oleh

Ketentuan Waktu Penanganan Pelanggaran Pilkada Telah Penuhi Kepastian Hukum

JAKARTA. Tabloidjejak.co.i – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak untuk seluruhnya terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Demikian sidang pengucapan Putusan Nomor 18/PUU-XVIII/2020 yang digelar digelar di MK pada Rabu (22/7/2020). 

Permohonan uji materi UU Pilkada ini diajukan oleh sejumlah anggota Komisioner Bawaslu Provinsi dan Kabupaten. Mereka adalah, Tiuridah Silitonga (Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun), Indrawan Susilo Prabowoadi (Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau), Nurhidayat (Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun), dan Mohammad Fadli (Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun). Para Pemohon menguji materiil Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5), Pasal 134 ayat (6) dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada terhadap UUD 1945.

Pasal 134 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan”. Pasal 134 ayat (5) UU Pilkada menyatakan, “Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima”. Pasal 134 ayat (6) UU Pilkada menyatakan, “Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari”. Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada menyatakan, “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan”. Dikutip dari Humas MKRI.

Editor : Henry

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed