oleh

Dugaan Korupsi Proyek Rumah Tinggal Layak Huni Ditangan Kejari Kotamobagu Disorot Aktivis

BOLMONG – Tabloidjejak.co.id. Dugaan proyek RTLH sarat korupsi telah menjadi perbincangan serius ditengah—tengah masyarakat. Menjadi sorotan publik, karenan beberapa waktu berselang sudah ditangani pihak Kejaksaan Negeri Kotamobagu.

Tak heran masyarakat Bolmong menaruh harapan besar terhadap Kejaksaan Negeri Kotamobagu atas penanganan Kejaksaan yang terbilang mengejutkan bagi para aktivis dan pemerhati anti korupsi di Kab. Bolaang Mongondow.

Namun waktu terus berjalan, gerakan spektakuler Kejari Kotamobagu, nampak mulai redup bak ditelan bumi. Tak heran kemudian memunculkan berbagai tanggapan dan spekulasi bahwa kasus tersebut, diduga sudah didelapan enamkan (86), hingga membeku bagaikan air es di kutub Bolmong.

Menurut sumber Tabloidjejak.co.id, bahwa temuan kerugian Negara atas proyek RTLH yang sudah teridentifikasi oleh pihak Kejari Kotamobagu, berkisar 750 juta rupiah. Anehnya, ketika dikonfirmasi kepada salah seorang jaksa bahwa RTLH tersebut, masih dalam tahap penyelidikan.

Kasus  Rumah Tinggal Layak Huni ((RTLH) oleh beberapa aktivis dan pemerhati anti korupsi Kotamobagu, menegaskan, bahwa kerugian keuangan Negara, terlalu telanjang mata disimpangkan, sehingga tidak ada celah yang dapat ditutupi dalam bentuk apapun.

Karena itu, menurut jaksa Hadiyanto kepada wartawan, bahwa kasus ini tidak didiamkan seperti kecurigaan masayarakat yang kalian katakana. Namun, “kasus ini, masih dalam tahap penyelidikan, dan sedikit waktu lagi masuk pada tahap penyidikan,” terangnya, saat ditemui diruang kerjanya.

“Kita saat ini lagi dalam menelusuri aliran dana bantuan social RTLH tersebut, dan mengidentifikasi siapa-siapa saja yang menerima dana tersebut,” tukasnya. Sabar, kami tetap akan memperhatikan dan berharap dukungan masyarakat agar kasus ini akan segera selesai.

Sejauhmana proses lidik dilakukan, sampai saat ini pihaknya sudah mendapatkan bukti bahwa dana bansos  RTLH masuk ke rekening  penerima. Namun soal adanya penyelewengan juga telah ditemukan, bahwa diduga besaran penyelewengan, sekitar ratusan juta,” ungkap Kejari.

Sementara itu kepala Dinas Sosial Bolaang Mongondow, Haris Bambela saat dikonfirmasikan melalui  telepon seluler 08, terdengar nada menerima pangilan, namun enggan menjawab, demikian pula pesan  singkat yang dikirim melalui whatsap, tak memperoleh jawaban, hingga berita ini naik tayang.

Pembicaraan terkait kasus RTLH yang menghangat dimana-mana, harus memaksa aktivis Lpk.KPK Bolmong Maskur Baluntu angkat bicara dan meminta pihak Kejaksaan Negeri Kotamobagu agar segera menjelaskan kepada masyarakat, serta mendesak untuk segera menangkap semua yang diduga terlibat korupsi.

Karena masyarakat maupun penerima yang tersebar di beberapa desa Bolaang Mongondow telah mengetahui bansos  RTLH  2019 ini, tak kunjung terealisasi, hingga dugaan adanya sekitar 50 unit rumah tidak selesai dikerjakan oleh pihak  ke 3.

Sebab itu, Maskur Baluntu aktivis yang dikenal cukup garang di Kotamobagu, meminta pihak Kejaksaan  Negeri Kotamobagu agar menangani kasus  RTLH tidak  setengah – tengah. Apalagi harus memberi kesan ada main mata,” ungkap Baluntu. **

Peliput : Jansen Rarung

Editor  : Prasetyo

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed