oleh

Tantiem Terhambat di Polda Sulut PN. Manado Gelar Gugatan Perdata

TabloidJejak.com. MANADO – Heboh kasus tantiem yang terus bergulir hingga kerana peradilan, masih berlangsung di PN. Manado, yang setelah dilakukan tahapan pepemriksaan, kini memasuki pemeriksaan barang bukti.

Proses pemeriksaan pemeriksaan bahan bukti, sebenarnya akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Namun disebabkan adanya perlehatan demkorasi akbar yaitu berlangsungnya pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2020, maka siding pemeriksaan dimundurkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020.

Menurut sumber pada wartawan SinarPRSada.com, sebagaimana amanah undang-undang yang aturannya jelas tentang perseroan No 4 tahun 2007, bahwa yang dimaksud dengan tantiem adalah keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada Diresi dan Komisaris oleh pemegang saham sesuai prosentasi yang ditentukan sebagai hak mereka.

Bahwa atas dasar undang-undang tersebut kemudian, “kami meminta hak tantiem tersebut,” tandas sumber kami lainnya. Dan upaya kami telah dilalui dalam proses yang cukup panjang. mulai dengan pendekatan sesuai manajemen yang berlaku, namun selalu mentok tanpa adanya keinginan yang baik oleh pihak Direksi dan komisaris yang baru.

Akhirnya tiada pilihan lain, kami harus menempuh jalur hukum agar menjadi jelas dan tegas proses penyelesaiannya. Karena itu, kami langsung melaporkan ke Kejaksaan Tinggi, dengan asumsi bahwa dana tantiem tersebut merupakan dana Negara yang dikelolah Bank yang telah diambil secara tidak patut, sehingga merugikan keuangan Negara, namun tidak berlanjut.

Asumsi lainnya, bahwa tantiem yang telah diputuskan melalui RUPS pada tahun 2017 tersebut sebesar 13 Miliar tersebut adalah hak kami sesuai masa kerja dan pengabdian untuk tahun buku 2016 selama 9 bulan, yang kuat duugaan kami, telah digelapkan oleh Direksi dan Komisaris baru.

sperhitungan masa kerja dan pengabdian kami selama 9 bulan baik sebagai direksi maupun Komisaris dari 13 Miliar yang telah ditetapkan, maka hak kami sebesar 9.750 Miliar.

Namun karena hak kami tersebut tidak diberikan oleh Direksi dan Komisaris baru, dengan alasan sesuai hasil RUPS, katanya, hanya akan diberikan kepada Direksi dan Komisaris baru yang baru bekerja selama 3 bulan atas total tantiem tahun buku 2016 sebesar 13 Miliar, tentunya tindakan yang tidak memiliki dasar hukum tersebut, tentunya kami keberatan.

Karena upaya damai tidk jelan, kami lantas melakukan gugatan hukum Perdata. Sementara berjalan kami juga melaporkan perbuatan pidana penggelapan atas tantiem yang merupakan hak kami. Namun ketika itu, diminta untuk mencabut gugatan Perdata kami, namun kami jelaskan tidak bisa, karena sedang berlangsung. Anehnya, upaya hukum yang telah sampai ditangan Polda sulut, hingga kini tidak jalan.

Upaya gugatan perdata pertama (I) kami ketika itu gagal, dengan alasan sesuai amar putusan, tidak menarik pihak Notaris sebagai turut tergugat. Tak patah arang, kami lakukan gugatan kedua (II) dengan memperbaiki dan menarik Notaris sebagai turut tergugat selain pihak OJK sebagai turut tergugat lainnya. Kini siding memasuki pemeriksaan barang bukti, yang sudah digendakan pada tanggal 9 desember 2020, yang selama ini sidang berlangsung seminggu sekali pada setiap hari Rabu. “Sebab itu, saya mohon pak wartawan dapat mengikuti setiap proses persidangan yang sdang berlangsung,” pintanya. ***

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed