oleh

Tabir Penyelundupan Mobil Mewah Pajero Sport Dakar di DPRD Kab. Minahasa Selatan Mulai Terungkap

MINSEL – Tabloidjejak.co.id. Penyelundupan mobil mewah Pajero Sport Dakar ke DPRD Kab. Minsel yang kini menjadi perbincangan luas ditengah masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan disaat peralihan kepemimpinan dari Bupati Eiguene Paruntu ke F.D. Wongkar, diduga terjadi tidak semestinya.

Terbongkarnya pengadaan mobil mewah PAJERO tersebut, meledak di dunia maya, atas ocehan oknum anggota Dewan berinisial ROSA dari partai G. Mencuatnya Pajero ini, menurut sumber yang sering bertandang disalah satu SKPD, bahwa diduga terkait adanya penyaluran proyek Aspirasi yang tidak merata dan dimonopoli oleh salah satu oknum ketua dari partai tertentu.

“Selain dugaan adanya proyek aspirasi rakyat yang terbagi tidak merata hingga melecutkan issue mobil mewah Pajero mencuat ke publik, juga disebabkan adanya pengadaan mobil untuk pejabat di DPRD Kab. Minsel telah terjadi 2 kali yaitu sudah pernah diadakan pada tahun anggaran 2019, kemudian diadakan lagi pada tahun 2021 ini,” ujar sumber tabloidjejak.co.id yang tak mau menyebutkan namanya.

Sekwan DPRD Kab. Minsel saat ditemui diruangkerjanya beberapa waktu lalu, mengakui benar ada pengadaan Pajero ditahun anggaran 2021 ini. Demikian juga PPK pengadaan mobil Pajero Kabid Bina Marga Dinas PUPR, membenarkan adanya pengadaan mobil tersebut, yang kini kedua mobil tersebut sudah berada ditangan 2 orang wakil ketua DPRD Kab. Minsel, Steven Lumowa dan Paulman Runtuwene, namun menurut Sekwan dan PPK, bahwa mobil tersebut belum dibayar.

Mobil Pajero Sport Dakar bernomor plat merah DB 7 E masih terparkir di garasi rumah wakil ketua DPRD Steven Lumowa, sementara mobil Pajero berplat merah DB 8 E, sudah pernah dibawa ke kantor DPRD Kab. Minsel saat sidang Paripurna pembentukan pansus, beberapa waktu lalu.

Badan Keuangan Daerah Kab. Minsel bidang yang bertanggungjawab mengucurkan pembayaran, saat ditemui diruang kerjanya, menjelaskan, terkait adanya mobil Pajero yang kini berada ditangan wakil ketua DPRD Kab. Minsel, menyatakan, sampai saat ini belum mengeluarkan SPPD, sehingga saya belum tahu soal keberadaan mobil Pajero tersebut.

Berulang-ulang Fendy kabiro yang bertubuh kecil ini menegaskan dengan sungguh-sungguh, bahwa SPPD terkait Pajero belum dikeluarkan. “Termasuk 2 mobil baru baik untuk Bupati maupun Wakil Bupati terpilih,” jelas Fendy. Dimana menurut PPK, mobil Bupati dan Wakil Bupati berjenis Fortuner, yang sementara berproses.

Fendy juga menegaskan, bahwa pengadaan mobil Wakil Ketua Dewan dan mobil untuk Bupati dan Wakil Bupati, belum ada yang dibayar oleh pihaknya. Dari Keuangan, kalau ada yang sudah dibayarkan, baru kebutuhan UP dan TPP. “Khusus terkait dengan proyek manapun belum,“ tegasnya kembali.

Sementara terkait dengan adanya mobil Pajero di DPRD Kab. Minsel, menurut Nazar Reagan Customer Satisfaction Officer dari PT. Bosowa Berlian motor yang merupakan satu-satunya agen mobil bermerk MITSUBISHI di Sulut, menyatakan, bahwa bila mobil yang dikeluarkan pihaknya, selalu sudah dibayar. “Kami tidak akan mengeluarkan mobil apapun, kalau belum dibayar,” tegasnya.

Lantas, bagaimana dan dari mana mobil mewah PAJERO SPORT DAKAR tersebut diambil kalaupun belum dibayar dan bisa berada ditangan kedua Wakil Ketua DPRD Kab. Minsel tersebut, apalagi sudah berplat merah ?. Justru kini membuat misteri makin pekat. Adakah pihak lain yang mengambil kesempatan, dengan menjebol system pembelian E-Purchasing ?.

Mobil Pajero Sport 2×4 L H (4×2) 6 A/T yang kini berplat merah DB 7 E & DB 8 E yang kini sudah berada ditangan kedua wakil ketua DPRD Kab. Minsel tersebut, ternyata diduga menggunakan plat bodong. Dimana menurut pihak Polres Minsel yang berkompeten mengeluarkan BPKB kendaraan maupun Samsat Minsel yang berwenang mengeluarkan STNK, menjelaskan belum ada mobil Pajero dengan plat tersebut yang dikeluarkan pihaknya.

Pihak Samsat kemudian menelusuri adanya mobil Pajero yang telah dikeluarkan plat DB baru, ditemukan hanya Pajero berplat DB 999 yang untuk nomor pesanan tersebut dihargai sebesar 10 juta rupiah. Dan bila ada mobil berplat yang tidak dikeluarkan pihaknya, plat tersebut masuk kategori bodong,” jelasnya. ***        

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed