oleh

Kepala Badan Bantah Proyek Bencana Matani Rugi Miliaran Rupiah Minta Kontraktor Bayar Pajak

MINSEL – Tabloidjejak.co.id. Usai dengar pendapat dengan Pansus DPRD Kab. Minsel pada tanggal 15 Juni, sehari setelah itu atau tepatnya tanggal 16 Juni 2020, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rudy Tumiwa langsung melayangkan surat tagihan pajak yang belum dibayarkan pihak kontraktor.

Menurut Rudy, yang dijumpai diruang kerjanya, bahwa dia baru sadar dan ketahui, kalau pihak kontraktor yang mengerjakan Proyek Bencana Matani berbandrol sekitar 13 M belum menyelesaikan pembayaran pajak kepada Pemda Kab. Minsel.    

Sementara menurut ketua Pansus DPRD Kab. Minsel Franky Lelemboto, kepada Tabloidjejak.co,id beberapa waktu lalu, bahwa pajak yang tidak dibayarkan pihak kontraktor PT. Kreasi Nyiur Melambai, sekitar 400 jut rupiah. Namun menurut Rudy Tumiwa kepala Badan Bencana terkait jumlah pembayaran pajak yang tidak dibayar pihak kontraktor belum tahu persis berapa jumlah pajak yang harus dibayar kepada Pemda Kab. Minsel.

Dan kalaupun saat ini saya berniat meminta pembayaran pajak agar segera diselesaikan oleh pihak kontraktor, sebenarnya bukan wewenang saya untuk melakukan penagihan, tapi sepatutnya pihak Dispenda. “Mereka yang lalai,” ujarnya.

Jadi kelalaian ini adalah kekalaian pihak verifikasi berkas Badan Keuangan Pemkab. Minsel. Dan bukan karena ada niat menggelapkan pajak baik dari pihaknya, maupun pihak verifikasi Badan Keuangan Pemkab. Minsel, menolak pertanyaan terkait dugaan tabloidjejak.co.id adanya kemungkinan terjadi konspirasi antara para pihak untuk melakukan penggelapan pajak.

Buktinya, saya langsung mengirim surat kepada pihak kontraktor PT. Kreasi Nyiur Melambai agar segera menyelesaikan pembayaran pajak yang sepatutnya dibayarkan oleh pihak kontraktor kepada Pemkab. Minsel terkait pembelian sejumlah material galian batuan dan pasir yang diambil dan dipergunakan dari tambang batuan yang berada di Popareng.

Sementara tengarai kerugian Negara yang diduga sekitar miliaran rupiah sebagaimana berita tabloidjejak.co.id beberapa waktu lalu sebelumnya, Kepala Badan Rudy menolak dan membantah bahwa telah terjadi kerugian hingga miliaran rupiah. “Yang saya tahu hanya pembayaran pajak, yang itupun bukan kerugian, melainkan kelalaian penagihan pajak dari Dinas Pendapatan Daerah kab. Minsel, serta kelalaian pihak Badan Keuangan yang tidak cermat melakukan pemeriksaan/ Verifikasi berkas,” akunya.

Terkait dugaan miliaran rupiah. “Ododo…e, dari mana ngana hitung kerugian Negara sampe sebesar itu,” tandas rudy kepada Tabloidjejak.co.id. Namun ketika dijelaskan terkait item pembelian material dari tambang tak berizin di Popareng yang tidak membayar PPH dan PPN, sehingga terjadi nilai material harga murah, Rudi mulai mendengar dengan seksama.

Sementara bila tambang berizin tentunya harganya diatas harga yang dibeli dari tambang batuan tak berizin Popareng. Sehingga akan terjadi kelebihan pembayaran atas material batuan sebagaimana diduga kontraktor menggunakan dokumen tambang batu berizin dari tempat lainnya sebagaimana kepatutan syarat dalam mengikuti tender dan mengerjakan proyek Pemerinah.

Atas perbuatan curang dengan membeli material batuan dari tambang tak berizin oleh kontraktor, patut diduga telah terjadi konspirasi dengan memberikan keluasan sehingga terjadi pembiaran perbuatan curang oleh PPK dan pengawas proyek.

Atas kemahalan harga yang dibayarkan dari material batuan tambang liar, sehingga berlanjut pada kelebihaan pembayaran, sebagaimana dijelaskan tim tabloidejejak.co.id, Rudy Tumiwa, kemudian hanya mangggut-manggut dengan senyumannya yang khas dan menarik penuh misteri, tanpa mau membantah dan berargumen lagi, yang kian menguatkan dugaan telah terjadi kerugian Negara sekitar miliaran rupiah.***

Peliput : Jantje M dan Henry P

Editor  : Henry P

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed