oleh

Pansus DPRD Kab. Minsel Temukan Sejumlah Kejanggalan Atas LKPJ APBD Tahun 2019.

MINSEL – Tabloidjejak.co.id. Akhirnya Pansus DPRD Kab. Minsel memasuki pembahasan akhir lewat rapat khusus terkait pembahasan LKPJ Pemkab. Minsel yang berlangsung diruang Komisi DPRD yang final perumusan keterangannya dilakukan Sabtu (12/6-2020) untuk persiapan kesimpulan Paripurna LKPJ.

Paripurna LKPJ APBD Tahun 2019 Kab. Minsel yang rencananya akan dilangsung pada hari Senin, (15/6-2020) akan membacakan sejumlah kesimpulan atas berbagai temuan berdasarkan hasil turun lapangan untuk memperoleh kepastian atas Laporan Kerja Pertanggungjawaban Pemkab. Minsel.

Sebelumnya, pembahasan hasil temuan dilapangan yang sempat membuat polemic pembahasan mencuat atas debat keterangan Pansus DPRD Kab. Minahasa Selatan dengan instansi terkait mitra kerja DPRD Kab. Minahasa ditengah-tengah masyarakat, hingga berlangsung dimedsos beberapa minggu.

Dimana, soal kemahalan atas belanja barang-barang tertentu oleh bagian umum Pemkab. Minsel, demikian pula disektor pendidikan atas alat-alat computer dan lainnya, hembusan nilai proyek pengadaan bibit pisang bisa sebesar 1,7 M, termasuk Kasebo Dinas Pariwisata serta berbagai proyek di dinas PUPR Kab. Minsel yang dinilai fiktif, menjadi begitu seru diperbincangan di medsos.

Namun kini memasuki rapat paripurna yang direncanakan akan diselenggarakan senin, usai rapat Pansus, Ketua Pansus Fraky Lelemboto, kepada wartawan menerangkan, bahwa sejumlah temuan dilapangan yang menarik diperoleh, akan direkomendasikan atas dugaan adanya kelalaian Dinas tertentu.

Dimana antara lain yang sangat menonjol, adalah di dinas Pariwisata, ditemukan adanya proyek pembangunan Kasebo yang tidak wajar, sebab dari nilai proyek sekitar 200 juta, berdasarkan estimasi pansus, pengerjaannya hanya sekitar 50 jutaan rupiah. Termasuk pembangunan jalan pariwisata yang diduga juga tidak benar.

Demikian pula di dinas Pertanian atas proyek Bawang putih senilai 8 miliar. Namun hembusan proyek pisang senilai 1,7 M, menurut Franky bukan sebesar itu, melainkan sebesar 1,1 M yang memang, menurut kami sangat tidak wajar, karena Kab. Minsel, merupakan pusat produksi pisang terbesar di Sulawesi Utara, yang dinilai tidak pantas diprogramkan.

Sementara di Dinas Pendidikan juga cukup menarik diendus, karena adanya dugaan sejumlah pengadaan barang dan jasa seperti Komputer dan beberapa barang tertentu diragukan pembelanjaannya, walau kami tak sempat turun lapangan, karena keterbatasan waktu yang tersedia.

Tak jauh berbeda, yang cukup janggal terjadi, di Dinas PUPR Kab. Minsel, disamping proyek yang dinilai cukup fantastis nilai proyeknya, diduga juga ada proyek fiktif. Atas berbagai temuan tersebut, menurut Franky Lelemboto, uraian kesimpulan secara lengkap, akan dibacakan pada agenda Paripurna.

Terkait kesimpulan rapat pansus kira-kira seperti apa, Franky menjelaskan lebih lanjut, bila ada masyarakat yang tidak puas atas kesimpulan kami, “silahkan siapa atau kelompok mana pun, dapat meminta hearing dengan pantia Pansus, dan kami siap menerima permintaan masyarakat,” tandas Frato, mengakhiri pembicaraan dengan wartawan. ***

Peliput : Jantje M

Editor   : Henry P         

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed