oleh

Penarikan Kewenangan & Regulasi ke Provinsi & Pusat Rugikan Pemda Kabupaten

Amurang – Tabloidjejak.co.id. Beberapa kewenangan daerah Kabupaten atas potensi tertentu semisal sector Pertambangan dan Perikanan yang ditarik ke Provinsi maupun ke Pusat, sangat merugikan daerah Kabupaten, ujar beberapa sumber kepada tabloidjejak.co.id. Hal ini juga terungkap pada Forum Konsultasi Public yang diselengarakan Bappeda Pemda Minahasa Selatan beberapa hari lalu.

Disamping hilangnya pendapatan daerah yang disebabkan penarikan ke Provinsi maupun Pusat, “juga disebabkan lahirnya regulasi tertentu yang tidak memberikan ruang bagi daerah untuk memberdayakan pendapatan asli daerah atas potensi yang dimilikinya secara otonom,” tandas Melky SSTP Kaban Keuangan Daerah Minsel.

Keluhan Pemerintah Daerah kabupaten ini, ternyata telah berimbas lebih luas kepada masyarakat umum maupun pengusaha daerah khususnya. Dimana untuk mengurus izin usaha tambang batuan misalnya, setelah semua sarat telah kami penuhi, “hingga kurun waktu bertahun-tahun, tak juga dikeluarkan izinnya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” ujar seorang pengusaha asal Tawaang.

“Entah usaha sector lainnya semisal Perikanan mungkin memperoleh nasib yang sama, kami tidak tahu,” ujarnya penuh sesal. “Dimana berbagai kebijakan yang keluar akhir-akhir ini yang sangat aneh,” urainya lebih lanjut. Akibatnya, usaha tambang batu kami tidak bisa maksimal dikelolah, karena hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga proses penyerapan tenaga kerja pun kecil dan tidak maksimal karena system kerja liar yang bisa dikategorikan illegal.

Ketika berbagai kesulitan masyarakat maupun pengusaha ini, disampaikan kepada beberapa SKPD terkait, mereka tidak dapat memberikan komentar karena disamping mereka juga menerima imbasnya, “kini mereka tidak bertanggungjawab lagi atas jenis usaha tambang maupun perikanan,” jelas Fendy Werupangkey Kabid Bendahara bagi hasil.

Bahkan menurut Kaban Keuangan Pemda Minsel Melky, SSTP yang ditemui dikantornya, menyatakan, bahwa beberapa potensi sumber daya daerah yang ditarik baik ke Provinsi maupun Pusat, tidak lagi memberikan kontribusi kepada daerah secara maksimal. “Bahkan ada yang tidak sama sekali, seperti pertambangan pasir dan batuan,” urainya lebih lanjut.

Memang kami masih memperoleh sedikit dari proyek-proyek Kabupaten. “Namun potensi batuan dan pasir yang dimanfaatkan oleh Perusahaan tertentu baik untuk kebutuhan proyek Provinsi maupun Nasional, tidak jelas kontribusinya kepada Pemerintah daerah,” jelas Melky.

Terkait pendapatan dana bagi hasil, diberikan perdasarkan penetapan Pemerintah yang disalurkan  kedaerah, menurut Fendy Werupangkey, berasal dari Provinsi dan Pemerintah Pusat, antara lain : Khusus dari Provinsi hanya bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan bagi hasil pengelolaan Bunaken.

Sementara dari Pemerintah Pusat, terbagi atas dua yaitu, bagi hasil pajak dan bagi hasil SDA. Dimana untuk bagi hasil pajak yaitu : PPH dan PPB, dan untuk bagi hasil SDA yaitu : Dana bagi hasil Perikanan, Sumber daya Hutan, pertambangan, sumber daya panas bumi, mineral bukan logam, cukai tembakau.   

Dari semua dana bagi hasil yang kami peroleh dari Provinsi, hanya kendaraan bermotor dan hasil pengelolaan Bunaken. Sementara terkait potensi perhubungan dan pertambangan galian pasir dan batuan hingga kini tidak memberikan konstribusi bagi daerah, padahal material pasir dan batuan begitu banyak dimanfaatkan baik untuk proyek Provinsi maupun proyek Nasional.

Dan yang paling memprihatinkan pula, adalah dari sector perikanan yang bentangan lautnya yang cukup luas mulai dari Tanawangko hingga Bolmong, toh hanya memperoleh dana bagi hasil pertahun sekitar 200an juta rupiah, Kehutanan sekitar 5 jutaan/tahun, sumber daya panas bumi sekitar 600an juta/tahun, Minerba 1,3 M/tahun dan lainnya yang terbilang kecil. Padahal menurut Melky, masih begitu banyak potensi daerah yang disamping tidak tergarap secara maksimal, juga karena regulasi yang tidak berpihak kepada daerah.

Sebab itu menurut Kaban yang terbilang ramah dan murah senyum ini menyatakan, bahwa sepatutnya, perlunya mengatur suatu instrument system yang jelas dan professional dalam menggali dan mengidentifikasi semua potensi daerah serta melakukan kajian dan membangun system pengumpulan dan pengelolaan data yang akurat untuk dimanfaatkan dalam pemberdayaan potensi daerah bagi kepentingan pembangunan daerah.

Sebab dengan mengandalkan perangkat Badan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi saja, secara khusus tidak bisa bergerak lebih jauh. Karenanya, menurut Melky perlu pengusulan perubahan nomenklatur yang lebih memungkin instrument system tersebut bergerak lebih luas dan specific dalam mengidentifikasi dan mengelolah potensi daerah. 

Sementara Elvis Lumolos salah seorang tokoh masyarakat asal Pakuure kepada tabloidjejak.co.id, menegaskan, sepatutnya Pemerintah daerah jangan hanya bekerja sendiri, tetapi sebisanya mengajak masyarakat baik ormas maupun LSM untuk melakukan perjuangan bersama dalam memperjuangkan kepentingan daerah baik kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, untuk memperoleh dana bagi hasil secara wajar dan patut sesuai potensi produksi sector tertentu.

Coba bayangkan, tandas Elvis masakan untuk sector perikanan, dana bagi hasil Minsel hanya 200an juta. “Hasil ini, hanya pendapatan 1 perahu pelang pertahun. Ini kan pandang enteng,” jelasnya. “Masakan torang pe kobong, orang lain yang nikmati, kong torang dorang Cuma kase tulang,” tandasnya mengulangi kekesalan hatinya, melihat potensi Minsel yang cuma dinikmati orang lain.**

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed