oleh

Perkimtan Sulut Minta Taati Undang-undang Siasati Undang-Undang Diduga Gelapkan Sekitar 5 M

MANADO – Tabloidjejak.co.id. Besok Rabu (24/11/2021), lahan Batusaiki yang kini sedang dilangsungkan pembangunan proyek jalan Boulevard II oleh pelaksana dari BPJN XV Sulut, akan dilakukan pembersihan.

Pembersihan lokasi ini akan dilaksanakan langsung oleh dinas Perkimtan Prov. Sulut sebagaimana pemberitahuan surat Nomor : 730/ 1096/ PERKIMTAN/ XI/ 2021 tertanggal 24 November 2021 yang ditujukan kepada 1. Sdr Asnat Baginda, 2. Pihak lainnya yang menduduki tanpa hak.

Dimana penyampaian dalam surat tersebut, 1. Memperhatikan pasal 385 KUHP Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, 2. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk pembangunan ruas jalan Provinsi Boulevard II telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan keputusan Gubernur 311a tahun 2019 tenntang penetapan lokasi pembangunan jalan Provinsi Boulevard  II sesuai mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum  pada 30 Desember 2019, 3. Tanah yang sudah dibebaskan tersebut diatas sudah menjadi tanah/ asset milik Pemerintah Prov. Sulut, 4. Pembangunan Ruas Jalan Boulevard II di Kelurahan Molas, Kecamatan Bunaken, Kota Manado pada saat ini sudah memasuki tahap konstruksi oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Utara.

Penegasan dalam surat tersebut, pihak Perkimtan Sulut akan melakukan penertiban, pembersihan dan pengamanan asset milik Provinsi Sulawesi Utara pada lokasi tersebut pada tanggal 26 November 2021.

Ketika dikonfirmasi terkait surat yang dikirimkan kepada sdr Asnat Baginda kepada Kadis Perkimtan Steve Kepel melalui handphone, dinyatakannya bahwa yang akan dibersihkan adalah luasan yang sudah diberi tanda patok-patok. luasan 14.029 M2 yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 7.63 Miliar.

Berdasarkan hasil penyelidikan TPF Kemanusian Molas, diperoleh data dan informasi yang dibayarkan luasan tanah tersebut kepada 7 orang tertentu, dengan harga permeter bervariasi yang ternyata lebih besar dari NJOP dan harga pasar tanah di Kelurahan Molas, sebagaimana diungkapkan Lurah Ferry Salindeho yang didampingi Camat Bunaken, saat dikonfirmasi diruang kerja Camat Rabu (25/11/2021).

Berdasarkan informasi dua petinggi di wilayah Molas tersebut, berdasarkan perhitungan sementara TPF Kemanusiaan Molas, diperkirakan dana yang dikorup pihak tertentu terkait proyek pengadaan tanah jalan Boulevard II, sekitar 5 miliar.  

Pada pembebasan tanah tersebut, baik Lurah maupun Camat menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam proses pengadaan tanah tersebut. Mereka bahkan tidak pernah melihat dan mengetahui adanya SK 311a tahun 2019 terkait peran mereka menurut amanah undang-undang no. 2 Tahun 2012, Perpres No. 71 tahun 2012 dan Perpres perubahan No. 148 tahun 2015.

Mereka hanya pernah diundang saat pembongkaran makam dan pemindahan tulang belulang yang diisi pada 2 peti mati. “Hanya itu saja, kami dilibatkan,” ujar keduanya saat ditanyakan terkait keterlibatan mereka dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Boulevard II.     

Dari data dan informasi yang dikumpulkan TPF Kemanusiaan Molas, ternyata pengadaan tanah sebagaimana yang dimanahkan undang-undang tentang pengadaan tanah No. 2 tahun 2012, Perpres No. 71 tahun 2012 dan Perpres perubahan tahun 2015,   tersebut tidak melibatkan pihak BPN, Camat dan Lurah, yang mungkin lainnya, hanya proforma didalam SK tertentu. Sehingga SK tertentu berpotensi berisi keterangan yang tidak benar, alias surat palsu, sebagimana disimpulkan sementara TPF Kemanusiaan Molas, sebelum melakukan upaya lainnya dalam memastikan adanya manipulasi dokumen pengadaan tanah.

Kini yang sangat kontradiksi aneh bin ajaib, bila membaca surat pemberitahuan dinas Perkimtan Prov. Sulut No. 730/ 1096/ PERKIMTAN/ XI/ 2021 tertanggal 24 November 2021 yang nampak meminta kepatuhan sesuai amanah undang-undang pasal 385 KUHP, namun sebaliknya tidak patuh dan taat atas amanah undang-undang No. 2 tahun 2012, Perpres No. 71 tahun 2012 dan Perpres perubahan no. 148 tahun 2015, sebagaimana juga dituangkan pada SK No. 222 tahun 2020 tentang pemindahan kubur. Penegasan surat tersebut, menurut ketua TPF Kemanusiaan Molas, sangat memalukan dan aneh,” sambil tertawa menjawab wartawan Tabloidjejak.co.id saat membaca surat tersebut. ***

Tim.  

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed