oleh

Investor Nikel Tidak Menghargai Pemda Banggai

LUWUK – Tabloidjejak.co.id Undangan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banggai untuk menindak lanjuti hasil pertemuan tanggal 29 Juni 2021,  terkait dengan aduan masyarakat Kecamatan Masama terhadap proses izin lingkungan PT. Banggai Mandiri Persada dan PT. Bumi Persada Surya Pratama, untuk rencana kegiatan pertambangan biji nikel yang berlokasi di Masama, Luwuk Timur dan Bualemo, untuk kedua kalinya tidak digubris oleh Investor Nikel. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Suku Andio Rahmad Jalil kepada Tabloidjejak.co.id Rabu (14/07/2021).

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh instansi terkait, Asisten satu, mantan Plt. Kadis Lingkungan Hidup, Plt. Kadis Perizinan, Camat Masama, Kepala Suku Andio serta keterwakilan masyarakat Masama. 

“investor pertambangan biji nikel tidak hadir pada rapat yang dilaksanakan Senin 12 Juli 2021kemarin diruang rapat khusus kantor Bupati Banggai yang dipimpin oleh Bupati Banggai Ir. H. Amiruddin Tamoreka”. Sebut Rahmad 

Dalam rapat tersebut sambung Rahmad,  tergambar jelas praktek mafia tambang serta mafia perizinan atas terbitnya SKKH, hal ini sangat jelas melanggar UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan juga melanggar ketentuan Permen nomor 17 tahun 2012 serta Permen nomor 08 tahun 2913. Tuturnya
Kepala Suku Andio Rahmad Jalil, meminta kepada Bupati Banggai kiranya dapat mengambil langkah tegas, terkait pembatalan izin lingkungan dan mencabut IUP mereka, karena memang tidak layak untuk kemudian diberikan kepada investor tersebut. Papar Kepala Suku Andio

Ada beberapa kejanggalan, dimana perusahaan-perusahan tersebut tidak memiliki kantor yang jelas, serta hanya dengan surat pernyataan akan memperbaiki Amdal  bisa terbit rekomendasi SKKH, serta Izin lingkungan yang ditandatangani oleh seorang Plt. Kadis. Ungkap Rahmad 

“Yang lebih miris lagi, adanya dugaan manipulasi berita acara oleh Camat Masama, yang mengatakan telah dilaksanakan konsultasi publik oleh PT. Bumi Persada Surya Pratama, yang faktanya tidak pernah ada konsultasi tersebut”. Jelas Rahmad

Tidak dilaksanakannya konsultasi publik sambung Rahmad, itu dibenarkan oleh Plt. Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai, kemudian Camat Masama beralasan tidak tahu, tapi mengeluarkan surat berita acara adanya konsultasi publik. Pungkas Rahmad  (Muis)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed