oleh

PLt HT Boyong Atas GS Dilaporkan Dugaan Penyelewengan Dana Desa Tahun Anggaran 2019

MINSEL – Tabloidjejak.co.id. Rentetan penyimpangan keuangan dana desa tahun 2019 terjadi di desa Boyong Atas, diduga akibat pengambilalihan proyek, pengelolaan keuangan dan pembelanjaan semua material proyek dan segala sesuatu dilakukan langsung oleh oknum Plt. Hukum Tua GS.

Akibatnya, bendahara desa Boyong Atas mengajukan pengunduran diri, karena tidak mau terlibat atas penyimpangan pengelolaan keuangan desa yang bakal bisa menjeratnya ke rana hukum.     

Menurut salah satu anggota BPD yang telah melaporkan berbagai penyimpangan ke Dinas PMD Kab. Minsel sebanyak 2 kali, namun hingga kini tak memperoleh respon secara baik. Karenanya mereka mengeluhkan kepada wartawan atas ulah HT dan PMD yang tak jelas penaganan laporan mereka.

Bahkan akibat laporan mereka ke PMD, dalam forum rapat, plt HT GS, dengan sangarnya menyatakan laporan tersebut dilakukan oleh oknum2 BPD dan aparat illegal, sehingga membuat suasana dalam rapat ketika sempat memanas, urai pelapor kepada wartawan.

Menurut pelapor, mungkin GS dilindungi orang tertentu hingga merasa kuat, hingga laporan yang sudah disampaikan tak pernah berlanjut atau didiamkan. Tak heran hingga kini GS merasa besar kepala.

Menurut mereka (pelapor), bahwa GS sejak ditunjuk sekitar bulan Juli 2019, sebagai sebagai Plt. Hukum Tua Boyong Atas, mulai membuat ulah dengan mengambil alih berbagai proyek desa, seperti Pansimas, Bundes dan berbagai pekerjaan lainnya.

Dimana perlakuan yang tidak benar, yaitu mengambil penghasilan tetap (Siltap) Hukum Tua yang tidak boleh dilakukan oleh ASN, mengambil hak honor baik penuh maupun sebagian milik anggota PPKD.   

Demikian juga, dugaan melakukan mark up atas pembelian generator listrik oleh plt HT GS dari harga sekitar Rp. 5.800.000,- menjadi  Rp 8.000.000,- dengan menambah beban pajak Rp. 2.000.000,- hingga membengkak nilai pengadaan menjadi Rp. 10.000.000,-

Selain itu, mengambil uang yang dialokasikan untuk PAUD atas pengadaan meja dan kursi senilai Rp. 5.000.000,- yang hingga pertanggungjawaban keuangan berakhir untuk tahun anggaran 2019, meja dan kursi milik PAUD tak kunjung ada. Bahkan hingga kini memasuki bulan Juni 2020, mebelair dan aksesoris sekolah tak terlihat sama sekali.

Sudah begitu, plt GS, lag-lagi mengambil dana yang dialokasikan ke Pilhut Boyong Atas sebesar Rp. 5.000.000,- namun, menuduh diambil oleh mantan Hukum Tua Djoni Keman. Tak cukup itu ulah GS, melakukan mark up atas Wastafel 2 buah menjadi RP 8.250.000,-. Bahkan proyek Bundespun diambl alih oleh plt GS. Untuk tahun anggaran 2019 ini begitu banyak penyimpangan yang GS lakukan namun akan kami sampaikan nanti.

Memasuki tahun anggaran 2020, ini, kembali GS diduga buat ulah dengan mengalihkan dana desa sebesar Rp. 100.000.000,- dengan memindahkan dana tersebut ke rekening dana perusahaan milik keluarganya. Dan semua ulahnya, telah kami laporkan kepada Bupati, Inspektorat, selain Kadis PMD Kab. Minsel Henry Lumapow. ***

Peliput : Jantje M

Editor  : Henry Peuru

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed