oleh

Pembangunan Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana Matani Bermasalah Gunakan Batu Tambang Ilegal Popareng

MINSEL – Tabloidjejak.com. Pekerjaan pembangunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dipantai Matani, yang sempat berpolemik akibat disanggah oleh beberapa pengusaha karena tidak melalui proses tender ditahun anggaran 2018, terpaksa harus ditender ulang.

Padahal proyek yang dimenangkan Dinasty Grup yang diduga melalui proses penunjukkan harus hengkang dari pantai Matani Kab. Amurang. Akibatnya, sisa pekerjaan yang telah memasok material batu dari salah satu pengusaha asal Tenga, terbiarkan dipantai Matani.

Proyek berbandrol Rp. 12.879.147.944,- tersebut yang ditender ulang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah kabupaten Minahasa selatan untuk tahun anggaran 2019 itu, dimenangkan oleh PT. Kreasi Nyiur Membangun, dengan nomor kontrak 01/Kontrak/PPK/BPBD.MS/IV/2019, tertanggal 12 April 2019.

Proyek yang pembiayaannya merupakan sumber dari dana hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, kini mulai dikerjakan oleh PT. Kreasi Nyiur Melambai.

Menurut rekanan/subkon PT. Kreasi Nyiur Melambai bois yang dibuat memakai besi 8 dengan tiang rangka sebanyak 16 batang. Dimana konstruksi seperti itu, walau ditimpa pohon kelapa tumbang, tidak akan patah atau hancur, karena konstruksi yang dia buat sangat kuat dengan rangka besi yang padat.

Untuk menempatkan bois dan batu, mereka melakukan penggalian, kemudian diletakkan batu dan bois. Konstruksi proyek ini, berbeda dengan konstruksi jalan Boulevard, dimana boisnya ditempatkan/diletak diatas batu border yang disusun dan diletakkan sepanjang pesisir pantai.

Menurut sumber Tabloidjejak.com, terkait dengan pengerjaan megaproyek, setiap perusahaan yang mengikuti tender apalagi untuk pembangunan pesisir pantai yang memerlukan materil batu khusus dan banyak, selalu mengikuti proses PCM yang dimaksudkan untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi atas material batuan yang akan dipergunakan.

Dimana, pihak perusahaan pelaksana akan menggunakan material batuan sesuai usaha tambang galian batuan yang memiliki IUP. Sebab dengan memiliki IUP setiap perusahaan tambang sudah memiliki standar batuan sesuai hasil analisa laboratorium. Sementara pihak pelaksana tentunya, sudah memeriksa dan yakin akan ukuran standar sesuai SNI yang dibutuhkan untuk kegiatan proyeknya.

Namun yang lebih bertanggungjawab adalah pihak pemilik proyek yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemda Minsel yang harus benar-benar memastikan apakah material yang akan dipergunakan pelaksana, sudah memenuhi ketentuan dan menjamin standar batuan yang akan diambilnya apakah sudah sesuai standar SNI atau tidak.

Karenanya, Konsultan khusus KeS JIRAN SulutGO, mengingatkan agar pihak Pemda, tidak melakukan kecerobohan berulang atas beberapa proyek pesisir pantai yang sebelumnya bermasalah, sehingga dijebloskan kepenjara.

Sebab bila perusahaan tertentu yang memenangkan tender, wajib memenuhi spek material sesuai kontrak kerja. Sehingga tidak dibenarkan menggunakan sumber material yang tidak jelas dan tidak layak, apalagi tidak memiliki IUP sama sekali.

Menurut konsultan khusus KeS JIRAN SulutGO, bahwa kadang kenakalan pengusaha, sering melakukan kecurangan dengan menggunakan batu local yang buruk dan tidak jelas kualitasnya yang berbeda dengan IUP yang dia jaminkan saat PMC, sehingga diloloskan dan memenangkan  tender.

Bila ini terjadi, jelas-jelas pengusaha/ pelaksana telah melakukan manipulasi dokumen yang diduga milik orang lain, namun mengambil batuan dari tambang batuan tak berizin yang belum terjamin kualitasnya. Apalagi usaha tambang tersebut tidak membayar pajak sehingga harga materialnya menjadi murah.

Jangan hanya karena murah dengan maksud untuk mencari keuntungan yang sebesar-sebesarnya, mereka nekat berbuat curang dan melakukan manipulasi material dengan menggunakan material tambang orang lain, sebagai jaminan saat mengikuti PCM.

Seperti yang baru terjadi saat PT. Kreasi Nyiur Melambai memulai pekerjaanya, mereka telah menggunakan material dari sumber yang belum memiliki IUP. Akibatnya, tambang batu yang berada di desa Popareng, dipolice line oleh Polres Minahasa Selatan, karena tambang tersebut illegal alias tak berizin atau tak memiliki IUP dan izin lingkungan.

Hingga berita ini turun, belum jelas apakah pemiliknya ditahan dan diperiksa terkait kegiatan tambang illegal yang dikelolahnya. Demikian pula, perusahaan yang menggunakan batuan illegal dari tambang illegal apakah sudah diperiksa atau belum, tidak jelas kelanjutannya.

Sementara, Tabloidjejak.com masih terus memantau kegiatan perusahaan yang tak pernah takut dan mundur walau menggunakan material batuan dari sumber tambang tak berizin dan illegal tersebut. Entah sudah terjadi kongkalingkong, masih belum diperoleh keterangan dari pihak Kepolisian maupun pihak berkompeten lainnya.

Namun menurut sumber tabloidjejak.com bila benar perusahaan tersebut telah melakukan kecurangan dengan menggunakan material yang tidak sesuai IUP yang dijaminkannya, apalagi material dari tambang illegal, maka mereka telah melakukan konspirasi perbuatan curang secara bersama-sama baik pelaksana, rekanan tambang batu, pengawas dan PPK.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa PT. KNM dan rekanan tambang, sebagai pelaksana diduga telah melakukan perbuatan curang sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001. Demikian juga pengawas yang membiarkan perbuatan curang dapat dikenakan pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 sebagai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Selain karena perbuatan curang itu, jelas telah menyebabkan kerugian bagi negara.

Sepatutnya, bila material batuan yang diadakan dari tambang yang tak memiliki IUP dan sudah di Police Line, maka PPK begitu mengetahui telah ada temuan, maka PPK harus melakukan cut off dan menyampaikan kepada kepala Badan/KPA, dan melakukan pemeriksaan serta mempelajari kejadian/ peristiwa tersebut. Sebab bila terjadi pembiaran, maka KPA harus dikenakan perbuatan curang secara bersama-sama sesuai pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001.

Lebih jauh dijelaskannya, menurut prespektif hukum, definisi Korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi.

Ke-30 bentuk/ jenis korupsi tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. Kerugian Keuangan Negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. **       

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed