oleh

Forum Konsultasi Publik Pemda Minsel Minim Kadis dan Camat

Persiapan penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2021, Kamis (30/1-2020), Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan melalui Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik di Aula lantai 4 Kantor Bupati Minahasa selatan. 

Pada acara Konsultasi Publik tersebut, ikut hadir beberapa tokoh masyarakat, perusahaan daerah PT. CWE, P.T Kargil, PLN, Bank Sulut, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, serta seluruh Instansi ditingkat Pemerintah daerah Kab. Minahasa Selatan, serta Konsultan Pemda Minsel.

Adapun dari Instansi Pemda Minsel, nampak kurang siap memberikan data kepada Konsultan Pemda. Akibat indicator yang tidak jelas sulit diukur capaiannya secara patut. Ketidakseriusan tersebut terindikasi pula dari minimnya kehadiran Camat maupun Kepala Dinas dari SKPD tertentu. Dimana Camat yang hadir hanya 2 orang yaitu Camat Sultara dan Camat Motoling Timur. Sementara dari sekitar 30 SKPD hanya dihadiri 10 SKPD, yaitu : Kaban Bencana Alam, Kadis Dinas Sosial, Kadis Kominfo, Kadis Perikanan dan Kelautan, Kadis Keluarga Berencana, Kadis Perumahan dan Pemukiman, Kaban Kesbang Pol, Kadis Dinas Pajak, Kadis Perpustakaan, PLT. Kadis Tanaman pangan dan lainnya, hanya diwakilkan. Entah mereka berpikir mungkin Bupati tinggal setahun nanti.   

Menurut pemerhati kebijakan public dari Kelompok study JIRAN, bahwa minimnya kehadiran para pihak yang terkait ketentuan tentang Pemda, padahal sudah diatur sesuai ketentuan pasal 308 Undang-undang No. 23 tahun 2014 dan mengingat UU No. 39 tahun 2008 pasal 2 (1) APBD tahun 2019 jelas diatur mengenai : a. Sinkronisasi kebijakan Pemda dengan kebijakan Pemerintah, b. Prinsip penyusunan APBD, c. Kebijakan penyusunan APBD, d. Teknis penyusunan APBD dan e. Hal khusus lainnya, begitu penting untuk diperhatikan.

Dimana prinsip penyusunan APBD jelas ditegaskan : 1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, 2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, 3. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, 4. Transparant untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD, 5. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat, dan 6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.    

Sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang kemudian harus dibuat berproses secara terencana dan sistematis. Dimana tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.

Adapun prosesnya penyusunan Rencana Kerja tahun 2020 menjadi pedoman Rencana Kerja Pemerintah daerah dalam penyusunan APBD tahun 2021. Dimana dalam RKPD harus mengacu pada 5 prioritas Pembangunan Nasional.

Prioritas pembangunan tersebut : 1. Pengentasan kemiskinan, 2. Infrastruktur dan Pemerataan wilayah, 3. Nilai tambah ekonomi sector riil dan industrialisasi serta memperluas kesempatan kerja, 4. Ketahanan pangan, air, energy & lingkungan hidup, dan ke 5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Melihat ketidak seriusan pihak SKPD tertentu dalam persiapan penyusunan rencana kerja tahun 2020 ini, menurut Ketua Bappeda Minahasa Selatan, yang ditemui diruangan kerjanya Kamis (30/1-2020), usai mengikuti Forum konsultasi Publik diskusi, menjelaskan, bahwa penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik tersebut begitu penting dilaksanakan agar semua SKPD terkait benar-benar bekerja maksimal untuk menyiapkan data yang dibutuhkan sesuai kompetensi masing-masing SKPD.

Sehingga dia menegaskan secara berulang-ulang agar serius dan tidak boleh bekerja asalan dan meminta himbauannya agar benar-benar diperhatikan. Bappeda sebagai incubator dari seluruh kompenen system pengelolaan berbagai produk program Pemerintah daerah, hendaknya mampu mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah yang ada.     

Menurut Kepala Bappeda, tahapan koordinasi dan penjaringan program, sudah dimulai sejak bulan Januari 2020 melalui Musrembang tingkat desa, kemudian dilanjutkan Musrembang ditingkat Kecamatan yang rencananya akan berlangsung hingga akhir bulan Februari 2020, selanjutnya akan dilaksanakan Musrembang tingkat Kabupaten pada Maret April 2020 untuk Rencana Kerja Pemerintah derah.

Kemudian sinkronisasi tersebut ditungkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar penyusunan RAPBD. Dimana proses ini wajib dilaksanakan.

Setelah KUA & PPAS, selanjutnya Bupati mengeluarkan surat edaran untuk Rencana Kerja SKPD masing-masing terkait. Kemudian dari RKA-SKPD diserahkan dan dibahas oleh Satuan Kerja Pengelolah Keuangan Daerah (SKPKD).

Kemudian sesuai pasal 311 ayat (3) UU No. 23 tahun 2014, TAPD selanjutnya menyampaikan rancangan KUA PPAS kepada Bupati pada minggu I bulan Juli 2020. Selanjutnya, semua yang diakomodir lewat tahapan Musrembang, oleh Bupati diserahkan kepada DPRD pada minggu II bulan Juli 2020 yang diselaraskan dengan sasaran dan prioritas hasil Reses dan penjaringan anggota Dewan, yang diserahkan 1 minggu sebelum dibahas dengan Dewan. Selanjutnya untuk menghasilkan nota kesepakatan untuk RAPD tahun 2021, antara Bupati dengan DPRD dilakukan sekitar minggu I bulan Agustus 2020. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi ke Provinsi dengan lama waktu sekitar 25 hari. **

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed