oleh

Siapa Dalang Siasati Manipulasi Makam Leluhur Kel. Baginda Menjadi Makam Murtadin ?

MANADO – Tabloidjejak.co.id. Setelah adanya dugaan perbuatan curang untuk memperoleh keuntungan secara tidak patut dari proyek pembangunan jalan Boulevard II dengan memberikan informasi bohong bahwa tidak ada makam dilokasi proyek, ternyata siasat demi siasat terus berlanjut.

Sumber pengadaan tanah ditubuh Kanwil BPN Prov. Sulut yang bertanggungjawab melakukan verifikasi atas administrasi dan lokasi yang akan dibebaskan, ternyata juga tidak melakukan pekerjaannya secara maksimal dan bertanggungjawab, hanya berpegang pada infomasi sepihak.

Siasat manipulasi makam ternyata terus berbuntut dengan dugaan lahirnya dokumen-dokumen tertentu yang tidak benar atau palsu, yang akan dimanfaatkan untuk pencairan. Sehingga akibat kelalaian verifikasi dugaan terjadinya perbuatan dokumen palsu, sebagai penyalahgunaan jabatan dan wewenang.  

Bagitu meledaknya penemuan adanya sejumlah kubur dimakam yang sudah diklaim selama sekitar 15 tahun lebih oleh ahli waris leluhur dotu baginda turunan kesultanan Tidore Ternate yang merupakan dotu yang diasingkan Belanda ke Manado, oleh pengawas BPJN XV Manado Kelly Pangerapan, diduga kemudian terjadi kasak kusuk untuk melakukan pemindahan makam.

Maka adalah yang paling berekasi terkait pemindahan makam, yaitu pihak Perskimtan Prov. Sulut, yang sebelumnya menolak dengan mentah atas adanya makam tersebut sebagaimana penjelasan Kadis Stiff Kepel bahwa sesuai pernyataan pemilik tanah, tidak ada kubur ditempat tersebut.

Akibat kelalaian dan atau konspirasi yang begitu percaya atas kebohongan yang dilakukan Ko Tek Cs, dengan kebingungan untuk melakukan pembenaran, kembali siasat manipulasi identitas makam terjadi. Dimana dari keterangan Lurah menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui apakah makam tersebut adalah Islam atau Kristen.

Ketika dicecar dengan pernyataan bahwa telah melakukan pertemuan dengan pihak keluarga pemilik makam terkait agama mereka Islam, Lurah berdalih pembicaraan tersebut tidak menyentuh persoalan pribadi apalagi agama, pada pertemun yang dilakukan di Cave Kemang diakuinya pula, bahwa dilakukan sebelum dilakukan pemindahan kubur.

Terkait dengan adanya prosesi pemindahan dengan dipimpin Pendeta, Lurah berdalih, kami juga menghadirkan Imam. “Alasan kami tidak tahu kalau kubur tersebut kalau beragama Islam,” ujar Lurah. Ketika dicecar dengan pertanyaan apakah tidak melihat bentuk nisan bersalib atau tidak, menurut Lurah, bahwa hanya ada batu bernama. Ditanya apakah itu Kristen ? Lurah diam.  

Menurut babe Baginda, terkait pemindahan dengan prosesi Kristen atas makam keluarga kami yang beragama Islam, ini sudah sangat keterlaluan. Disamping sebagai bentuk pelecehan, ini merupakan upaya manipulasi identitas makam, sebagai makam MURTADIN. “Ini harus dipertanggugjawabkan, siapa dalangnya, ” tandasnya.

Terkait prosesi tersebut, Lurah menyatakan, dia tidak pernah menyiapkan atau mengatur mengenai penggalian kubur siapa-siapa mereka beragama Kristen atau bukan. “Karena yang mencari penggali kubur dan menyiapkan Pendeta dan Imam, mereka dari Preskimtan Prov. Sulut,” ujarnya.

Makampun berantakan dan terlihat telah terjadi pembongkaran, ketika babe Baginda mengunjungi makam, setelah menerima informasi dari beberapa warga yang melihat adanya penggalian kubur dengan prosesi Kristen. “Dimana kebenaran informasi tersebut, diketahui persis pada tanggal 23 Oktober 2020 saat saya mengunjungi makam keluarga,” ujar Baginda.

Melihat penghianatan pembincaraan oleh Lurah yang tidak lagi memandang muka, “saya kemudian menelusuri siapa yang melakukan pembongkaran makam keluarga dan menemukan siapa-siapa mereka, saya langsung melapor k Polres Kota Manado pada hari itu juga, tanggal 23 Oktober 2020 ,” jelas Baginda.

Beberapa waktu kemudian atau tepatnya 09 April 2021, saya menerima SP2HP2 tentang penjelasan tidak adanya perbuatan pidana, sesuai gelar perkara, dengan dasar sesuai dengan aturan berupa surat keputusan Gubernur Sulawesi Utara, Nomor 222 tahun 2020, tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemindahan Makam.

Mencermati SP2HP2 dari Polres Kota Manado tersebut, saya kemudian berpikir, apakah SK Gubernur lebih tinggi dari Undang-undang, sehingga perbuatan pidana pengrusakan dan pencurian tulang belulang keluarga diputuskan bukan perbuatan pidana ?.

“Atas dasar untuk memenuhi rasa keadilan keluarga kami, maka saya kemudian menyurati sebagai laporan ke Polda Sulut, Mabes POLRI bahkan hingga ke Presiden,” jelas Baginda. “Semoga melalui laporan kami ke yang lebih tinggi,” dapat memperoleh respon positif,” tegas Baginda. Kalaupun tidak, saya akan terus berjuang dan melakukan cara lain, hingga rasa keadilan dipenuhi,” tandas Baginda geram.  *** Tim

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed