oleh

Ketua BPD Tondey Satu Bantah Pernyataan Maikel Sumarauw

MINSEL – Tabloidjejak.co.id. Terkait penjelasan Seksi Pelayanan Pemdes Tondey Satu Maikel Sumarauw tentang kegiatan Musyawarah Desa Tondey Satu yang selama ini berlangsung lancar dan tanpa hambatan, menurut Ketua BPD adalah tidak benar sama sekali.

“demikian pula penjelasan Sumarauw terkait LPJ Desa Tondey satu yang selama ini bila diminta hingga beberapa kali, selalu diberikan, juga tidak benar sama sekali, Sumarauw saja, baru diangkat oleh Plt. Hukum Tua menjadi aparat pada tahun 2020, ”  kata ketua BPD Tondey Satu, jadi dia tidak tahu permasalahan yang sebenarnya,” tandas Hanly kepada tabloidjejak.co.id.

Walau memang, Sumarauw mengakui ada sekitar 4 kali upaya mediasi antara pihak BPD dengan Pemdes yang menurutnya, bukan masalah prinsip, sebab apa yang mereka tuntut, selalu kami ikuti antara lain memberikan LPJ kepada pihak BPD sesuai permintaan mereka.

Menurut ketua BPD Hanly kepada tabloidjejak.co.id, bahwa sejak BPD dilantik dan bekerja tepatnya sekitar bulan Juni 2018, kami tidak memperoleh dana operasional. Dari situ saja, bagaimana kami bisa bekerja maksimal, apalagi melakukan musyawarah desa baik dengan Pemdes maupun masyarakat. Namun demikian, kami masih bersabar mengikuti seluruh kegiatan pembangunan desa, karena mungkin oleh pihak Pemdes, kami dianggap masih baru.

Selanjutnya, diawal tahun 2019 pada bulan Januari sepatutnya dilaksanakan Musyawarah Desa untuk Laporan Pertanggung Jawaban pembangunan tahun anggaran 2018, namun tidak dilaksanakan. Apalagi kami tahu, ada sisa dana atas 3 pekerjaan yaitu pembangunan paving blok sekitar 56 juta rupiah dan pekerjaan talud yang dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat sekitar 40% dan papan nama jalan/ gapura yang justru hingga saat ini tidak ada, serta pengerasan jalan. Jadi ke-empat program ini yang perlu dibahas dalam Musyawarah Desa terkait LPJ sebagai dasar untuk RAPBDes tahun 2019, karena cukup banyak anggaran yang tersisa termasuk hutang kepada operator pembangunan jalan pengerasan yang perlu dibahas sebagaimana laporan operarator kepada kami.  

Namun permintaan pihak BPD terkait LPJ sebagai dasar pembahasan RAPBDes tahun 2019, tidak mau diberikan pihak Pemdes. Sehingga Musyawarah Desa baik untuk LPJ maupun penyusunan RAPBDes 2019 sempat tertunda.

Namun demi kepentingan desa, walau belum diberikan LPJ tahun 2018, kami mengikuti pembahasan RAPBDes tahun 2019. Hanya saja setelah akan dilakukan penandatangan Berita Acara untuk membawa RAPBDes saya tolak dengan dasar meminta agar LPJ diserahkan dulu, sebab RAPBDes masih bisa berubah, bila nantinya diketahui berapa silva yang ada, sehingga perlu melakukan revisi anggaran.

Anehnya, kami dengar telah dibuat APBDes tahun 2019 serta semua dana tahun anggaran tahun 2019 baik ADD, DD maupun Pamsimas justru sudah dicairkan. Padahal saya tidak pernah menandatangani berita acara salah satu syarat kelengkapan dokumen, yang harus dpenuhi untuk penetapan ApBDes dan pencairannya.

Bahkan hal lain yang menjadi pertanyaan saat itu, karena telah memasuki masa berakhir tugasnya sebagai hukum Tua, sepatutnya juga memberikan laporan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya selama menjalankan tugas sebagai Hukum Tua, pertanggungjawabannya, tidak pernah dilaksanakan. Bahkan paling aneh, tiba-tiba telah dilantik lagi sebagai Plt. Hukum Tua.   

Atas dasar berbagai kegiatan yang kami pandang illegal tersebut, kemudian kami pertanyakan dan laporkan pada Camat dan pihak PMD, namun tidak ada jawaban yang memuaskan.

Bahkan kasus yang sudah kami sampaikan sejak tahun 2019 pada saat Rakor Kecamatan, jawaban Camat ketika itu, bahwa dia saja belum menerima LPJ Tondey Satu tahun 2019. Kini laporan kami sudah sampai ditingkat Inspektorat, hingga kini, juga belum ada jawaban.

Terkait pelantikan sebagai Plt. Hukum Tua, kini menjadi buah bibir ditengah-tengah masyarakat Tondey satu, disamping kasus Balsem yang pernah dibawa ke DPRD Kab. Minahasa selatan yang juga tak pernah selesai.

Khusus pelantikan menjadi Plt. Hukum Tua, mereka heran dan kaget serta mempertanyakan, apa bisa setiap Hukum Tua yang telah menyelesaikan masa tugasnya, bisa diangkat lagi sebagai Plt.

“Ini aturan dari mana Hukum Tua yang sudah habis masa tugasnya, diangkat lagi sebagai Plt,” ujar sumber tersebut. Apakah karena adiknya, menjadi kadis PMD Kab. Minahasa Selatan, kemudian bisa mengangkat seenaknya, tanpa persetujuan dan diketahui masyarakat ?,” tandas sumber yang tak mau menyebutkan namanya ragu2. ***

Peliput : Jantje & Henry

Editor : Henry

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed