oleh

Proyek Bencana Matani Diduga Meninggalkan Kerugian Negara Sekitar Miliaran Rupiah

MINSEL – Tabloidjejak.com. Pekerjaan pembangunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dipantai Matani, yang sempat berpolemik akibat disanggah oleh beberapa pengusaha karena tidak melalui proses tender ditahun anggaran 2018, terpaksa harus ditender ulang dan baru dimulai ulang pada tahun anggaran 2019.

Proyek berbandrol Rp. 12.879.147.944,- dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah kabupaten Minahasa selatan untuk tahun anggaran 2019 itu, akhirnya dimenangkan PT. Kreasi Nyiur Membangun, dengan nomor kontrak 01/Kontrak/PPK/BPBD.MS/IV/2019, tertanggal 12 April 2019.

Proyek yang pembiayaannya merupakan sumber dari dana hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, setelah dikerjakan oleh PT. Kreasi Nyiur Melambai, ternyata meninggal masalah baru, setelah serangkaian masalah beruntun terjadi sebelumnya.

Penempatkan bois dan batu, dilakukan pada penggalian dalam kedalaman tertentu sepanjang pesisir pantai Matani, kemudian diletakkan batu dan bois. Konstruksi proyek ini, berbeda dengan konstruksi jalan Boulevard, yang boisnya ditempatkan/diletak diatas batu border yang tidak tertanam, sehingga cenderung mudah hancur.

Menurut sumber Tabloidjejak.com, terkait dengan pengerjaan megaproyek Matani, setiap perusahaan yang mengikuti tender apalagi untuk pembangunan pesisir pantai yang memerlukan materil batu khusus dan banyak, selalu mengikuti proses PCM yang dimaksudkan untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi atas material batuan yang akan dipergunakan.

Khusus proyek Matani yang telah selesai pengerjaannya, ternyata menyimpan masalah besar. Dimana berdasarkan hasil turun lapangan Pansus DPRD Kab. Minsel, ditemukan adanya hutang pajak batu yang tidak dibayarkan sekitar 400 juta rupiah, sehingga menyebabkan negara diduga telah dirugikan.

Sementara pihak perusahaan pelaksana ternyata menggunakan material batuan yang tidak memiliki IUP. Akibatnya, standar batuan tidak sesuai hasil analisa laboratorium, termasuk tidak jelasnya ukuran standar sesuai SNI yang dibutuhkan untuk kegiatan proyeknya.

Pihak pemilik proyek yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemda Minsel yang sepatutnya harus benar-benar memastikan apakah material yang akan dipergunakan pelaksana, sudah memenuhi ketentuan dan menjamin standar batuan yang akan diambilnya apakah sudah sesuai standar SNI atau tidak, diduga lalai melakukan pemeriksaan.

Karenanya, Konsultan khusus KeS JIRAN SulutGO, mengingatkan agar pihak Pemda, perlu dilakukan penyelidikan terkait kecerobohannya yang kembali berulang setelah beberapa proyek pesisir pantai yang sebelumnya, juga bermasalah, sehingga dijebloskan kepenjara.

Sepatutnya, perusahaan yang memenangkan tender, wajib memenuhi spek material dari usaha tambang berIUP, sesuai kontrak kerja. Sehingga tidak dibenarkan menggunakan sumber material yang tidak jelas dan tidak layak, apalagi tidak memiliki IUP sama sekali.

Menurut konsultan khusus KeS JIRAN SulutGO, bahwa kenakalan pengusaha ini, sudah jelas melakukan kecurangan dengan menggunakan batu local yang tidak IUP, berbeda yang dia jaminkan saat PMC, sehingga diloloskan dan memenangkan  tender.

Perbuatan ini, jelas sekali pengusaha/ pelaksana telah melakukan manipulasi dokumen yang diduga milik orang lain, dan mengambil batuan dari tambang batuan tak berizin yang belum terjamin kualitasnya. Apalagi usaha tambang tersebut ternyata tidak membayar pajak sehingga harga materialnya menjadi murah, sehingga kuat dugaan terjadi kelebihan pembayaran, dan selain kerugian pajak sekitar 400an juta, bila ditambah kelebihan pembayaran, “diduga kerugian negara bisa mencapai milirian rupiah,” ujar sumber Tabloidjejak.co.id.

Jangan hanya karena murah dengan maksud untuk mencari keuntungan yang sebesar-sebesarnya, mereka nekat berbuat curang dan melakukan manipulasi material dengan menggunakan material tambang orang lain, sebagai jaminan saat mengikuti PCM.

Seperti PT. Kreasi Nyiur Melambai yang pekerjaanya, telah menggunakan material dari sumber yang tidak memiliki IUP dari desa Popareng, sudah dipolice line oleh Polres Minahasa Selatan, karena tambang tersebut illegal alias tak berizin atau tak memiliki IUP dan izin lingkungan, kok masih dibiarkan beroperasi dan batuannya masih dipakai PT. Kreasi Nyiur Melambai, serta membiarkan pengusaha tambang batu tidak ditahan.

Tabloidjejak.co.id yang memantau kegiatan perusahaan yang tak pernah takut dan mundur walau menggunakan material batuan dari sumber tambang tak berizin dan illegal tersebut. Kini mendengar dari Pansus DPRD Kab. Minsel ternyata mengabaikan pembayaran pajak sebesar 400an juta rupiah. Entah kongkalingkong seperti apa yang terjadi diseputar proyek Matani, masih belum diperoleh keterangan dari pihak Kepolisian maupun pihak berkompeten lainnya.

Namun menurut sumber tabloidjejak.com bila benar perusahaan tersebut telah melakukan kecurangan dengan menggunakan material yang tidak sesuai IUP yang dijaminkannya, apalagi material dari tambang illegal, maka mereka telah melakukan konspirasi perbuatan curang secara bersama-sama baik pelaksana, rekanan tambang batu, pengawas dan PPK.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa PT. KNM dan rekanan tambang, sebagai pelaksana diduga telah melakukan perbuatan curang sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001. Demikian juga pengawas yang membiarkan perbuatan curang dapat dikenakan pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 sebagai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Selain karena perbuatan curang itu, jelas telah menyebabkan kerugian bagi negara.

Sepatutnya, bila material batuan yang diadakan dari tambang yang tak memiliki IUP dan sudah di Police Line, maka PPK begitu mengetahui telah ada temuan, maka PPK harus melakukan cut off dan menyampaikan kepada kepala Badan/KPA, dan melakukan pemeriksaan serta mempelajari kejadian/ peristiwa tersebut. Sebab bila terjadi pembiaran, maka KPA harus dikenakan perbuatan curang secara bersama-sama sesuai pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001.

Lebih jauh dijelaskannya, menurut prespektif hukum, definisi Korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi.

Ke-30 bentuk/ jenis korupsi tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. Kerugian Keuangan Negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. **       

Peliput : Henry

Editor  : Henry

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed