oleh

Proyek Jalan Boulevard Amurang Tahun 2014 Diduga Sarat Korupsi

Pembangunan jalan pantai Boulevard Kab. Amurang, telah dimulai sejak tahun 2013 yang pengerjaannya dilaksanakan oleh PT. PDM, selanjutnya pada tahun 2014 dilaksanakan oleh PT. Bangun Pratama Minahasa, kemudian diikuti PT. Mari Bangun Nusantara ditahun yang sama.

Kemudian pada tahun 2015, dikerjakan oleh PT. Dayana Cipta. Namun ditahun 2016 dan tahun 2017 proyek lanjutan jalan Boulevard terhenti, sehingga tidak ada lagi pekerjaan. Nanti pada tahun 2018, proyek jalan Boulevard kembali dilanjutkan yang pengerjaan oleh P. Dinasty Cipta dan ditahun 2019 kini dikerjakan oleh PT.        .

Proyek jalan Boulevard yang sangat fantastis dan spketakuler berbandrol ratusan milliard ini dikerjakan sejak tahun 2013 hingga tahun 2019 ini, memang belum selesai sepenuhnya, namun telah memberikan polesan wajah indah teluk Amurang yang kini dinikmati luas masyarakat Kab. Minahasa Selatan disenja hari, tatkala mereka berkunjung ke Amurang.

Namun proyek spetakuler ini sempat terantuk masalah korupsi diawal pengerjaanya. Perusahaan pelaksanannya, ditengarai tidak menyelesiakan seluruh pekerjaannya sehingga dilaporkan oleh sekelompok orang yang diduga didalangi orang kuat anggota Dewan Minsel.

Menurut pelaksana yang mengerjakan proyek tahun 2013 kepada kepada tabloidjejak.co.id bahwa selama mengerjakan proyek, mereka sering didemo dan dihambat ditengah jalan oleh sekelompok orang saat memasukkan material ke lokasi proyek. Bahkan diduga diujung kuncian proyek dibongkar oleh kelompok orang tertentu.

Atas kuncian yang terbongkar tersebut, kemudian dilaporkan sebagai telah menyebabkan terjadi kerugian Negara, sehingga beberapa pelaksana dan Kaban harus dikerangkeng di hotel Prodeo.

Kemudian proyek ditahun 2014, proyek tersebut dikerjakan oleh pihak pelaksana lain. Kami yang sebenarnya diikutkan mengikuti tender mengundurkan diri mengingat tidak ada jaminan rasa aman, sekaligus kaut dugaan dalang gerakan demo, kami dengar akan terlibat dalam pengerjaan proyek tersebut sebagai subkontraktor.

Proyek tahun 2014 yang bersumber dari Balai Sungai yang pelaksananya PT. Bangun Pratama Minahasa, ternyata justru mengerjakan secara tidak benar dimana baik kualitas batuan yang bersumber dari tambang batu tak berizin di Tenga milik dari Frato Lelemboto anggota Wakil Ketua Dewan Kab. Minsel, juga gorong pemecah ombaknya tidak berkualitas karena diduga rangka besinya tidak dipenuhi secara patut.

Terbongkarnya penyimpangan sumber batuan yang tidak berkualitas dan tidak berizin serta gorong pemecah ombak yang tidak memenuhi pembuatan rangka besi yang tidak patut patut atau menyimpang dari konstruksinya, dilaporkan oleh salah satu LSM Amurang.

Bahkan menurut sumber tabloidjejak.co.id ini menyatakan yang mengerjakan proyek tersebut sebagai subkontraktor ketika itu, adalah Wakil Ketua Dewan Minsel berinisial FL. Hal tersebut dibenarkan oleh pengawas internal subkon dan beberapa pengerjanya.

FL sendiri saat dimintai keterangannya, menyatakan menolak terlibat dalam pengerjaan proyek tersebut. FL berdalih tidak ada nama dalam bentuk apapun dalam kontrak proyek tersebut. Namun dia tidak membantah bahwa pasokan batuan illegal yang dipakai pada proyek tersebut berasal dari tambang illegal miliknya. Bahwa terkait dengan keterlibatan FL pada proyek Balai Sungai yang memasok batuan illegal dari tambang illegal, menurut pengamat hukum dari Kelompok Studi JIRAN, menyatakan bahwa FL jelas terlibat melakukan perbuatan korupsi sesuai undang-undang anti Korupsi pasal 7 huruf a sebagai perbuatan curang dengan memasukan batuan illegal dan pasal 12 hurif I sebagai benturan kepentiangan dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan UU nomor 20 tahun 2001. * V,D **

Sumber Foto: cybersulutnews.co.id

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed