oleh

Diduga Konspirasi MAFIA TANAH di Kantor BPN Kab. Minahasa Selatan Terbitkan Sertifikat Asli tapi Palsu

MINAHASA SELATAN – Tabloidjejak.co.id. Dugaan adanya pembuatan Sertifikat Palsu yang dilakukan oleh Mafia Tanah di tubuh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Minahasa Selatan yang berkonspirasi dengan pihak tertentu, mencuat ketika memasuki pemeriksaan saksi dari pihak tergugat atas nama Wolter Totam Tumbuan.

Pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Minahasa Selatan, dalam kesaksian didepan pengadilan dihadapan majelis hakim, menyatakan bahwa Sertifikat No. 233 diterbitkan pada tanggal 02-07-2019 tersebut, sudah melalui prosedur sebagaimana syarat yang ditentukan Pemerintah, baik berupa pemberitahuan ke Pemerintah Desa maupun Pengumuman kepada masyarakat.

Bahkan pihak BPN menambah kesaksiannya, telah melakukan mediasi terkait adanya komplein dari pihak Yulin Tumbuan Cs. Namun atas kesaksian tersebut, ditolak pihak Yulin Tumbuan Cs, karena pihaknya, baru mengetahui adanya sertifikat tersebut.    

Ketika memasuki pemeriksaan saksi Vera Lumintang, terungkap adanya dokumen saksi batas lahan, ternyata baru ditandatangani pada tanggal 15 juni 2021, sehingga terungkap adanya syarat surat-surat tertentu yang baru dibuat pada tahun 2021. Dimana kesaksian Vera, bahwa surat tersebut diminta ditandatangani oleh pengacara YL.

Bahkan bukan saja surat keterangan batas lahan tersebut, namun surat keterangan pengukuran lahan dan pengumuman oleh Pemerintah Desa Tawaan Timur, yang ditanda tangani mantan Hukum Tua Yulian N. Mandey, STh,  ternyata juga baru dibuat pada bulan Juni tahun 2021, sama dengan kesaksian Vera Lumintang.

Kedua surat yang ditandatangani oleh Yulian N. Mandey, STh tersebut, diakuinya baru ditandatangani pada bulan juni tahun 2021 yang dibawa oleh pengacara YL. “Surat tertanggal, bulan dan tahun 2019, setelah dia tidak lagi menjabat sebagai Hukum Tua. Dimana akhir masa jabatannya sebagai Hukum Tua pada tahun 2017,” aku Yulian.    

Bahwa terkait surat yang ditandatangani Yulian N. Mandey atas nama Hukum Tua Tawaang Timur tertanggal bulan dan tahun 2019 yang diduga diPALSUkan tersebut, Yulian menjadi kaget, karena dipergunakan disidang PTUN, namun dia menyatakan surat tersebut tidak mau diakuinya, dengan alasan bahwa surat tersebut bukan dia yang Cap. Artinya, surat saya tidak sah. “Jadi kita yang ditipu, dan yang menipu kan dorang,” akunya menolak melakukan pemalsuan surat.

Berbagai kesaksian terkait terbitnya Sertifikat No. 233 Hak Milik atas nama Wolter Totam Tumbuan beralamat Desa Tawaang Timur Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan, kini terungkap ternyata tidak mengikuti prosedur dan syarat-syarat penerbitan sertifikat.

Konspirasi yang diduga kuat dimainkan mafia tanah ini, terungkap didepan sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, juga sesuai keterangan mantan Plt. Hukum Tua J. J. Tampi, SE yang juga adalah Sekwilcam Tenga, menyatakan tidak pernah menerima pemberitahuan dari BPN Kab. Minahasa Selatan, dan juga tidak pernah memberikan pengumuman terkait pengukuran tanah oleh BPN Kab. Minahasa Selatan untuk pembuatan sertifikat atas nama Wolter Totam Tumbuan, “dimana ketika itu saya merupakan Plt. hukum Tua Tawaang Timur,” jelasnya.

Terkait surat tertanggal, bulan Juni 2019 yang ditandangani atas nama Yulian N. Mandey sebagai Hukum Tua Tawaan Timur bercap Pemerintah desa Tawaang Timur, diakui Sekdes Tawaan Timur oknum MS, bahwa dia yang memberikan Cap pada surat yang ditandatangani Yulian N. Mandey, padahal Yulian bukan hukum Tua ketika itu, namun menurut Marvin S, bahwa perbuatannya atas perintah hukum Tua. Entah Hukum Tua siapa yang dimaksud, hanya MS yang tahu.

Sementara mantan Plt. Hukum Tua J.J. Tampi yang dikonfirmasi terkait Cap tersebut, kepada wartawan menyatakan, tidak pernah memerintahkan untuk mencap surat yang diduga dipalsukan untuk suatu maksud tertentu. “Coba tanyakan ke Plt. Hukum Tua baru, karena tidak mungkin saya memerintahkan memberi cap tersebut, karena saya bukan lagi Plt Hukum Tua,” tandas Tampi.

Bagaimana perkembangan terbitnya Sertifikat No. 233 yang diduga dipalsukan oleh Mafia Tanah yang tumbuh subur ditubuh Kantor BPN Kab. Minahasa Selatan yang berkonspirasi dengan patut diduga oknum pengacara YL, ikuti proses pemeriksaan di PTUN Manado, yang kini masih dalam pemeriksaan majelis Hakim PTUN Manado. ***      

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed