oleh

KPU Prov. Sulut Diduga Abaikan Prosedur Loloskan Calon Gubernur Tidak Memenuhi Syarat

SULUT. Tabloidjejak.co.id – Ketua KPU Prov. Sulut Ardiles Mewoh yang menjawab permintaan sejumlah informasi melalui surat tertanggal 15 September 2020, atas nama Christiany Eugenia Paruntu saat pertemuan diruang rapat KPU Prov. Sulut, yang ditunjukan dan dipersilahkan mengambil langsung pada laman website mereka, usai rapat tiba-tiba hilang.  

Sehari kemudian, atau tepatnya tangga 19 September 2020, laman website KPU Prov. S Prov. Sulut kembali dibuka, ternyata informasi yang Koalisi Minsel Bersatu butuhkan, sudah benar-benar hilang. Merasa , sudah benar-benar hilang dan dikibuli, kembali Koalisi Minsel Bersatu melayangkan surat permintaan informasi tertanggal 21 September 2020.

Atas surat kedua KMB tersebut, pada tanggal 23 September 2020, akhirnya pihak KPU Prov. Sulut memberikan beberapa dokumen termasuk surat dengan No. 268/PL.02.2-SD/71/Sek-Prov/IX/2020 Perihal : Penjelasan, yang antara lain menyebutkan, memberikan sejumlah informasi yang KMB butuhkan yaitu : KTP dan Daftar Riwayat Hidup atas nama Calon Gubernur Sulut tahun 2020 -2025, serta Ijasah SMA Alfa Husna lulus tahun 2008 atas nama Christiany Eugenia dengan orang tua Jopie PARANTU.

Sementara surat kelulusan dan/ atau surat keterangan SMP baik dari SMP Budi Mulia maupun Harry Carlton Comprehensive School lulus tahun 1984, termasuk beberapa data dan informasi yang KMB butuhkan, oleh KPU Prov. Sulut dijelaskan tidak dalam penguasaan mereka.   

Namun pernyataan pihak KPU Prov. Sulut, ternyata berbeda dengan penjelasan Pokja KPU Prov. Sulut yang memeriksa semua Ijazah kandidat Bupati, wkl Bupati, Walikota, wkl Bupati, Gubernur dan Wkl Gubernur, menyatakan mereka memeriksa semua ijazah mulai dari tingkat SD, SMP maupun SMA.

Dimana, Pokja tersebut juga menyatakan benar, melihat surat keterangan pendidikan SMP Harry Carlton Comprehensive SHarry Carlton Comprehensive School milik Christiany Eugenia Paruntu yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Sehingga dari kedua pernyataan yang tidak benar dari KPU Prov. Sulut, Koalisi Minsel Bersatu merasa dikibuli dan menduga ditubuh KPU Prov. Sulut, telah terjadi perbuatan persekongkolan yang diduga untuk suatu maksud tertentu, mengabaikan prosedur pemeriksaan guna meloloskan salah satu calon yang kuat dugaan tidak memenuhi syarat.      

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed