oleh

Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara Serobot Lahan Rakyat

Amurang – Tabloidjejak.co.id. Polemik kepemilikan tanah Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara di Tawaang Timur Kec. Tenga Kab. Minahasa Selatan, sejak tahun 2012 hingga kini belum juga tuntas. Pasalnya, lahan yang telah dibebaskan Pemda Kab. Minahasa Selatan sejak tahun 2012, disamping bukan pada lokasi pembebasan yang sebenarnya, juga telah mengambil lebih dari yang dibebaskan.

Menurut pemilik lahan yang sah dari keluarga Tumbuan, menyatakan kepada Tabloidjejak.co.id, bahwa disamping lahan yang tidak sesuai dan kelebihan pengambil lahan untuk pembangunan sekolah yang belum diselesaikan pembayarannya, menurut pihak Pemda dan pihak Sekolah Politeknik Pelayaran tersebut, katanya, ada komplein dari Keluarga Talumepa, sehingga kami sulit menyelesaikannya.

Namun menurut ahli waris keluarga Tumbuan, bukti yang keluarga Talumepa tunjukkan, dari 27 surat jual beli yang dijadikan dasar kepemilikan mereka, hanya menyebutkan tanah di daerah Reres. Anehnya, mereka melakukan komplein bukan hanya di Reres, namun hingga Kayamas dan Moinit lahan kami.

Sementara dari 27 surat tersebut, juga jelas sekali ada sekitar 6 atau 7 surat yang menyebutkan tanah-tanah yang dibeli berbatasan dengan Mercurius Decky Tumbuan opa kami. Artinya, jelas sekali bahwa tanah-tanah kami tidak pernah dilakukan transaksi dengan keluarga Talumepa. “Dan kami juga sudah menjelaskan secara rinci terkait data-data penjulan misterius milik Talumepa,” Jelas julin.

Atas dasar data-data itu pula, pihak Pemkab. Minsel kemudian melakukan pembebasan lahan hanya kepada keluarga kami. Cuman yang menyimpang, pihak Kementerian Perhubungan cq Dirjend Perhubungan Laut yang membangun Sekolah Politeknik Pelayaran, mengambil lahan tidak sesuai kesepakatan jual beli lahan sebagaimana saat dilakukan pengukuran dan pembebasan lahan.

Ketimpangan pengambilan lahan tersebut, juga diikuti dengan penambahan luas lahan yang lebih besar yaitu sekitar 400 kali 685 M2, atau tidak sesuai dengan proses pembebasan lahan dengan pihak Pemda Kab. Minahasa Selatan, yang hanya sebesar 217.435M2.

Menurut Didi Tumbuan yang ditemui di Amurang Jumat (27/3-2020) anak dari salah satu ahli waris, bahwa tanah yang diserobot tersebut, sudah diingatkan sejak pembangunan dimulai, namun hanya dijawab, “pemindahan dan kelebihannya akan dibayar,” tandas Didi. Namun janji pembayaran atas tanah lebih dan pemindahan lahan tersebut sudah berjalan 8 tahun, belum juga diselesaikan.

Sementara pihak Pemkab. Minahasa Selatan kepada Tabloidjejak.co.id, menyatakan terkait komplein Keluarga Tumbuan atas pengambilan lahan dilokasi lain serta kelebihan lahan tersebut, tidak mengetahui persis atas kejadian tersebut. Sebab kami hanya membebaskan sesuai permintaan dan kesepakatan lokasi yang telah disetujui kedua belah pihak.

Kemudian hingga kini lahan tersebut belum bersertifikat, disebabkan karena ada komplein dari pihak keluarga Talumepa. “Namun dari beberapa kali pertemuan, serta kajian pihak BPN kemudian menyimpulkan dan memberi saran kepada keluarga Talumepa, agar menempuh jalur hukum,” tandas Heintje Runtuwene, SH dari Biro Hukum Pemkab. Minsel. “Dan saat ini, keseluruhan persoalan lahan tersebut, sudah menjadi persoalan Kementerian Perhubungan, dan bukan lagi persoalan kami,” tandas Kabag Hukum Pemkab. Minsel.

Terkait komplein ahli waris keluarga Tumbuan atas pengambilan dan penyerobotan lahan dilokasi lain serta kelebihan lahan yang dibangun untuk pembangunan Sekolah Politeknik Pelayaran Sulawesi utara tersebut, upaya konfirmasi tabloidjejak.co.id Jumat (27/3-2020) tak berhasil menemui Diretur Sekolah maupun Humasnya.

Didepan pintu masuk yang dijagai oleh 2 orang Satpam Sekolah Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, saat mencoba konfirmasi kepihak sekolah, menyatakan kedua beliau tidak berada ditempat. Kemudian keduanya menyarankan untuk kembali lagi, apalagi menurut mereka, sekarang lagi libur corona. ** 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed