oleh

Demo Rakyat Tondey Satu Akibat Pemandulan BPD dan Kerja Pemdes yang Tertutup

MINSEL – Tabloidjejak.co.id. Demo sejumlah masyarakat desa Tondey Kec. Motoling Barat Kab. Minahasa Selatan Provinsi Sulut, kini menjadi perbincangan luas dan menarik bukan saja di desa Tondey Raya khususnya, namun kian meluas hingga seantero Indonesia melalui media medsos.

Betapa tidak selama kurun waktu 2 tahun ini terhitung sejak bulan Juni tahun 2018 hingga juni tahun 2020, BPD desa Tondey Satu dimandulkan dengan tanpa diberi dana operasiaonal dan dengan gaji hanya 250 ribu peranggota BPD yang lebih besar dari gaji aparat desa. “Padahal kapasitas BPD yang merupakan DPRDnya desa, kok tidak dianggap,” ujar beberapa aktivis desa setempat.

Merasa DPRDnya desa dilecehkan selama 2 tahun ini, beberapa aktivis desa lantas memilih melakukan demo, dengan maksud agar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat mendengar suara rakyat yang diremehkan selama ini.

Pasalnya, sudah lama kasus pemandulan BPD dan program pembangunan desa yang tidak diketahui rakyat dilaporkan ke Pemerintah Kab. Minsel, namun tidak ditanggapi secara serius, sehingga kami tidak tahu seperti apa pertanggungjawaban pembangunan dan program pembanguna desa oleh Hukum Tua dan aparatnya.

Jadi perbuatan Hukum Tua dan aparat desa tertentu, yang bekerja sendiri dan tertutup tanpa diketahui masyarakat, sudah terbilang sangat jahat dan parah, apalagi kini kami mengetahui ternyata mereka selama ini telah melakukan pemalsuan dokumen untuk mencairkan dana Negara.

Tentunya perbuatan yang jahat ini, membangkitkan rasa marah rakyat yang besar. Apalagi tidak ada tanggapan dari Pemerintah Daerah. “Padahal, kami sudah melaporkan kepada Camat, hingga ke Inspektorat Pemda Kab. Minahasa Selatan. Bahkan ada ancaman melalui SMS, tunggu ngoni, satu waktu ngoni perlu Pemerintah,” tandas beberapa aktivis desa berapi-api.  

Atas informasi dan keluhan beberapa masyarakat yang ditemui secara terpisah, dibantah keras oleh Maikel Sumarauw Kasie Pelayanan yang baru diangkat sebagai aparat pada tahun 2020 ini yang bertemu dirumah Hukum Tua, menyatakan, bahwa selama ini, musyawarah desa selalu dilaksanakan, namun beberapa anggota BPD sering tidak hadir bahkan ada yang hadir langsung pulang dengan alasan mau pergi ke kebun.

Dan selama ini semua kegiatan Musyawarah Desa selalu dilaksanakan bersama BPD. Jadi tidak benar kalau ada yang menyatakan kami kerja sendiri, apalagi tertutup. Beberapa anggota BPD dan ketua BPD saja yang kadang tidak hadir dan walau hadir tapi langsung keluar dengan alasan akan ke kebun.

Karena itu, kami membuat Cap BPD sendiri melalui bendahara desa atas perintah Wakil BPD bapak Herry. Namun Cap desa tersebut telah kami musnahkan dan hanya dipakai untuk LPJ satu kali saja,” urai Sumarauw. ***

Peliput : Jantje & Henry

Editor  : Henry

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed