oleh

Potensi Perikanan dan Pertambangan Tidak Dinikmati Masyarakat Minsel

Beberapa potensi daerah Kabupaten Minahasa Selatan, ternyata tidak lagi dinikmati oleh masyarakat Minahasa Selatan dalam bentuk bagi hasil dari Provinsi Sulawesi Utara, terungkap dalam Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Bappeda Kab. Minsel Kamis (30/1-2020) di Aula lantai IV Kantor Pemda Minahasa Selatan.

Bocoran tersebut diungkapkan salah satu anggota dewan Kab. Minahasa Selatan Robby Sangkoy dari Partai Golkar, bahwa potensi Perikanan dan Pertambangan tidak lagi memberikan konstribusi bagi pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan.

Dimana menurut Robby Sangkoy, bahwa poetensi daerah yang tidak dapat dinikmati masyarakat Kab. Minahasa Selatan, disebabkan sudah ditarik ke Provinsi, sementara atas produk Minsel tersebut baik dalam bentuk bagi hasil atau semacamnya tidak berikan oleh Pemerintah Provinsi.

Bahwa kalaupun ada pemberian atau pendapatan dalam bentuk bagi hasil, hanya untuk kendaraan bermotor. “Hal tersebut terhambat oleh regulasi tertentu yang tidak memberikan peluang bagi potensi daerah untuk dinikmati oleh masyarakat Minsel,” urai Robby lebih jauh saat bersua dengan tabloidjejak.co.id.

Namun mendengar kondisi yang memiriskan bagi masyarakat Minahasa Selatan yang tidak dapat lagi menikmati hasil kekayaan daerahnya, hanya karena regulasi ataupun karena pelimpahan penanganannya ke Provinsi, beberapa tokoh masyarakat kepada tabloidjejak.co.id, menyatakan harus ada perjuangan masyarakat agar poetensi hasil daerah bisa dinikmati masyarakat Minsel.

Sementara pihak Pemda Minahasa Selatan melalui instrument Bappeda sebagai incubator produk berbagai program daerah, tidak bisa memberikan tanggapan terkait ungkapan anggota dewan dari Partai Golkar : Robby Sangkoy, saat dimintai tanggapannya oleh tabloidjejak.co.id.

Alasan ketua Bappeda kab. Minahasa Selatan tidak dapat memberikan tanggapannya, disamping bukan rana meraka, ketua berdalih sebagai rana Dinas Pendapatan daerah. Sehingga dia meminta agar melakukan kros chek ke Badan Pajak & Retribusi Daerah.

Sementara pihak Badan Pajak & Retribusi Daerah Kab. Minahasa Selatan, yang hanya bisa dihubungi via hand phone, menyatakan bahwa untuk pendapatan daerah baik, retribusi, pbb, pajak restoran dan termasuk bagi hasil, pihaknya banyak menemui kendala serius.

Menurut Diman Kaseke Kabid Pendapatan dan Retribusi, hal kendala serius, terjadi baik dengan pihak internal dilingkungannya maupun berhubungan dengan pihak eksternal. Dimana ditingkat internal tidak ada upaya memberikan informasi terkait data bagi hasil. Dan ditingkat eksternal, adanya Restoran maupun rumah makan yang tidak mau membayar retribusi daerah. “Terkait dengan pendapatan bagi hasil khususnya khususnya disektor perikanan dan pertambangan yang berhubungan dengan usaha tambang mineral, batuan dan logam, bukan dikami,” urai Ever Kalalo Kaban Pajak & Retribusi Daerah Minsel, “namun ada di Badan Keuangan Kabid Perbendaharaan,” tegasnya lebih lanjut. **

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed