oleh

Proses dan Tangkap Plt. Hukum Tua Lolombulan Makasili

MINSEL – Tabloidjejak.co.id. Setelah Plt. Hukum Tua desa Boyong Atas diduga buat ulah menyelewengkan keuangan Negara, kembali Tim tabloidjejak.co.id menemukan Plt. Hukum Tua Desa Lolombulan Makasili diduga menyimpangkan dana desa ratusan juta rupiah.

Temuan berdasarkan laporan masyarakat di desa Lolombulan Makasili adalah pembuatan jalan perintisan yang berbandrol sekitar 260 juta rupiah. Dimana menurut pelapor kepada Tim Tabloidjejak.co.id, bahwa pekerjaan jalan perintisan dengan menggunakan excsavator hanya dikerjakan sekitar 18 hari, sehingga dia menduga telah terjadi kerugian keuangan Negara sekitar seratusan juta rupiah.

Sementara menurut salah seorang aparat yang ditemuai usai bertemu dengan Plt. Hukum Tua, menjelaskan bahwa alat berat yang ada untuk pembuatan jalan perintisan berada di desa lolombulan Makasili, sekitar kurang dari sebulan dengan perhitungan pekerjaan perhari rata-rata selama 6 jam. Menurutnya, alat itu tidak berfungsi tetap, karena saat itu panen cengkih dalam keadaan hujan. Jadi pekerjaan alat berat tersebut sering terhenti.

Menurut Plt. Hukum Tua Lolombulan Makasili, bahwa nilai pekerjaan perintisan tersebut sebesar 250 juta lebih. Dimana belanja modal jalan untuk upah tenaga kerja yaitu 1 helper, 1 orang operator alat berat, 1 orang pengawas dan untuk bahan baku, yaitu BBM. Untuk sewa peralatan yaitu sewa excasavator dan mobilisasi.

Penjelasan lainnya, bahwa untuk sewa excavatos, mobilisasinya sekitar 10 juta rupiah dan perjam untuk pekerjaannya sekitar 400 ribu lebih, tanpa memastikan angka yang pas, dengan alasan harus melihat kembali laporannya yang tersimpan di rumah.

Ketika disoali atas nilai proyek yang terbilang sangat mahal dan fantastis, bahwa beban pekerjaan yang membuat mahal, karena ada perhitungan kubikasi. Bahwa disamping rincian kubikasi, putaran perdetik alat tersebut juga menjadi perhitungan, sehingga pekerjaan menjadi mahal.

Namun sumber tabloidjejak.co.id, menyatakan justru pembebanan biaya menjadi ganda, karena sudah diperhitungkan pekerjaan perjam, kok anehnya harus diperhitungan kubikasi dan putaran perdetik. “Hitungan apa itu, ini modus” ujarnya mendengar penjelasan Tim Tabloidjejak.co.id.

Yang jelas, menurut sumber mantan anggota BPD desa lolombulan Makasili tersebut, penyimpangan telah terjadi sekitar 100 juta lebih. Perhitungan saya, anggaplah pekerjaan sekitar 20 hari, walau pantauan saya hanya dikerjakan 18 hari. Bila perjam sekitar 700 ribu rupiah dengan asumsi 7 jam perhari, maka perhari sekitar 7 juta rupiah. 7 juta x 20 hari 140 juta rupiah. Sehingga kerugian sekitar 100 juta rupiah.

Lain mantan BPD, lain pula aparat desa yang kami temui di Posko Covid-19 desa Lolombulan Makasili yang menyatakan sekitar hampir sebulan. Bila dihitung perjam dibulatkan menjadi 500 ribu rupiah, x 6 jam perhari, maka sekitar 3 juta rupiah. Dikali 30 hari, maka beban pembayaran sekitar 90 juta rupiah dan ditambah mobilisasi 10 juta sebagaimana pernyataan plt Hukum Tua, maka anggarannya hanya seratus juta rupiah. “Oh kalau begitu, kerugian Negara bisa 100 juta lebih,” ujarnya penuh keheranan.

Makanya, atas dugaan kerugian Negara yang terjadi sekitar 100 juta lebih, menurut mantan ketua BPD tersebut, Plt Hukum Tuanya, sebaiknya diproses dan segera ditangkap. “Kok Plt-Plt ini banyak yang melakukan perbuatan merugikan keuangan Negara,” jelasnya. “Apa ada setoran ke pihak tertentu sehingga kerugian berkisar seratusan juta,” tanyanya heran kepada Tim Tabloidjejak.co.id.***

Peliput : Jantje & Henry

Penulis/ Editor : Henry  

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed