oleh

TPF Kemanusiaan Molas Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Tanah Jl. Boulevard II

MANADO – Tabloidjejak.co.id. Setelah Tim Pencari Fakta Kemanusiaan Molas (TPF KM) mengumpulkan berbagai informasi dan data, yang kemudian dilakukan pendalaman dan kajian lebih lanjut, hari ini Jumat (26/II/2021) Tim kemudian memutuskan untuk melaporkan ke Kejaksaan Tinggi Prov. Sulut dugaan adanya kerugian Negara atas pembebasan tanah proyek Jl. Boulevard II.    

Laporan sebanyak dua lembar yang ditujukan Kepada Yth, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut tersebut, didasarkan, a) PP.RI.NO 771 Tahun 2008 tentang peran serta masyarakat Ormas dan LSM b) UU.RI NO. 40 Tahun 1999 Tentang fungsi peran Pers/LSM dalam pengawasan kerja pemerintah maupun swasta c) UU RI NO 30 Tahun 1999 Junto UU RI No 20 Tahub 2001 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi d) Ketetapan MPR-RI : XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan yang bersih yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme e) UU NO 31 Tahun 1999 Jo UU RI NO 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi f) UU NO 20 Tahun Tentang Penyalahgunaan wewenang g) PP NO 19 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan pengadaan tanah h) UU NO 2 Tahun 2012 Tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum i) PERPRES No 62 Tahun 2018 Tentang penanganan dampak social kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional j) PERPRES No 71 Tahun 2012 tentang penyelengaraan pengadaan tanah,

Dimana dalam surat terssebut menjelaskan adanya temuan : 1. Bahwa melalui BPJN XV Manado Kasatker Wilayah I PPK I.I , Kementrian PUPR Mengalokasikan dana untuk pembangunan jembatan dan Oprit Boulevard II Kota Manado Tahun anggaran 2021-2022 dengan target pelaksanaan 75 Meter jembatan dan 566 Meter Oprit 2. Bahwa pelaksanaan pembangunan jembatan Boulevard II telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2021 berdasarkan nomor kontrak HK.02.01/PJN I SULUT-1.1/374 Dengan anggaran RP.62.930.674.000 Oleh kontraktor pelaksana PT.PACIFIK NUSA INDAH yang di damping oleh konsultan supervisi PT.BERMUDA KONSULTAN , JO. Dalam waktu pelaksanaan 360 hari kerja dan masa pemeliharaan 730 hari kerja

Bahwa proyek tersebut diatas, disediakan oleh Pemerintah Provinsi melalui dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PERKIMTAN) Sulut, terletak dikelurahan Molas Link IV, Bahwa untuk pembebasan lahan telah diterbitkan SK Gubernur No 311A Tahun 2019 tentang penetapan lokasi pembangunan jembatan dan Oprit Bouelevard II, Bahwa dalam pelaksanaan pembebasan Lahan , Lurah dan Camat bahkan badan Pertanahan Nasional Manado dan Wilayah anehnya tidak dilibatkan.

Bahwa kemudian ditemukan penetapan Nilai Jual Objek Pajak dikelurahan Molas bervariasi mulai dari RP.38.000 s/d Rp.100.000 sedangkan harga pasaran berkisar Rp.200.000 m2 , sebagaimana pengakuan Lurah Molas didepan Camat bunaken Kamis (25/11/2021).

Bahwa dalam pembebasan lahan terdapat 7 bidang tanah yang telah dibayar oleh Dinas Perkimtan seluas 14.024 m2 total harga sebesar Rp. 7.638.429.463 dengan rincian; PROGRES PEMBAYARAN TANAH PROVINSI BOULEVARD II Terbayarkan Nama Pemilik NIB LUASAN(m2 ) Nilai Ganti Rugi(Rp) Shanti C Taneng dan Herman Taneng 00363 7.360 4.159.016.612 Hanock Tanudjaja 00364 1.100 611.115.310 Robert Korompis 00365 457 260.850.359 Ineke L Sondakh, Angelique Marcia Batuna, Arlene R Batuna, Paul Iwan Batuna 00366 338 203.427.741 Ineke L Sondakh, Angelique Marcia Batuna, Arlene R Batuna, Paul Iwan Batuna 00367 259 159.712.849 Ineke L Sondakh, Angelique Marcia Batuna, Arlene R Batuna, Paul Iwan Batuna 00368 1.904 1.834.662.132 Jeane Wisan 00369 601 409.563.465 Total 14.029 7.638.429.469.

Berdasarkan data pemantauan dan hasil investigasi oleh TIM PENCARI FAKTA, dalam surat TPF KM, melaporkan adanya dugaan kuat mengenai Tindakan KKN yang kami temukan sebagai berikut yakni; 1. Pelaksanaan pembebasan lahan tidak melibatkan Kanwil BPN, Camat, Lurah, dan Penilai Independent berdasarkan UU No 2 tahun 2012 PERPRES No 71 tahun 2012 serta dugaan penyimpangan pelaksanaan dan keterangan lainnya sehingga SK Gubernur no 311A tahun 2019 terindikasi palsu. 2. Terjadinya penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan yang berujung pada Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme Berdasarkan UU No 20 tahun 2001. 3. Terindikasi belum terjadi penyarahan tanah dan dokumen oleh ketua pelaksana pembebasan lahan yang seharusnya dalam hal ini Kanwil BPN kepada pihan BPJN XV Manado sebagai pelaksana proyek 4. Pelaksanaan proyek pembangunan jembatan dan oprit Boulevard II dikerjakan tanpa jaminan hukum yang pasti sehingga pekerjaan yang terjadi hanya dengan mengandalkan jabatan dan kekuasaan yang patut diduga telah disalahgunakan 5. Pembayaran luasan tanah kepada tujuh orang tertentu dengan harga per-meter lebih besar dari NJOP (Rp. 38.000 s/d Rp. 100.000) dan Harga Pasar Tanah di Kelurahan Molas (Rp. 200.000) 6. Terindikasi telah terdapat kerugian Negara / Markup dalam perhitungan Luasan Lahan dan pembayaran pembebasan lahan kurang lebih Rp. 2,4 M (menggunakan harga pasaran Tanah di Kelurahan Molas) HARGA PASARAN TANAH DI KELURAHAN MOLAS Rp. 200.000 / M2 Nama Pemilik NIB LUASAN(m2 ) Nilai Ganti Rugi(Rp) Shanti C Taneng dan Herman Taneng 00363 7.360 2.687.016.547 Hanock Tanudjaja 00364 1.100 391.115.307 Robert Korompis 00365 457 167.450.354 Ineke L Sondakh, Angelique Marcia Batuna, Arlene R Batuna, Paul Iwan Batuna 00366 338 135.827.740 Ineke L Sondakh, Angelique Marcia Batuna, Arlene R Batuna, Paul Iwan Batuna 00367 259 109.912.847 Ineke L Sondakh, Angelique Marcia Batuna, Arlene R Batuna, Paul Iwan Batuna 00368 1.904 1.463.382.127 Jeane Wisan 00369 601 289.163.463 Total 14.029 5.241.868.385.

Dari laporan tersebut, harapan TPF KM kiranya mendapat perhatian serius untuk ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Sulut, sesuai hukum yang berlaku,” ujar ketua TPF KM Jemi Mewoh kepada wartawan Tabloidjejak.co.id. “Dimana saya menduga dana yang raib ditelan setan sekitar 5 miliar,” tegas Jemi dengan nada tinggi. ***

Tim

Foto : Kabar24. Bisnis.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed