oleh

Gubernur Tolak Pengesahan Perkada Kab. Minsel Bupati Bertindak

Amurang – Tabloidjejak.co.id. Setelah pembahasan RAPBD Kab. Minsel terhambat ditangan kelompok 16 anggota Dewan Minsel yang dimotori tiga (3) partai yaitu PDIP, Demokrat, Parindo dan PAN yang ngotot membentuk perangkat Alat Kelengkapan Dewan ketimbang membahas RAPBD 2020, akhirnya hingga tenggak waktu 31 Desember 2019, tak juga terwujud APBD Minsel 2020.

Benturan panas terjadi hingga klimaksnya memuncak pada paripuran tingkat I Dewan 2019, dengan aksi teriakan dan pukul meja berulang-ulang, hingga RAPBD Kab. Minsel terus mengalami penolakan oleh kelompok 16 yang kekeh tak mau membahas RAPBD, bila ‘konon’ permintaan mereka atas bentukan AKD versi mereka tak juga direalisasikan.

Akibatnya, amanah undang-undang pasal 6 ayat (2) huruf C UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang antara lain menyatakan bahwa kekuasaan mengelolah kekuangan daerah diserahkan kepada Bupati selaku Kepala Pemerintahan dalam kepemilikan daerah yang dipisahkan, terhambat hingga tidak memenuhi mekanisme pembahasan secara patut.

Padahal, tentang Pemerintah Daerah yang dinyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama sesuai pasal 311 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014, terus dilewati dan tidak dipandang oleh anggota dewan karena kekehnya kelompok 16 tetap tak mau membahas RAPBD.

Sementara, sesuai pasal 312 ayat (1) UU No. 32 tahun 2014 menegaskan, Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Namun, melewati tenggak waktu 1 bulanpun, tak tercapai kesepakatan dengan Dewan akibat kelompok 16 terus kekeh meminta disahkan AKD versi bentukan mereka.

Melihat kendala yang terus tak berujung karena telah melewati waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala daerah kepada DPRD, Bupati Euguene Paruntu, lantas melakukan langkah cepat dengan mempersiapan dan menyusun serta akan menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, sebagaimana amanh pasal 313 UU No. 23 tahun 2014 ayat (1).

Adapun Rancangan Perkada APBD Minsel 2020 ini dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi daerah Kabupaten/ kota. Mekanisme inipun dilalui beberapa kali yang terus mengalami jalan buntu. Menurut sumber, Pemprov, masih menawarkan agar ditetapkan berdasarkan Perda. Namun ketika diminta dasar dan landasan hukumnya, agar Pemda Minsel tidak terjebak pada langkah yang salah, pihak Pemprov tak dapat memberikan jaminan secara patut.

Kian terkatung-katung dan terus bolak balik Pemkab. Minahasa Selatan menghadap Pempprov. Sulut untuk memperoleh pengesahan Perkada APBD 2020 yang telah diinisiatiifkan Bupati guna menjaga kelangsungan penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kab. Minsel dan menstabilkan pelayan public serta pembangunan bagi Rakyat Minsel, Bupati lantas melakukan lompatan jauh cepat dan tepat, melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negari, melalui Direktur Perencanaan Anggaran Direktorat Jendral Bina Keuangan. Hasil konsultasi tersebut, kemudian disarankan dan ditegaskan bahwa dalam hal Gubernur Sulawesi utara selaku wakil Pemerintah Pusat tidak melakukan pengesahan Rancangan Perkada tentang ABPD tahun 2020 dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perkada tentang ABPD tahun 2020 sesuai amanah undang-undang pasal 313 UU No. 23 tahun 2014 ayat 4, maka Bupati Minahasa Selatan menetapkan Rancanagn Perkada tentang APBD tahun 2020 menjadi Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang APBD tahun 2020. Dimana pihak Kemendagri juga mengingatkan bahwa kewajiban Bupati menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadilah Pemenang !. **

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed