oleh

DEWAN ADAT BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH LAKUKAN AKSI DAMAI LAPOR DUGAAN KORUPSI HERWIN YATIM CS

LUWUK BANGGAI – Tabloidjejak.co.id. Dewan Adat Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, senin (31/08) melakukan aksi damai ditiga tempat yakni di Polres Banggai, Kantor Kejaksaan Negeri Banggai serta berakhir di Kantor DPRD Kabupaten Banggai.

Dikantor DPRD Kabupaten Banggai, Burhanuddin Mang yang memimpin aksi damai beserta kawan-kawannya diterima oleh Komisi I yang dipimpin oleh Ketua Komisi I Masnawati Mohamad. Sama halnya baik di Polres, Kantor Kejaksaan, di Kantor DPRD Banggai juga Burhanuddin Mang atau yang sering disapa Om Bur didampingi Bosanyo Masama Rahmad Djalil dan Bosanyo dari Kecamatan lain menyampaikan laporan dugaan pelanggaran-pelanggaran tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Herwin Yatim, dan alih fungsi lahan, Hutan Konservasi Suaka Alam Bakiriang, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Mangrove diareal BP Migas Joint Operating Body (JOB) Pertamina Medco Tomori Sulawesi yang ada di Desa Paisubololi Kecamatan Batui Selatan.

Indikasi dugaan pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan ke Polres dan telah diterima oleh Pihak Polres Banggai kemudian akan ditindak lanjuti dengan pemeriksaan para saksi dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Herwin Yatim dan Murad Husain sebut Om Bur di hadapan tiga Aleg komisi I  DPRD Banggai Masnawati Muhamad, Nanci Ndobe dan Bahtiar Pasman. Dan itu terbukt dalam fakta persidangan papar Om Bur.

Daftar bukti Perkara Pidana Nomor : 114/Pid.B/2020/PN.Lwk dengan terdakwa Burhanuddin Mang dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Herwin Yatim, kini balik melaporkan Herwin Yatim. Daftar bukti laporannya yang diberikan kepada awak media Tabloidjejak.co.id terdiri dari 17 bukti diantaranya terkait dugaan korupsi, yakni Surat Gubernur Sulawesi Tengah No. 110/RO.PEM/X/1999 tanggal 18 Oktober 1999 dalam uraiannya menyebutkan bahwa PT. Kurnia Luwuk Sejati telah melakukan pengrusakan Hutan Konservasi Suaka Alam Margasatwa Bangkiriang, Surat Bupati Banggai Nomor : 133/PEM/IX/1999 tanggal 27 September 1999 pada urain menyebutkan bahwa Perkebunan Sawit PT. Kunia Luwuk Sejati telah menghancurkan ekosistem satwa langka burung maleo didalam kawasan Hutan Suaka Alam Margasatwa Bangkiriang. Selanjutnya masih daftar bukti, pada hasi Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran 2007 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) T.A. 2003 s.d. 2007 pada Departemen Kehutanan serta Instansi Terkait lainnya.

Pada uraiannya menyebutkan bahwa PT. Berkat Hutan Pusaka masih memiliki kewajiban pembayaran Dana Reboisasi sebesar Rp. 10.924.667.744,72 dan dalam penilaiannya PT. Berkat Hutan Pusaka, baik dari segi teknis maupun finansial adalah tidak layak.

Kemudian terkait dengan Zakat, pada Surat Edaran Bupati Banggai Nomor : 450/1008/Kesra tanggal 09 Agustus 2019 tentang Pengumpulan Zakat bagi Pegawai Negeri Sipil disertai bukti pemungutan Zakat oleh Rumah Zakat di Bandung. Dalam uraiannya menyebutkan berdasarkan edaran ini diketahui tentang adanya pengelompokan instansi yang dilakukan pemotongan penghasilan untuk dilakukan pembayaran Zakat melalui Baznas Kab. Banggai, serta melalui Yayasan Rumah Zakat Indonesia di Bandung. Hal ini bertentangan dengan instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 Jo. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016. Seharusnya pengumpulan Zakat PNS dilingkungan Pemda Banggai adalah dilakukan oleh Baznas Kabupaten Banggai atau Unit Pengumpulan  Zakat (UPZ) setempat yang dibentuk oleh Baznas, dan tidak dipungut/dikumpul oleh Yayasan Rumah Zakat yang beralamat di Bandung.

Dalam laporan Om Bur juga terkait dengan Alih Fungsih Lahan, pada Surat Bupati Banggai Nomor : 505/11.31/V/BAG.PTHN tanggal 23 Mei 2011 juga dalam uraiannya menyebutkan, berdasar surat tersebut diketahui bahwa PT. Indo Mario, PT. Silva Gas Lestari dan PT. Mantawa Karya Tama Sejati diduga telah melakukan pelanggaran dan penyimpangan Exploitasi Hutan Mangrove serta Reklamasi Pantai.

Surat Keterangan Kepala Desa Sinorang Nomor : 112/593.2/Pem.SNRG/X2012 tanggal 17 Oktober 2012, dalam uraianya menyebutkan  bahawa berdasar surat tersebut diketahui Akhrudin (PT. Indo Mario) dan Herwin Yatim (Direktur PT. PT.Silva Gas Lestari mengusai Hutan Mangrove di Desa Paisubololi seluas kurang lebih 40 Ha, serta telah menjualnya ke BP Migas Pmts atas hasil rekayasa Camat Batui Selatan Sofian Datu Adam. Terbaca pula bahwa Hutan Mangrove yang telah diperjual belikan tersebut masing-masing Akhrudin (PT. Indo Mario) seluas kurang lebih 17,5 Ha, Suraida Murad (PT. Silva Gas Lestari) seluas kurang lebih 15 Ha. Dan Fadlun Madusila (PT. Silva Gas Lestari) seluas kurang lebih 8 Ha

Ditempat yang sama Bosanyo Masama Rahmad Djalil kepada awak media Tabloidjejak  juga dengan tegas mengatakan, berdasarkan semua bukti tersebut kami akan melapor balik Herwin Yatim ke Polres Banggai dan Ke Kejaksaan Negeri Banggai antara lain dugaan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dana Reboisasi Bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah), dugaan pelanggaran tindak Pidana korupsi Alih Fungsih Lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 13 ribu hektar yang telah dialih fungsikan untuk Perkebunan Kelapa Sawit, kerugian negara ditaksir sebesar Rp. 11.000.000.000.000,- (sebelas triliun rupiah).     

Terkait demo yang dilakukan Dewan Adat  Banggai ke dewan Provinsi Sulawesi Tengah, pihak Herwin Yatim yang coba ddihubungi untuk konfirmasi Tabloidjeja.co.id, belum dapat ditemui, karena tidak berada ditempat. ***  

Peliput/ penulis : Muis T.

Editor               : Henry Banus

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed