oleh

Dugaan Penyimpangan Penyaluran Bantuan Covid-19 Disos Prov. Sulut Viral dan Menghebohkan Dimedsos

MINSEL – Tabloidjejak.co.id. Berkaitan dengan berbagai bantuan yang disalurkan beberapa pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam menghadapi wabah virus Corona yang melanda dunia hingga menyentuh Indonesia umumnya dan Sulawesi Utara khususnya, ternyata menimbulkan berbagai masalah baru.

Entah soal katidakadilan ditingkat eksekutor yang terjadi secara pilih kasih sehingga muncul berbagai plesetan ODP, sebagai orang dekat Pala atau orang dekat Pemerintah kian sahut menyahut didunia Media Sosial, mulai dari rakyat kecil hingga pejabat tertentu.

Adalah yang membuat banyak pihak tersentak dan tertegun, yaitu viralnya postingan Camat Tatapaan Meylisa Aring, yang mengungkapkan bahwa dia seolah mengalami tekanan untuk menandatangani format pertanggungjawaban penyerahan barang yang tidak dia lihat dari bantuan yang disalurkan pihak dinas Sosial Provinsi Sulut melalui lembaga keagamaan baik mesjid maupun Gereja-gereja.

Postingan Meylisa, dimulai dengan ucapan Syaloom, Ass wrwb, Om Swastiastu Namo Budaya, salam kebajikan. Ijinkan saya Meylisa Fenny Aring, SSTP. M.Si selaku Camat Tatapaan dengan ini memberikan klarifikasi kepada Nitizen sekalian terkait dasar alasan saya tidak mau menandatangani Berita Acara Serah Bantuan Logistik Bencana Alam Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang menurut informasi telah diserahkan dibeberapa Gereja yang ada di desa Popareng.

  1. Berita Acara tersebut seakan-akan dipaksakan untuk kami Pemerintah Kecamatan Tatapaan tanda tangan, sementara kami tidak mengetahui secara langsung terkait penyaluran tersebut. Kami tidak pernah dihubungi atau mendapatkan pemberitahuan sebelumnya. Kami hanya mendapatkan informasi dari salah satu warga melalui postingan FB bahwa bantuan telah disalurkan tetapi tidak secara specific di lapangan.
  2. Berita Acara tersebut mempunyai konsekwensi hukum yang jelas bila ditanda tangani dan tidak dapat dipertanggngjawabkan, apalagi ini terkait bantuan social penanggulangan Covid-19. Apalagi format yang diberikan untuk kami tanda tangani jumlah barang dan pihak pertama dan pihak kedua ada yang masih kosong.
  3. Sampai pada kemarin hari sangat disayangkan pihak penyalur (Dinas Social Provinsi Sulut) tidak pernah menghubungi kami untuk mengklarifikasi terkait Berita Acara tersebut. Berita Acara tersebut hanya dititipkan kepada salah seorang masyarakat dengan format jumlah barang masih kosong.
  4. Bersama ini kami ingin memberikan saran kepada Dinas Sosial Provinsi Sulut untuk merevisi format Berita Acara tersebut sesuaikan saja dengan kejadian nyata dilapangan. Penyaluran tanpa diketahui Pemerintah Kecamatan maka formatnya bisa dirubah agar ketika pemeriksaan nanti tidak bermasalah. Kiranya hal ini bukan menjadi alasan yang menghalangi untuk penyaluran bantuan selanjutnya.

Terima kasih Mohon Maaf jika ada salah-salah kata, Tuhan memberkati kita semua.       

Atas postingan tersebut, wartawan tabloidjejak.co.id kemudian melakukan konfirmasi atas postingan tersebut. Dimana menurut Meylisa mengakui dan membenarkan bahwa benar itu postingannya. Meylisa lantas menerangkan lebih lanjut tentang siapa yang menandatangani format yang bermeterai tersebut, sebagai Sekertaris desa Popareng.

Menurut Meylisa Camat Tatapaan, bahwa atas tanda tangan itupun pun kemudian dia memanggil kepala desa Popareng dan menanyakan siapa yang menandatangani, Hukum Tua menyatakan Sekdes, namun yang ditandangani katanya, SPPJ. Ketika diperlihat format tersebut, Hukum Tua tak dapat membantah apa yang terjadi dengan penandatangani format kosong oleh Sekdes Popareng. Dalam postingan Meylisa, disertakan pula foto format blangko kosong yang sudah ditanda tangani Sekdes Popareng. Tim ***       

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed