oleh

Dugaan Perbuatan Curang Ko Tek Cs Jebak Kadis Perskimtan Sulut Rugikan Keuangan Negara

MANADO – Tabloidjejak.co.id. Bau korupsi disekitar proyek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Boulevard II, diduga kuat akibat perbuatan curang dengan memberikan keterangan palsu yang diberikan oleh Kel. Ko Tek kepada Panitia Pengadaan Tanah Pemprov. Sulut.

Sementara panitia pembebasan lahan, diduga lalai atau dengan sengaja membiarkan perbuatan curang dengan tidak melakukan verifikasi lokasi yang akan dibebaskan, apakah benar tidak bermasalah atau tidak ada makam dalam tanah yang akan dibebaskan, sebagaimana keterangan Ko Tek Cs.        

Terbongkarnya perbuatan curang tersebut, yang juga melahirkan dugaan adanya konspirasi dengan Panitia Pengadaan Tanah Proyek Jalan Boulevard II tersebut, yang percaya atas penjelasan Ko Tek Cs, sehingga mengabaikan mekanisme kerja mereka yang sepatutnya melakukan verifikasi administrasi dan lokasi Tanah yang akan dibebaskan, merupakan indicator adanya konspirasi.

Dugaan adanya perbuatan curang dan konspirasi ini, diungkapkan oleh babe Baginda kepada wartawan SiPERS Grup, saat bertandan kelokasi perjuangannya di Molas batu Saiki. Menurut Baginda, saat bertemu dengan Kadis Perskimtan Prov. Sulut, menyatakan kepada saya, bahwa di lokasi Tanah yang dipermasalahkan, tidak ada kubur,” tandas Baginda.

“Kadis menyatakan tidak ada kubur ditanah tersebut sesuai pengakuan Ko Tek,” urai Baginda, sambil meminta stafnya untuk menunjukkan 2 sertifikat masing-masing atas nama Herman Taneng dan Sicilia Taneng. Atas dasar keyakinan mereka yang percaya penyampaian ko Tek yang diduga merupakan jebakan, pihak Perskimtan bersikeras tidak menanggapi komplein saya ketika itu,” ujar Baginda.

Kebohongan itu, akhirnya terbongkar, saat dilakukan pembersihan oleh pihak BPJN XV Manado di bulan April 2020, dan diitemukan adanya sejumlah kubur di makam yang dikomplein keluarga Baginda. Dari sana, mulai terdengar adanya kasak kusuk pembentukan Panitia Pemindahan makam.

Kebenaran mulai terkuak. Dengan tanpa ada rasa malu atas bantahan bahwa tidak ada kubur, pihak Perskimtan Prov. Sulut, lantas meminta lewat Lurah untuk menyediakan penggali kubur, walau kepada wartawan SiPERS Grup, Lurah tak mengakui bahwa dia yang menyediakan penggali kubur.

Lurah yang dikonfirmasi melalui handphonenya, menyatakan bahwa proses pemindahan makam, baik penggali maupun pendeta serta imam untuk prosesi pemindahan kubur diadakan oleh pihak Dinas Perskimtan. “Dimana prosesi pemindahan kubur diadakan pada tanggal 15 September 2020,” aku Camat Molas, saat ditemui diruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Mendengar prosesi penggalian kubur dan pengambilan tulang yang dilakukan secara Kristen, babe Baginda naik pitam. Dan menelusuri siapa-siapa pelaku pengrusakan dan pencurian tulang dotu leluhurnya. Dari hasil temuan babe Baginda, kemudian mengambil langkah hukum dengan melaporkan ke Polres Kota Manado, tentang adanya pengrusakan dan pencurian tulang leluhurnya.

Dari hasil pengaduan babe Asnat Baginda ke Polres Kota Manado, tertanggal 23 Oktober 2020, keluar kemudian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Penyelidikan, Nomor : B-807/IV/2021/Reskrim/Resta Mdo, pada point 2, menyebutkan berdasarkan gelar perkara menyimpulkan, bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, dikarenakan proses pemindahan pekuburan tersebut sudah sesuai dengan aturan berupa Surat Keputusan Gubernur nomor : 222 tahun 2020.

Atas SP2HPP yang dikeluarkan Polres Kota Manado, babe Baginda menyatakan, bahwa terkait laporannya ke Polres, kami tidak pernah diundang terkait gelar perkara. Jadi keputusan ini benar-benar sepihak. Karenanya, sekarang saya sudah melaporkan ke Polda sulut dan ke Mabes Polri serta Insitusi lainnya di Jakarta,” ujar Baginda geram. “Keputusan ini sangat tidak adil,” ujarnya.

Menurut Baginda, bahwa kini mulai terungkap adanya konspirasi berbagai pihak terkait yang melakukan perbuatan curang untuk menguntungkan dirinya dan kepentingan orang/ kelompok lainnya. Mulai dari pernyataan tidak ada kubur, tidak adanya verifikasi pihak panitia pengadaan tanah, SK gubernur yang dalam uraian surat tersebut tidak benar yaitu diantaranya, tidak pernah melibatkan keluarga, adanya pernyataan dalam SP2HP2 yang tidak melibatkan keluarga dalam “katanya ada gelar perkara”, serta pemindahan kubur yang dilakukan oleh pihak Kristen baik penggali maupun pendeta atas kubur leluhur dotu Baginda yang beragama Islam. “Ini jelas-jelas pelecehen,” tegas Baginda. *** Tim

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed