oleh

Koalisi Minsel Bersatu Minta Data Melalui KIP dan Laporkan Berbagai Pelanggaran Pemilihan

Tabloidjejak.co.id. SULUT – Perjuangan panjang Koalisi Minsel Bersatu menyusuri kinerja KPU dan Bawaslu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, terkait penyelenggaraan pemilihan Bupati hingga Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020, tidak memudarkan semangat para senior pencari keadilan dan kebenaran.

Setelah menerima informasi dan penjelasan dari KPU Prov. Sulut pada tanggal 23 September 2020, dan menemukan adanya sejumlah informasi yang diduga sengaja disembunyi, Koalisi Minsel Bersatu lantas memutuskan memasukan permohonan melalui Komite Informasi Publik (KIP) guna mendapatkan informasi dari KPU Prov. Sulut.

Sementara dugaan adanya permainan kongkalingkong ditubuh KPU Prov. Sulut, Koalisi Minsel Bersatu lantas melaporkan dugaan adanya pelanggaran pemilihan baik yang dilakukan oleh KPU Prov. Sulut maupun calon Gubernur berinisial CEP.

Menurut peraturan Bawaslu no. 14 tahun 2017 laporan KMB telah memenuhi syarat formil, sebagaimana dimaksud pasal 7, atau masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, dimana KMB baru mengetahui dari KPU Prov. Sulut tanggal 23 September 2020 dan melaporkan pada tanggal 28 September 2020, yang memasukkan identias pelapor, identitas pihak terlapor, waktu pelaporan tidak melebihi 7 hari, serta kesesuaian tanda tangan dalam formulir dengan kartu identitas.

Sementara dalam uraian laporan kejadian atau peristiwanya, oleh pihak Koalisi Minsel Bersatu yaitu, baik dari Kronologis peristiwanyanya, tempat peristiwa di KPU Prov. Sulut, serta saksi-saksi yang mengetahui yaitu pengurus dan anggota Koalisi Minsel Bersatu, serta bukti yaitu berupa alat bukti surat, alat bukti petunjuk hasil rekaman pokja KPU prov. Sulut, maupun alat bukti saksi atau telah memenuhi minimal 2 alat bukti menurut KUHAP pasal 183. Demikian pula telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud menurut pasal 13 ayat 3 huruf a,b,c dan d peraturan Bawaslu No. 14 tahun 2017.

Dalam laporan Koalisi Minsel Bersatu, disimpulkan, bahwa telah terjadi pelanggaran pemilihan pasal 3 peraturan Bawaslu no. 14 tahun 2020, yatu menurut pasal 135 ayat (1) UU 1/2015 jo UU 8/2015 jo UU no. 10/2016, telah terjadi pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan tindak pidana pemilihan.

Sementara yang kami laporkan antara lain pelanggaran kode etik yang dilakukan pihak penyelenggara menurut pasal 1 ayat 25, yang mana diduga KPU Prov. Sulut telah mengabaikan etika penyelenggaraan tanpa memeriksa identitas calon gubernur secara patut, sehingga meloloskan calon yang diragukan kebenaran dan keabsahannya identitasnya.

Laporan lain juga yaitu pelanggaran administrasi menurut pasal 1 ayat 26, yang diduga mengabaikan prosedur verifikasi baik pemeriksaan identitas calon Gubernur dan kesesuaian identitas sebagaimana tertera pada KTP, Daftar Riwayat Hidup maupun Ijazahnya, termasuk memeriksa keabsahan Ijazahnya, dan identitas apakah ada atau tidak sekolah SMA PKBM Alfa Husna, serta keterangan riwayat pendidikannya, yang memungkin untuk memperoleh bila Ijazah paket C sesuai standar operasional prosedur menurut program paket untuk kelompok belajar tertentu.

Sementara dengan ditemukannya keterangan yang berubah-ubah pada riwayat pendidikan dalam dokumen Daftar Riwayat Hidup model (BB2-KWK), sejak mengikuti Pilkada tahun 2010 hingga tahun 2020, kami menyimpulkan telah terjadi perbuatan tindak pidana pemilihan berupa memberikan keterangan palsu, sebagaimana yang kami masukan dalam laporan, tutur John Senduk dan Willem Pasla pada wartawan. ****

Peliput : Mansur dan Prasetyo

Editor  : Henry  

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed