oleh

Dirut PDAM Kab. Minsel Bantah Laporan Penyelewengan Karyawan Ditubuh Perusahaanya

MINSEL –  Tabloidjejak.co.id. Polemik Korupsi ditubuh PDAM Kab. Minahasa Selatan, kini bergulir hingga ke Polda Sulawesi Utara. Baik yang sebelumnya sudah di laporkan karyawannya sendiri, kini ditambah laporan baru Pansus DPRD Kab. Minsel.

Menurut laporan Pansus DPRD Kab. Minsel, ada 2 persoalan yang diduga terjadi penyimpangan ditubuh PDAM Kab. Minsel, yang sama dengan laporan pengaduan yang dilayangkan ke DPRD maupun yang pernah dilaporkan ke Polda Sulut.

Dimana menurut laporan karyawannya yang juga kepala PSI PDAM Kab. Minsel, bahwa dana yang kuat diduga diselewengkan yaitu dana hibah sebesar 1.5 m dan bantuan pembiayaan pembayaran pemasangan sambungan oleh pemerintah pusat bagi orang miskin yang laporannya, katanya, tidak benar.

Ketua PSI tersebut kemudian menceritakan bahwa dana hibah yang realisasinya pemanfaatnya hanya sebesar sekitar 500 jutaan, sehingga sisanya, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula bantuan pemasangan dari pemerintah pusat sebesar yang sudah ditetapkan, dimanipulasi ukuran dan kualitasnya tidak sesuai bantuan, namun dilaporkan sesuai bantuan pemerintah Pusat, sehingga terjadi kelebihan pembayaran atas spek bantuan tersebut.

Atas laporan ketua PSI kepada wartawan tabloidjejak.co.id yang bersua di kantor DPRD Kab. Minsel saat akan melaporkan beberapa kasusnya termasuk kekurangan gajinya sebesar 35 juta rupiah yang belum dibayarkan pihak PDAM Kab. Minsel ke DPRD Kab. Minsel, Dirut PDAM menolak kebenaran laporannya.

Dirut PDAM Ir. JoutjeTuerah yang didampingi salah satu karyawannya yang membidangi urusan kepegawaian, menyatakan bahwa apa yang diceritakan kepada Tabloidejajk.co.id, adalah tidak benar, namun justru sebaliknya bahwa pelaporlah yang telah banyak melakukan penyimpangan dan penyelewengan di tubuh PDAM Kab. Minsel.

Terkait dana hibah yang katanya hanya dibelanjakan sebesar 500 juta, adalah tidak benar, justru kami sudah membelanjakan secara benar dan dapat kami pertanggungjawabkan apa-apa saja yang tekah dibelanjakan, dan tidak ada yang disimpangkan, tanpa merinci apa-apa saja yang telah dibelanjakan.

Demikian pula terkait bantuan pemerintah pusat, kami melakukan pemasangan memang lebih kecil dari ukuran yang dianjurkan, namun memang sesuai kapasitas yang ada dan dipergunakan pengguna air PDAM Kab. Minsel. Jadi kami menyesuaikan dengan kapasitas daerah dan memang benar dibayarkan sesuai nilai bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Sementara soal gaji, tidak pernah ditentukan atas karyawan tertentu. Disini kami mengambil kebijakan berdasarkan kemampuan pendapatan PDAM, yang saat ini masih memperoleh masukan pendapatan yang sangat kecil, sehingga gaji karyawan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan PDAM. “Coba tanya apakah pelapor memperoleh SK pengangkatan atau SK penentuan gajinya, sehingga terjadi kekurangan pembayaran,” tandas Joni yang mendampingi Dirut PDAM.

“Saat ini saya sedang diperiksa atas laporan ketua PSI tersebut,” jelasnya. dan saya sudah menjelaskan apa adanya  berdasarkan kemampuan pendapatan perusahaan. Jadi soal gaji tersebut, dia sendiri yang menetapkan standar pengganjian menurut versinya sendiri. “Bahkan ada yang bukan topoksinya untuk menagih, tapi sudah ditagihnya dan tak dapat dipertanggungjawabkan,” aku Joni. ***

Peliput : Jantje dan Prasetyo

Editor : Henry P        .     .   

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed