oleh

Misteri Program di Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kab. Minahasa Selatan

Amurang – Tabloidjejak.co.id. Problem APBD tahun 2020, kini menghantui kinerja diberbagai SKPD Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan. Betapa tidak, akibat perseteruan antar anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Minahasa selatan yang terbelah dalam 2 kelompok besar yaitu kelompok 16 dan kelompok 14, kini berbagai kegiatan disetiap SKPD berjalan terseok-seok.

APBD yang terantuk jalannya, dibulan medio Februari tahun 2020 hingga kini belum jelas kapan akan menemukan jalannya. Tak kurang membuat sakit kepala pihak TPAD untuk mencari jalan keluarnya, karena hingga diruang konsultasi Pemprov. Sulut-pun masih menemui jalan buntu.

Langkah panjangpun masih akan dilalui untuk meminta konsultasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Lantas, masih kurang mampukah Prorvinsi Sulut memberikan solusi, sehingga Kabupaten Minahasa Selatan harus mengalami disharmoni manajemen pemerintahan dan politik ?

Fenomena disharmoni yang berdampak hingga ketingkat SKPD, salah satunya SKPD Dinas Perumahan & Permukiman harus mengalami kendala terbilang serius, walau dengan tertatih tetap mengusahakan agar realisasi program yang akan dikerjakan bisa berjalan sebagaimana mestinya, dengan mengandalkan kemampuan sendiri dari setiap person PNS dilingkungannya.

Menurut Franky Y. Mamangkey, SIP, sepatutnya secara legal kami belum bisa melakukan kegiatan selama belum ditetapkan APBD tahun 2020 sebagai dasar leglitas kegiatan, termasuk kesediaan dana penunjang kegiatan yang belum bisa dimanfaatkan untuk berbagai program yang ada diinstansinya.

Namun mengingat  akan panggilan sebagai Abdi Negara yang harus melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat, maka bagaimanapun kami tetap harus melakukan program yang sudah direncanakan, sekalipun masih meraba-raba dan masih penuh misteri apakah programnya ada yang lolos dalam pembahasan APBD yang belum jelas juntrungnya.

Untung saja, menurut Franky di Instansinya ada program BSPS dari Pemerintah pusat yang dibiayai Pemerintah Pusat, sehingga kami tidak ragu untuk merealisasikannya. Dan saat ini kami sudah melakukan tahap sosialisasi kedelapan (8) desa yaitu : desa Tumpaan I, Lopana, Matani I, Kapitu, Teep, Sapa, Malinow, Pinasungkulan Modoinding. Dimana program pembangunan rehabilatsi rumah tersebut, akan diterima oleh 130 keluarga yang tersebar didelapan desa, yang perdesa akan menerima sekitar 15 s/d 18 keluarga penerima bantuan, yang perunitnya akan menerima bantuan dalam bentuk barang bangunan senilai 15 juta rupiah dan uang tunai senilai 2,5 juta untuk upah kerja. Prasetyo **

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed