oleh

Siapa Calo atau Pejabat Dinas Infokom Swasta Minsel Gebrak Proyek Blante Dagang Sapi

MINSEL – SinarPERSada.com. Mengawali kinerja Kepemimpinan Bupati Franky D. Wongkar, SH dan Wakil Bupati Petra Y. Rembang, STh terpilih tahun 2021 – 2024 yang telah dilantik secara resmi pada tanggal 26 Februari 2021 di Aula Bumi Beringin, kini harus disibukkan dengan agenda biasa, 100 hari yang merupakan ajang uji kompetensi public.      

Pada gebrakan awal kepemimpin Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjejakkan diri disinggasana Pemkab. Minahasa Selatan, tanpa basa basi hiruk pikuk, FDW dan PYR inisial popular yang kini menunggu sepak terjangnya di Minsel, menegaskan, bahwa usai dilantik, tidak akan melakukan acara pesta, namun akan langsung kerja dan kerja dengan menegaskan, kita punya waktu untuk bertemu untuk itu.

Maka yang pertama ditata dan bereaksi merespon tentu tak kalah cepat dengan Bupati dan wakil Bupati terpilih adalah para kuli bibir. Namun yang menarik dan menjadi fenomenal, adalah mencuatnya dimedsos hingga menjadi viral, adalah diduga ada 3 oknum kuli bibir yang diduga menjadi calo yang melakukan pendaftaran dan pencatatan bagi mangsa untuk menjadi peliput di Dinas Infokom Kab. Minahasa Selatan. Alasan atau indikasi mereka sebagai calo, mereka bukan pejabat atau personal resmi Pemerintah Daerah Kab. Minsel.

Namun mereka juga tidak bisa menolak, bahwa ke-3 (tiga) orang ini, bukan tidak mungkin diangkat menjadi Kadis, Sek dan Bendahara Dinas Infokom Swasta. Hanya saja, siapa yang berkompeten mengangkat dan memberi SK pejabat Infokom Swasta tersebut, masih menjadi perbincangan dan tanda tanya dikalangan kuli bibir di Minsel.

Persoalannya, dibilang calo, mereka seperti berkuasa penuh menentukan siapa-siapa yang dapat masuk di skuad Infokom. Artinya, kualitasnya menerima, mencatat dan menentukan, ketiga oknum kuli bibir ini, sehingga kualitasnya setara pejabat, atau bisa jadi mereka pejabat swasta Infokom.

Namun dipihak lain, ada yang mengatakan, itu hanya merupakan issue. Sebab menurut sumber tersebut, mereka melakukan pendaftaran dan pemasukan berkas sesuai prosedur resmi di Dinas Infokom Pemkab. Minsel, yang diterima oleh PNS dan pejabat resmi yang melaksanakan secara prosdural. Jadi tidak ada melalui orang-orang tertentu yang tidak jelas statusnya dalam Dinas Infokom yang tentunya bisa diindikasikan sebagai calo kuli bibir or calo Politik.

Hanya saja keluhan yang bergulir di Medsos hingga membuat panas situasi, sambung menyambung menggulirkan nada, bahwa adanya nama-nama tertentu yang bukan kuli bibir, bahkan berstatus Komisioner Bawaslu.

Sehingga kian mengundang polemic yang bergulir liar dimasyarakat luas, bahwa apakah masuknya nama seorang komisioner Bawaslu, merupakan hasil blante dagang sapi atau tidak, saat Pilkada berlangsung. Sehingga, potensi pemenangan berbau curang makin serius diperbincangkan. Maka tentunya, konsekwensi bayar jasa akan berlangsung. “Yah, biasalah, utang politik tentu perlu bayar jasa,” ujar sumber. ***            

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed