oleh

Kepala Suku Andio Dan Lembaga Adat Tolak Rencana Usaha Tabang Nikel Di Kecamatan Masama

LUWUK. TabloidJejak.co.id. Rencana eksploitasi tambang nikel di Kecamatan Masama, kini memancing konflik ditengah-tengah masyarakat, hingga berujung pada penolakan. Fakta ini terungkap dari penegasan  Kepala Suku Andio : Rahmad Djalil, yang juga merupakan Ketua Lembaga Adat Kecamatan Masama.

Sebagaimana penjelsannya, saat ditemui wartawan Tabloidjejak.co.id belum lama ini, bahwa eksploitasi pertambangan nikel yang akan dilaksanakan oleh PT. Bumi Persada Surya Pratama seluas 9000 Ha di Desa Simpangan Kecamatan Masama, lokasinya berada didaerah aliran sungai atau DAS.

Akibatnya, sangat memungkinkan akan berdampak pada bencana banjir yang akan mengorbankan daerah pertanian, sementara mayoritas masyarakat Kecamatan Masama hidup dari bercocok tanam serta hasil pertanian lainnya, sebagai petani.

Eksplotasi tambang nikel, sambung Mat Djalil sapaan akrab Kepala Suku andio ini, selain soal lokasi diarea DAS, disisi lain akan menciptakan kesenjangan antar pekerja, yang hanya akan menguntungkan tenaga kerja yang berasal dari luar daerah dengan upah yang sangat tinggi, dengan alasan skil dan non skil. Sehingga kepincangan ini, dikhawatirkan akan memicu konflik sesama pekerja nantinya.

Mat Djalil lebih lanjut menjelaskan, dengan mengutip pasal 33 ayat 3 yang mana dikatakan bumi dan kekayaan didalamnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, dan bukan untuk menyengsarakan rakyat. Sehingga sepatutnya, justru yang harus dipertimbangkan adalah kesejahteraan rakyat, dan bukan kepentingan pengusaha.

Sementara pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebut Mat Djalil, mengatakan bahwa sosialisasi rencana eksploitasi nikel tersebut adalah instruksi dari Presiden Jokowi. Sehingga patut dipertanyakan, terkait dengan sikap Presiden Jokowi yang sangat melindungi hak petani ?. “Ini kan kontradiktif,” tandas Mat Djalil.

“Apalagi, dalam masa pandemi seperti sekarang ini harus digalakan ekonomi kreatif,” tandas Mat Djalil dengan nada marah. Mat Djalil juga menyesalkan, saat sosialisasi terkait tambang nikel yang difasilitasi oleh Camat Masama dengan menghadirkan Forkopincam, Kades dan DLH serta unsur perusahan, namun anehnyanya Ketua Lembaga Adat Kecamatan Masama tidak diundang, padahal UUD 1945 telah mengamanatkan ketentuan yang melindungi hak – hak adat.

Masih menurut Mat Djalil, warga Kecamatan Masama sebagai masyarakat agraris sudah sangat hidup layak tanpa pertambangan nikel. Kemudian ketika aktifitas pelabuhan pengangkutan tambang nikel, tentunya juga berdampak pada pencaharian nelayan Masama yang terdiri dari nelayan pancing, rompong dan bagan.

Karena itu, saya sebagai Kepala Suku Andio yang juga sebagai Ketua Lembaga Adat Kecamatan Masama, dengan ini mengatakan menolak dengan tegas akan rencana eksploitasi tambang nikel diwilayah Kecamatan Masama.

Dengan tegas Dia juga mengatakan, tidak ada ruang pertambangan nikel wilayah Kecamatan Masama, karena bertentangan dengan norma hukum serta akan sangat berdampak lansung pada irigasi yang merupakan sumber air bagi  ratusan hektar persawahan.

Nikel sebut Mat Djalil, bukanlah objek vital Nasional, kenapa kemudian harus dipaksakan?. Jangan jadikan warga Masama kemudian menjadi buruh tambang dinegerinya sendiri. Kita semestinya mengambil pelajaran pada kehancuran alam di Morowali dan Konawe, kami sebagai warga Masama tidak ingin hal yang terjadi baik di Morowali maupun di Konawe menimpa warga Masama.

Saya sendiri yang akan memimpin demo penolakan pertambangan Nikel di Wilayah Kecamatan Masama. “Sejak tahun 1982 Masama adalah merupakan lumbung pangan di Kabupaten Banggai, dengan tidak adanya pertambangan nikel masyarakat tidak akan khawatir,” papar Mat Djalil. ***

Peliput : Muis Editor : Henry Banus

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed