oleh

Koalisi Minsel Bersatu Kembali Laporkan Dugaan Ijazah Palsu CEP Ke Bawaslu Prov. Sulut

SULUT – Tabloidjejak.co.id – Pada ajang penyelenggaraan PILKADA serentak tahun 2020 – 2025 di Indonesia, khuhusnya yang berlangsung di Prov. Sulawesi Utara, Koalisi Minsel Bersatu, kemballi melayangkan surat laporan dugaan pelanggaran pemilihan pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Prov. Sulut tahun 2020, Senin (28/9-202, sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a,b pada tahapan pemilihan dimaksud sesuai peraturan Bawaslu No. 14 tahun 2017, setelah sebelumnya telah dilaporkan dan atau diadukan ke KPU Prov. Sulut.

Bahwa hari temuan dimaksud pada hari Senin, tanggal 23 September 2020 sejak diberikan secara patut oleh KPU Prov. Sulut beberapa informasi yang dimohonkan. Dan melapor Senin, (28/9-2020), masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai pasal 5 huruf b, pasal 7 dan pasal 9 peraturan Bawaslu No. 14 tahun 2017.

Sementara tempat peristiwa terjadi di KPU Prov. Sulut sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 3 huruf b dan sebagai saksi yang mengetahui  peristiwa tersebut, adalah Koalisi Minsel Bersatu sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 3 huruf c peraturan Bawaslu No. 14 tahun 2017.

Bahwa uraian kejadian sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 2 huruf e, kami uraikan sebagai berikut :

I. KRONOLGIS.

1. BahwapadahariSenin, 15 September 2020, Koalisi Minsel Bersatu dating mengajukan surat permohonan audensi, surat pengaduan dan surat permintaan informasi atas calon Gubernur nama Chhristiany Eugenia Paruntu.

2. Bahwa permintaan audensi tidak dapat dilayani pada hari tersebut, semua Komisioner KPU Prov. Sulut dan yang terkait tidak berada ditempat, namun dimintakan untuk kembali pada 3 hari kemudian.

3. Bahwa tepatnya pada hari Jumat, 18 September 2020, Koalisi Minsel Bersatu kembalike KPU Prov. Sulut dan menemui langsung ketua KPU Prov. Sulut : Andres Mewoh.

Diskusi berlangsung diruang rapat, sekaligus pada kesempatan itu diminta kiranya pihak KPU Prov. Sulut dapat memberikan informasi yang kami perlukan, namun dijawab oleh Andres Mewoh, bahwa informasi yang kami mintakan sudah dipublikasikan kelaman KPU Prov. Sulut, sambil menunjukkan data dan informasi yang kami mintakan, setelah diberitahu cara membuka laman KPU Prov. Sulut.

4. Bahwa 3 jam usai pertemuan, saat laman KPU Prov. Sulut, yang sudah ditunjukkan kami buka, sudah hilang dan tak terlihat lagi. Tak percaya, pada hari Sabtu, tanggal 19 September kembali laman KPU kami buka, ternyata tak terlihat. Merasa diakali, diputuskan untuk melayangkan surat susulan untuk meminta informasi yang kami butuhkan.

5. Bahwa surat susulan permintaan informasi yang ditujukanke KPU prov. Sulut, tertanggal 21 September 2020, kami masukkan pada hari Senin, tanggal 21 September 2020.

6. Bahwa atas surat susulan kami, kemudian dijawab dan diberikan sejumlah dokumen, yaitu : KTP, Ijazah paket C PKBM Alfa Husna, Daftar Riwayat Hidup model (BB2-KWK) danSurat No. 268/PL.02.2-SD/71/Sek-Prov/IX/2020.

II. BUKTI

  1. Alat bukti surat : – KTP   (terlampir)                                      
                                  – Ijazahpaket C PKBM Alfa Husna  (terlampir)
                                  – DaftarRiwayatHidup model (BB2-KWK) dari KPU Prov. Sulut. (terlampir)
                                  – 2 DaftarRiwayatHidup model (BB2-KWK) dari KPU Kab. Minsel (terlampir)
                                  – SuratNo : 268/PL.02.2-SD/71/Sek-Prov/IX/2020. 
  2. Alat bukti Petunjuk : – Rekaman wawancara Pokja.
  3. Alat bukti Saksi        : – Koalisi Minsel Bersatu.

III. Pembahasan & Analisis

  1. Bahwa nama Chistiany Eugenia Paruntu, adalah benar calon Gubernur Prov. Sulut tahun 2020, sesuai KTP dan Daftar Riwayat Hidup model (BB2-KWK) yang diberikan KPU Prov. Sulut. Dan sama juga dengan Daftar Riwayat Hidup model (BB2-KWK) yang diberikan KPU Kab. Minsel.
  2. Bahwa dalam Daftar Riwayat Hidup model (BB2-KWK) yang diberikan KPU Prov. Daftar Riwayat Hidup model (BB2-KWK) yang diberikan KPU Prov. Sulut maupun yang diberikan tahun Pilkada Kabupaten sebelumnya oleh KPU Kab. Minsel, terlihat keanehan dan tidak konsisten serta berubah-ubah atas Daftar Riwayat Pendidikan yaitu : Pertama tertulis SMA Harry Carslton Comprehensive  School UK tahun 1984, kemudian tertulis SMA Madrasah Aliya, selanjut kini dalam Daftar Riwayat Pendidikan yang diberikan KPU Prov. Sulut tertulis SMA PKBM Alfa Husna.
  3. Bahwa terkait  Ijazah paket C PKBM APKBM Alfa Husna yang dimasukkan, ternyata bernama Christiany Eugenia atau berbeda dengan nama calon Gubernur Prov. Sulut Christiany Eugenia Paruntu, sebagaimana bukti nama yang tercantum dalam KTP dan Daftar Riwayat Hidup model (BB2-KWK).
  4. Bahwa demikian pula terkait Ijazah paket C yang menuliskan nama orang tua Jopie PARANTU yang jelas berbeda dengan marga yang tercantum dalam KTP maupun Daftar Riwayat Hidup model (BB2-KWK), Christiany Eugenia, ternyata bermarga PARUNTUatau berbeda dari marga yang tercantum dalam Ijazah paket C yang dimasukkan.    
  5. Bahwa terkait bila terjadi perbedaan nama pada KTP atau Ijazah, menurut pemeriksa Ijazah Pokja KPU Prov. Sulut, sesuai penjelasannya, harus dilakukan Ritmen atau pembuatan surat keterangan dari instansi terkait, misalnya kalau pada KTP surat keterangan dari Instansi Catatan Sipil. Dan bila kesalahan pada Ijazah harus dari Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI.
  6. Bahwa terkait surat No. 268/PL.02.2-SD/71/Sek-Prov/IX/2020, perihal penjelasan KPU Prov. Sulut pada poit 3. Menyebutkan, Foto Copy Daftar Riwayat Hidup model (BB2-KWK) untuk jenjang pendidikan SMP Budi Mulia Bogor-Jawa Barat tahun 1980-1982. Melanjutkan SMP Harry Carlton Comprehensive School 1984, tidak dalam penguasaan kami (KPU Prov. Sulut), demikian pula pada point 4, dijelaskan Foto Copy Daftar Riwayat Hidup model (BB2-KWK) tentang jenjang pendidikan SMP Harry Carlton Comprehensive School tidak dalam penguasaan kami.
  7. Bahwa Surat KPU Prov. Sulut No. 268/PL.02.2-SD/71/Sek-Prov/IX/2020, pada poin 5. Menjelaskan bahwa Surat Keterangan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI setara SMP, 1984 tidak dalam penguasaaan kami, namun ternyata berbeda dengan penjelasan salah seorang Pokja KPU Prov. Sulut, yang mengakui benar melihat surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI.
  8. Bahwa Pokja KPU Prov. Sulut tersebut, mengakui dan menjelaskan telah melakukan pemeriksaan semua Ijazah calon Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, atau berbeda dengan penjelasan KPU Prov. Sulut melalui suratnya bahwa dokumen yang kami mintakan tidak dalam penguasaan mereka (KPU Prov. Sulut).

IV. KESIMPULAN

  1. Bahwa calon Gubernur prov. Sulut tahun 2020-2025 atas nama Christiany Eugenia Paruntu sesuai data dalam Daftar Riwayat Hidup model (BB2-KWK)  dan sesuai pula pada KTP, ternyata berbeda/ tidak sesuai dengan nama maupun marga pada Ijazah paket C PKBM Alfa Husna yaitu hanya bernama CHRISTIANY EUGENIA dan bermarga PARANTU, adalah bukan seperti atau sebagai nama calon Gubernur Sulut Prov. Sulut tahun 2020-2025.
  2. Bahwa dalam Daftar Riwayat Hidup model (BB2-KWK) dari KPU Prov. Sulut tertulis SMA PKBM Christiany Eugenia dan berorang tua Jopie Parantu,sebagai salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur prov. Sulut 2020-2025, ternyata baik nama maupun marga, jelas-jelas berbeda dengan nama yang tercantum pada KTP dan pada Daftar Riwayat Hidup model (BB2-KWK).

Bahwa dengan demikian tanpa disertai/ didukung Surat Keterangan dari Instansi terkait, atas nama dan marga yang berbeda,  patut diduga tidak memenuhi syarat untuk mengikuti menjadi calon Gubernur Prov. Sulut menurut undang-undang dan peraturan KPU, Sehingga patut diduga telah terjadi sesuatu untuk meloloskan orang yang tidak patut menurut peraturan dan perundang-undang yang berlaku, yang dapat merugikan keuangan Negara.

  • Bahwa dengan Riwayat Pendidikan yang berbeda-bedadan/ atau berubah-ubah pada jenjang pendidikan SMA Harry Carlton Comprenhensive School, 1984 (BB2-KWK) KPU Kab. Minsel, menjadi SMA Madrasah Aliya, 2008 (BB2-KWK) KPU Kab. Minsel,  kemudian kini menjadi SMA PKBM, 2008 model (BB2-KWK) KPU Prov. Suluttahun 2020, sebagai patut diduga telah memberikan keterangan palsu.
  • Bahwa dengan penjelasan ketua KPU prov. Sulut Ardiles Mewoh yang menjelaskan bahwa informasi ada padalaman KPU, namun ternyata tidak menjelaskan bahwa informasi ada pada laman KPU, namun ternyata tidak ada, demikian pula penjelasan KPU prov. Sulut terkait Surat Keterangan Pendidikan & Kebudayaan setara SMP tidak dalam penguasaan kami (KPU prov. Sulut), yang berbeda dengan pengakuan/ penjelasan Pokja pemeriksa ijazah, dari 2 indikator ini diduga KPU Prov. Sulut sengaja menyembunyikan informasi tersebut untuk diketahui public, demi untukmeloloskan calon yang tidak memenuhi syarat.

Bahwa demikian uraian kejadian adanya dugaan pelanggaran pemilihan pada Pilkada sulut tahun 2020-2025 sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 2 huruf e peraturan Bawaslu No. 14 tahun 2017.

Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilihan ini, memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 2 huruf c. Demikian pula memenuhi syarat materil sesuai pasal 13 ayat 3, meliputi huruf a. Peristiwa dan uraian kejadian, b. Tempat peristiwa yaitu, di KPU Prov. Sulut, c. Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut adalah kelompok Koalisi Minsel Bersatu, d. Bukti yaitu : 1. Alat bukti surat (5 rangkapterlampir), 2. Alat bukti petunjuk (rekaman wawancara Pokja KPU Prov. Sulut).Atau sebagai telah memenuhi minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 183 KUHAP.

Demikian laporan dugaan adanya pelanggaran pemilihan Pilkada tahun 2020 – 2025 ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih, sebagaimana akhir surat yang dikirimkan ke Bawaslu Prov. Sulut yang diperoleh Tabloidjejak.co.id.**

Peliput : Mansur

Editor : Henry

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed