oleh

KETUA LPKP-K BOLMONG UTARA SOROTI KONSULTASI PUBLIK RTRW & RDTR DIGELAR DI MANADO

BOROKO BOLMUT – Tabloidjejak.co.id. Dalam rangka penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibu Kota Kabupaten diselenggarakan di Hotel Aston Manado.

Sumber Tabloidjejak.co.id di Bolmong Utara menceritakan, bahwa kegiatan tersebut dipilih di Kota Manado, agar nara sumber tidak perlu repot-repot ke Bolmut, sehingga lebih efektif dalam penyelenggarakan kegiatan tersebut.

Sementara soal public yang dihadirkan dari Bolmut, diharapkan dapat berorientasi langsung dengan kondisi kota Manado, sekaligus dapat melihat langsung kemajuan Kota Manado agar apa yang dipandang baik dapat juga dibuat di Boroko, sebagai Ibu Kota.

“Namun  ditengah badai covid 19 yang belum memperlihatkan adanya akan tanda-tanda meredah, nampaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum ab. Bolmut, tidak tepat,” ujar ketua LPKP Bolmong, Fadli Alamri .

Menurutnya, rakyat Bolmong Utara, saat ini membutuhkan program pemerintah yang nyata dan jelas dapat menopang ekonomi rakyat dan daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi rakyat dan daerah dapat terjaga dan dapat menghindari dampak pandemic yang masih ada saat ini.

Kalau kemudian pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bolmut menggelar Konsultasi Publik II, di Kota Manado, apa yang bisa diuji dan didiskusikan oleh rakyat Bolmong terkait RTRW dan RDTR tersebut.

“Apakah orientasi kegiatan dan konsep ini, hanya disasarkan untuk menghabiskan anggaran dan menghambur-hamburkan keuangan daerah atau apa, sementara dipihak lain tidak dapat teruji secara patut oleh rakyat Bolmong itu, sendiri,” ujar Alamri tegas.

Apalagi menurut Fadli yang dikenal juga sebagai aktivis yang cukup vokal, kegiatan tersebut, hanya menghadirkan anggota DPRD Kab. Bolmong, sebagian aparat Pemerintah daerah, serta Sangadi dari seluruh kabupaten Bolaang Mongondow.

“Lantas kalau esensinya konsultasi public II, dimana represantasi public atau rakyat dari daerah Kabupaten Bolmong Utara,” tanya Fadli. “Kegiatan ini nampaknya sudah tidak benar dan terkesan seenaknya dan cenderung menghambur-hamburkan uang saja,” tukasnya.

Menurut Andiling, sepatutnya digelar di daerah untuk menopang ekonomi rakyat kecil, sebab sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan konsultasi public betul-betul menyentuh dengan kepentingan dan suara asli rakyat daerah.

Apalagi saat ini, Pemerintah Pusat lagi getol-getolnya untuk berusaha melakukan pemulihan ekonomi di daerah, sehingga RTRW benar-benar tepat dipetakan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan Pembangunan daerah dan rakyat di daerah Bolmong Utara. “Semoga sorotan saya, menjadi perhatian Pemerintah Bolmong Utara,” ujar ketua LPKP Kab. Bolmong Utara, mengakhiri perbincangan.***

Peliput : Iswandi Yusuf

Editor : Prasetyo

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed