oleh

Lembaga Komunitas Nelayan Lokal Wakatobi, Kembali Laporkan KM ALFRETS ke PSDKP Prov. Sulawesi Tenggara

WAKATOBI –  Tabloidjejak.co.id. Terkait temuan adanya kegiatan illegal yang diduga dilakukan KM Alfares milik saudara kandung plt Kadis Perikanan Kab. Wakatobi yang pernah di ributkan di daerah oleh POKMASWAS, hingga dilaporkan ke Pemda Wakatobi, menurut sumber tabloidjejak.co.id, hingga berita diturunkan, belum juga ada tindak lanjut dari yang berkompeten di Pemda Wakatobi.

Selain laporan yang dilakukan oleh POKMASWAS, protes adanya kegiatan ilegal oleh KM Alfarets, juga telah dilakukan aksi demo, dengan  tujuan agar perbuatan sewenang-wenang oleh oknum-oknum KM Alfarets akan memperoleh perhatian dan tindakan pihak terkait.

Karena tanpa tindaklanjut pihak terkait, maka POKMASWAS meminta pendampingan dengan LSM Lembaga Komunitas Nelayan Lokal Wakatobi, yang kemudian ditindaklanjuti berupa pelaporan langsung kebeberapa pihak berkompeten terkait.

Sementara menurut ketua KNLW kepada Tabloidjejak.co.id, menyatakan bahwa tindaklanjut pengaduan POKMASWAS telah disampaikan ke PSDKP Prov. Sulawesi Tenggara. Dimana hasil temuan, KM Alfarets diduga tidak memiliki dokumen Kapal, dan surat tertentu untuk kegiatan penangkapan ikan.

Karenanya laporan yang dilayangkan ke pihak PSDKP Prov. Sultra, “sebagaimana ditentukan undang-undang, harus dipenuhi agar tidak sewenang-wenang melanggar hukum, apalagi merasa dekat dengan penguasa atau saudara dari penguasa,” tandas Rasul yang lebih dikenal dengan sapaan Ali.

Sementara menurut Kabid. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, saat ditemui wartawan Tabloidjejajk.co.id, di Kotamara Kota Bau-bau, Jumat (20/5-2022) saat persiapan kegiatan Ultah Sultra membenarkan adanya laporan yang dilayangkan Lembaga KNLW, terkait ulah KM ALFARETS.

Lebih lanjut Kabid. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Ir. Zaenal menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari surat tersebut dulu. Bila, ditemukan Kapal Alfarets melanggar, maka pihaknya akan memberikan denda serta sanksi administrasi.

Menyangkut denda itu sendiri, akan dikenakan 1000 % kali nilai produksi Kapal dikali nilai harga ikan yang tertinggi dikali GT Kapal, dikali lamanya dia melaut. Demikianlah denda yang akan dikenakan, sebagaimana ditentukan undang-undang Perikanan No. 45, maka dendanya yaitu 1 Miliard 200 juta, dengan penjara 6 tahun.    

“Jadi sanksi administrasi dan denda sebagaimana amanah undang-undang tentang Perikanan maupun Peraturan Menteri Perikanan tentang pemberian sanksi,” tandas Kabid.  “Kalau ada bukti dokumentasi kapalnya di Wakatobi,  kan ada Polairut,” tukasnya.

“Tentu selain, sudah dilaporkan juga ke Polairut, saya pastikan, dalam  waktu dekat  ini, kami akan menghubungi pemilik kapal tersebut,” ungkap Ir. Zaenal. Demikian pula, Zaenal juga mengucapkan terima kasih kepada POKMASWAS yang ikut membantu melakukan pengawasan atas kegiatan kapal-kapal ilegal. Serta bangga dan mendukung apa yang telah diperjuangkan Lembaga Komunitas Nelayan Lokal Wakatobi, dalam membela nelayan.

Peliput/ penulis : Ansar

Editor : Henry/ Prasetyo

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed