oleh

Kecurangan Terstruktur Sistematis dan Masive.

MINSEL – Tabloidjejak.co.id. Mengintip perjalanan kegiatan Pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019 di wilayah Kabupaten Minahasa selatan, diperoleh beberapa informasi tentang adanya serangan fajar. Betapa cerita yang berkembang, hampir menyentuh diseluruh lapisan masyarakat.

Informasi yang diperoleh Tim tabloidJejak.com, rupa-rupa bentuk serangan fajar mulai dari kacamata baca, beras hingga uang ratusan ribu, bisa diterima beberapa kali oleh satu keluarga. Satu keluarga bisa menerima beberapa envelope dengan nilai jutaan, belum termasuk beras dan lainnya.

Fenomena menerima serangan fajar yang dimulai dengan berbagai versi entah dimulai dengan undangan makan bersama, kemudian diberi 50 ribu rupiah usai makan dengan meminta tolong untuk memilih si anu, ada juga lewat tim sukses yang sudah dicatat sebagai pendukung setia, kemudian diberi envelope lewat kordinator tim sukses.

Juga adanya gerakan kelompok mafia tertentu yang bergerak kesana kemari mengacaukan calon lainnya, agar terjadi curi mencuri suara dengan imbalan sejumlah dana dan makanan. Demikian pula, ada yang melakukan tawaran lebih dengan bayaran lebih agar memilih calonnya, walau tidak jarang ada juga yang menolak, namun “konon” lebih banyak yang menerima semua permintaan tim serangan fajar, dengan dalih yang penting torang tidak minta. “kan dorang yang tawarkan,” tandas pemilih yang senang tanpa mau peduli apa yang terjadi, yang penting bisa terima duit kaget, yang katanya hanya setahun sekali, “kenapa harus ditolak,” urainya .

Namun ada juga pemilih yang satu keluarga menolak semua tawaran untuk memilih seseorang, dengan mengatakan tidak mau terlibat persekongkolan untuk berbuat dosa. Sudah terima dari si A, B dan C, tapi pilih yang lain. Mending tidak ada sama sekali yang diterima. Namun yang lain menyatakan kalau ada yang minta tolong tusuk akan dia pe calon, dia menyatakan semua yang minta tolong saya ikut akan, supaya adil. Jadi kalau ada 3 orang yang kase, tiga-tiga ditusuk. Jadi adil. “Soal hasilnya diterima atau tidak, itu bukan urusan saya, tapi sudah urusannya KPU,” tandasnya.

Berseliwerannya serangan fajar, sangat dimungkin karena lemahnya pengawasan pemilu, baik oleh Bawaslu dan jajarannya, maupun pihak lain yang entah siapa yang berkompeten dengan pengawasan Pimilu.  

Sementara Pemilu dengan seribu satu macam cerita serangan fajar, kejadian yang ikut memiriskan Pemilu masih terus terjadi hingga tanggal 18 April 2019 saat semua kotak akan diantarkan ke Kecamatan untuk diplenokan oleh PPK Kecamatan, masih didapati potensi pelanggaran Pemilu, walau didepan aparat Kepolisian sekalipun. Artinya, semakin tidak jelas siapa mengawasi siapa, dan untuk apa Pemilu itu diadakan. Apakah sekedar menyelenggarakan pesta demokrasi, atau sekedar diketahui ada Pemilu yang memang harus diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, guna memenuhi agenda Negara, tanpa harus memenuhi tujuan penyelenggaraan sebagaimana mestinya, menurut yang dirumuskan dengan berbagai, yang katanya, bukan basa basi.

Kotak suara, bisa mengendap disatu tempat, sampai sekitar 20 jam-an, tanpa disegel dan baru disegel, dimalam harinya saat akan dikirim ke Kecamatan. Dimana proses penyegelan dilakukan oleh 3 orang tanpa dihadiri saksi dan dilihat oleh masyarakat luas, yang hanya disaksikan oleh 2 orang Polisi yang mengawal pengirim kotak suara ke Kecamatan.

Demikian juga, disuatu tempat di suatu desa, juga ditemukan adanya, kotak-kotak yang sudah dipindahkan dari TPS ke rumah kepala desa/ Hukum Tua, masih belum disegel. Padahal dalam pengawalan pihak Polisi. Potensi , tidak tersegel sejumlah kotak suara ini, memang bisa terjadi secara leluasa, walau proses penyegelan dilakukan saat habis perhitungan suara di TPS. Persoalannya, salah seorang saksi MS, menyatakan, saat pemberian sejumlah alat segel dalam bentuk plastic diberikan ada lebihnya. Namun saat ditanyakan sisa dari palstik segel, dikatakan sudah habis alias tidak ada lagi. Artinya, menurut MS, bahwa alat segel plastic yang disegel di TPS, dapat diputuskan dan dipasang kembali dengan segel plastic baru.

Ketika hal tersebut disoali kepada panitia pelaksana pemilihan Kecamatan, mereka menyatakan walau terjadi apa yang diceritakan tersebut, tidaka akan mungkin terjadi penyimpangan atau kecurangan, karena plano hanya satu dan tidak bisa diubah oleh siapapun.

Namun apa yang terjadi saat pleno Kabupaten terjadi, ternyata apa yang diyakini dan diceriakan pihak PPK kecamatan adalah tidak benar, sebagai ilusi dan keyakinannya sendiri, mungkin tahu atau pura-pura tidak tahu, bahwa semua akan bisa dan sangat mungkin terjadi dan dilakukan dengan berbagai cara.

Bahwa ketika proses pleno kabupaten berlangsung, didadapati adanya plano yang dapat diubah dengan alasan saat mengimput data, computer secara responsive menolak hasil pleno yang telah disepakati. Kejadian tersebut terbongkar, saat tim PPK Kecamatan Tareran membacakan hasil pleno atas partai Perindo yang berjumlah 114 suara, pihak Bawaslu Kabupaten melakukan protes atas pembacaan pleno tersebut, dikarenakan telah diedarkan surat informasi lainnya yang berada ditangan Bawaslu, bahwa jumlah suara bukan 114, namun 110 suara.

Atas protes tersebut, pihak Bawaslu meminta agar kotak suara dibuka dan meminta memeriksa kertas plano hasil pleno kecamatan Tareran. Hasil Kotak suara dibawa ke depan rapat siding, terjadilah lobi-lobi pembicaraan antara pihak PPK, KPU dan Bawaslu, yang terdengar suara yang menyatakan, rubah saja planonya.

Akhirnya, dengan alasan jaringan computer tidak merspon data baru hasil Kecamatan, maka plano Kecamatan dirubah menyesuaikan kemauan computer.

Namun menurut, MS bahwa, sebenarnya bila mengacu kepada undang-undang Pemilu No. 17 tahun 2017, pihak KPU sudah menghilangkan hak pemilih yang tidak boleh dilakukan oleh siapaun dalam bentuk apapun.

Persoalannya, bahwa kategori rusaknya surat suara, bukan dibuat oleh pemilih. Dimana surat yang rusak tersebut ada sobekan kecil dikertas lipatan surat suara, yang terjadi secara tehnis oleh penyelenggara pemilu dan bukan oleh pemilih yang membuat sobekan atau lubang dengan sengaja, misalnya menusuk dengan menyobek kertas. Inilah yang dimaksud undang-undang, apabila sobekan disengaja oleh pemilih, bukan sobekan yang terjadi karena kesalahan tehnis yang terjadi dari penyelenggara pemilu.

Agenda lain dalam rapat pleno hasil Pemilu serentak yang diselenggarakan Panitia Pemiliha Kabupaten, adalah direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan atas hasil pleno Kecamatan yang perhitungannya tidak jelas dan kacau balau yaitu, Ranoyapo, Amurang Timur dan Tompaso Maesaan.

Dimana untuk khusus Amurang Timur, yang planonya sudah berlepotan dengan tulisan tebal yang nampak ditulis berulang-ulang karena dan entah mengapa, katanya salah tulis dan katanya melakukan penghitungan secara manual tanpa computer, sehingga mereka banyak melakukan kesalahan. Namun jelas terlihat dengan begitu mudahnya angka-angka tertentu berubah. Dari Indikator ini, patut dinilai sebagai potensi pelanggaran dan kecurangan sangat besar.

Lain Amurang Timur, lain pula Ranoyapo, dimana terjadi angka berbeda soal Daftar Pemilih Khusus, untuk tingkat presiden sejumlah 104 orang, DPR RI, 140 orang dan untuk pemilih kabupaten sebanyak 240 orang. Perbedaan sangat mengandung kecurigaan mengapa disetujui dalam pleno kecamatan. Lebih aneh lagi, berdasarkan absensi pemilih, justru lebih kecil dari 100 orang. Lantas bagaimana bisa terjadi angka yang berbeda dan melonjak begitu signifikan. Wah ada apa dengan Pemilu kita.

Sehingga dari semua kejadian yang diperoleh, dapat disimpulkan bila jaringan computer KPU tidak bisa merespon perubahan atas kebenaran yang ditemukan disetiap jenjang rapat pleno, maka patut diduga design telah dikendalikan dari pusat. Artinya bila kesalahan dengan sengaja dilakukan oleh pihak operator ditingkat tertentu, maka data tersebutlah yang dipakai, apapun yang terjadi. Persoalanya, rapat pleno akan menyesuaikan dengan hasil imput data.

Bila terjadi jumlah yang berbeda, sulit disoali ditingkat tertentu, sehingga pleno berjenjang tidak akan ada artinya. Bila terjadi hingga persoalan tehnis entah itu, soal segel yang dimanipulir, kotak suara yang tidak disegel, atau hanya dilakukan oleh beberapa orang saja, apalagi melibatkan system, maka dapat disimpulkan telah terjadi secara terstruktur, sistematis dan massive.  **    

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed