oleh

Dr. Rinny : Surat Edaran Gubernur Sulut Minta Pemerintah Kabupaten & Kota Evaluasi Data PKH

MANADO – Tabloidjejak.co.id. Keluhan masyarakat dibeberapa tempat diberbagai pedesaan Prov. Sulut terkait berbagai pemberian bantuan social untuk penunjang dan memperbaiki ekonomi keluarga miskin dengan tujuan agar tercipta keluarga sejahtera, ternyata tidak sebagaimana diharapkan.

Pasalnya, pemberian bantuan social ini, tidak jarang menimbulkan kecemburuan akibat pilih kasih, yang sering didengar dengan pernyataan menyindir, bantuan hanya untuk orang dekat Pala, atau untuk orang dekat Hukum Tua dan keluarga.

Hal tersebut diungkapkan sumber Tabloidjejak.co.id, bahwa yang menerima kebanyakan aparat desa, bahkan ada yang menerima Hukum Tua, termasuk seluruh pendukung dan keluarganya. Akibatnya, kehidupan di desa bagaikan hidup dalam sekam.

Kondisi ini, mengakibatkan terjadinya pilihan hasil Pilkada, lebih kepada karena ketidak sukaan kepada pimpinanan Daerah Provinsi atau Kabupaten dan kota, yang dianggap sebagai yang memberikan kesempatan kepada aparat Desa dan Kepala desa atau Hukum tua disuatu desa.

Karena itu, disaat lahir pemimpin baru, masyarakat meminta perubahan dan atau penggantian Kepala desa dan aparat desa tersebut, dimana tentunya bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya.

Sudah begitu, kalaupun ada masyarakat miskin lainnya yang menerima, toh harus menerima dengan potongan, bahkan ada yang namanya tertera sebagai penerima, tidak pernah menerima bantuan tersebut atau hanya sekali-sekali, karena kartu ATMnya dipegang oleh orang tertentu.

Keburukan lainnya, data penerima bantuan social tersebut, merupakan data yang terdaftar sejak tahun 2015 dan atau tahun 2016, sebagaimana pengakuan pihak dinas social di kabupaten dan Kota yang ditemui wartawan Tabloidjejak.co.id.

Akibat data yang tidak pernah dievaluasi ini, ada dan atau banyak penerima yang sudah meninggal, atau yang anak-anaknya yang sudah kuliah atau keluarga yang cerai dan atau sudah pindah ketempat lain, dan tidak diketahui tempatnya, masih tersalur bantuannya dan diterima orang tertentu.

Sehingga dari berbagai kondisi dan data yang tidak jelas, melahirkan kesmpatan oleh orang-orang tertentu yang menjadikan ksempatan dan modus untuk menggrayangi uang Negara, yang ditengarai bisa berjumlah miliaran perkabupaten, bila dihitung dari akumulasi penyimpangan dari desa, yang bisa terjadi untuk 10 KK, kemudian dikalikan persatu Kecamatan dan seluruh Kecamatan yang terakumulasi ketingkat kabupaten, tentu bisa miliaran rupiah.      

Beberapa pihak Dinas Sosial Kabupaten yang ditemui beberapa waktu lalu, menyatakan kendala mereka tidak melakukan evaluasi atas data penerima, karena memang tidak ada biaya yang dianggarkan Pemerintah daerah terkait evaluasi dan validasi data penerima.

Sementara pemerintah Pusat yang mengetahui data yang digunakan hanya merupakan ada sejak tahun 2015 dan tahun 2016, masih saja berpatokan atas data tersebut, tanpa ada upaya untuk melakukan perubahan atau evaluasi dan validasi data yang jelas-jelas pasti mengalami perubahan.

Walau pihak sumber dinas social kabupaten, kota dan Provinsi mengetahui, sebenarnya sesuai ketentuan, ada evaluasi dan validasi data perenam (6) bulan, “namun anehnya, sudah bertahun-tahun bahkan hampir memasuki sepuluh tahun ini, tidak ada evaluasi dan validasi data,” jelas sumber tersebut yang tak mau menyebutkan namanya.

Fakta ini, diakui Kadis Sosial Provinsi Sulut, dr. Rinny Tumuan yang ditemui diruang kerjanya Selasa (30-3-2021), bahwa kondisi ini menjadi sulit dibenahi, karena data tersebut langsung dilakukan Dinas social di Kabupaten dan Kota yang terkoneksi langsung dengan Pusat, tanpa melalui Pemprov.

Namun kami selalu melakukan rapat evaluasi pertiga bulan dengan para pendamping, hanya saja tidak menjadi efetif, karena kami tidak mempunyai akses untuk mengolah data tersebut, namun langsung dilakukan oleh Pusat.

Dan tindakan lebih lanjut yang saya lakukan saat menerima jabatan sebagai kepala Dinas Sosial Prov. Sulut, sejak menerima informasi ini, langsung dilaporkan kepada Gubernur. Dan ketika itu juga, sudah dikeluarkan surat edaran kepada Bupati dan Walikota, agar membenahi data penerima dan mengalokasikan anggaran untuk evaluasi dan validasi data penerima,” jelasnya mengakhiri perbincangan dengan wartawan Tabloidjejak.co.id.***

Peliput : Prasetyo

Editor  : Henry

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed