oleh

Perkimtan Sulut Minta Taati pasal 385 KUHP BPJN & Perkimtan Diduga Nodai Kubur Islam Kangkangi Pasal 179, 180 KUHP

Perkimtan Sulut Minta Taati pasal 385 KUHP Tapi Nodai Kubur Islam lawan Pasal 179, 180 KUHP

MANADO – Tabloidjejak.co.id. Hari ini Jumat (26/11/2021), lahan Batusaiki yang kini sedang dilangsungkan pembangunan proyek jalan Boulevard II oleh pelaksana dari BPJN XV Sulut, akan dilakukan pembersihan oleh pihak Dinas Perkimtan Prov. Sulut.

Pemberitahuan pembersihan lokasi ini, dilandaskan agar pihak-pihak yang menduduki tanah tanpa izin sebagaimana ‘katanya’ merujuk pasal 385 KUHP, dan peraturan Pemerintah  Pengganti undang-undang nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

Pemberitahuan oleh dinas Perkimtan Prov. Sulut sebagaimana surat Nomor : 730/ 1096/ PERKIMTAN/ XI/ 2021 tertanggal 24 November 2021 yang ditujukan kepada 1. Sdr Asnat Baginda, 2. Pihak lainnya yang menduduki tanpa hak, nampak sekali Dinas Perkimtan sangat taat dan menghormati hukum.

Demikian pula, ketaatan hukum nampak diperlihatkan melalui keputusan Gubernur 311a tahun 2019 tentang penetapan lokasi pembangunan jalan Provinsi Boulevard  II sesuai mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum  pada 30 Desember 2019, dimana menyebutkan Tanah yang sudah dibebaskan tersebut diatas sudah menjadi tanah/ asset milik Pemerintah Prov. Sulut, 4.

Sayangnya, tindakan sebaliknya dari pernyataannya yang seolah-olah taat hukum tersebut, berbeda dengan fakta dilapangan. Dimana pihak Dinas Perkimtan Prov. Sulut melakukan tindakan tidak terpuji dengan membongkar dan menggali serta memindahkan kubur keluarga Islam tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik makam, sehingga telah jelas-jelas melakukan perbuatan pidana menodai kubur sebagaimana dimaksud pasal 1779 dan 180 KUHP secara bersama-sama dengan menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan.

Dasar pembongkaran dan memindahkan tulang belulang keluarga leluhur Hasannurdin Djamdjam Noerakib tersebut, melalui SK Gubernur No. 222 tahun 2020, setelah sebelumnya telah dirusakkan oleh pihak BPJN V Sulut.

Atas pembongkaran yang pertama oleh BPJN XV Sulut, keluarga lantas melakukan keberatan kepada BPJN XV pada bulan April 2020, Perkimtan Prov. Sulut tanggal 7 Juli 2020 dan Lurah setempat pada tanggal 3 September 2020.

Namun anehnya, dengan arogan tanpa memperdulikan keberatan keluarga , justru dikeluarkan perintah memindahkan kubur melalui SK Gubernur No. 222 tahun 2020, sekaligus dilakukan pembongkaran dengan prosesi Kristen yang dimasukkan ke peti mati, sebagai dugaan akan menghilangkan status kubur Keluarga Islam.

Tindakkan arogan yang diduga telah direncanakan oleh pihak Dinas Perkimtan Prov. Sulut, BPJN XV Sulut, yang telah menodai kubur keluarga leluhur Hasannurdin Djamdjam Noerakib tersebut, dikecam berbagai pihak terutama seluruh ahli waris leluhur keluarga Baginda baik cucu maupun cecenya. ***

Tim    

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed