oleh

Maholeh Kecam ASN “Nakal” Yang Tidak Profesional Di Lingkungan Pemkab Talaud

Talaud – tabloidjejak.co.id //Ranperda Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD T.A. 2020 menjadi Peraturan Daerah (Perda) di setujui Enam fraksi di DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, yakni Fraksi Golkar, Fraksi Berkarya, Fraksi PDI P, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerakan Persatuan (Gerindra , PKPI, Perindo) dan Fraksi Demokrat.

Masing masing Fraksi membacakannya di dalam rapat paripurna di Gedung Sindang DPRD Talaud yang dihadiri langsung oleh Bupati dr.Elly Engelbert Lasut, ME dan Wakil Bupati Drs Moktar Arunde Parapaga pada Senin,(05-07-2021)

Pada waktu yang sama, saat Kesempatan dari Fraksi Golkar yang di ketuai Richard Mahole menyampaikan beberapa saran dan kritikan terutama soal kinerja para pejabat di lingkungan Pemkab. Ketua Fraksi Golkar mengatakan ada sejumlah ASN yang tak mematuhi perintah atau tidak loyal dalam tugas yang di emban.

“Ada beberapa pejabat ASN yang malas dan kurang aktif dalam setiap kegiatan dan kurang merespon agenda rapat bersama Legislatif” tegas Maholeh di Gedung Sidang DPRD Talaud, belum lama ini.

Lanjutnya, bahkan ada juga camat dan pejabat esselon II dan III keras kepala yang enggan hadir walaupun telah di layangkan surat undangan. Melihat ini, berarti pejabat yang bersangkutan sudah mulai tidak komitmen dengan job nya sebagai aparat sipil negara (ASN).

” Saya sangat berharap agar kiranya Pemerintah Talaud yang di Pimpin oleh Bupati dr. Elly Engelbert Lasut ME dan Wabup Drs Moktar Arunde Parapaga, agar supaya dapat memberi sangksi kepada sejumlah Pejabat Pemkab Talaud Nakal yang tidak profesional,” imbuh Maholeh

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Talaud Jakop Mangole, Wakil Ketua Voker Pelle, Wakil Ketua Djekmon Amisi serta dihadiri unsur Forkopimda, Bupati dan Wakil Bupati Talaud.

Vins

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed