oleh

Dana ADD Sumber APBD 2019 Diduga Diembat Oknum Plt Hukum Tua GS Boyong Atas

MINSEL – Tabloidjejak.co.id. Sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Boyong Atas Kecamatan Tenga tahun anggaran 2019, bidang penyelenggaran desa yang menguraikan sejumlah kegiatan penyelenggaraan seperti Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah desa yang bersumber dari dana Daerah, ternyata menuai banyak masalah sejak dijabat Plt. Hukum Tua oknum ASN GS.

Bahkan debut oknum GS, yang diduga mengembat dana ADD tersebut, terus melakukan zigzag dengan melakukan manuver membangun kekuatan sekelompok pembela dengan memberi minum-minuman keras mabuk-mabuk di area Posko Covid-19, yang diduga sengaja menciptakan kekacauan agar terjadi perkelahian antara saudara.

Menurut sumber desa, dana penghasilan tetap Hukum Tua, yang bersisa 9 juta rupiah, sejak oknum GS menduduki jabatan Plt. Hukum Tua ikut diembatnya. Padahal dana penghasilan tetap tersebut, tidak boleh diambil karena GS adalah seorang PNS. Pengambilan Siltap tersebut, diakui Sekertaris Dinas PMD Altin Sualang diambil oleh oknum GS untuk tahun anggaran 2019, “namun untuk tahun anggaran 2020, tidak,” ujarnya. “Sepatutnya dana siltap tersebut tidak boleh diambil,” akunya.  

Begitu pula menurut sumber tabloidjejak.co.id, bahwa dana ADD yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaran kegiatan pemerintahan desa, berupa honor yang diperuntukkan bagi beberapa anggota PPKD, honornya ada yang tidak diberikan, dan ada yang hanya diberi sebagian.

Demikian pula sumber dana ADD yang telah diperuntukkan untuk pengadaan generator listrik disamping harga yang dimark up dari 5 jutaan menjadi 8 jutaan dan dibebani pajak sebesar 2 juta, akhirnya menjadi bernilai 10 juta rupiah, kuat dugaan ikut diembatnya.

Dugaan lain hingga menyebabkan terjadi kerugian Negara, nilai pembuatan RPJMDes dan penyususnan RKP Des yang bernilai 4 juta rupiah, tak bersisa sama sekali untuk menjadi silva. Sementara belanja untuk kegiatan Pemilihan hukum Tua sudah termasuk honorarium petugas senilai 7 juta rupiah tidak jelas diikemanakan.

Menurut sumber, bahwa dana sisa yang ditinggalkan dan seharusnya terisi pada silva anggaran desa berikutnya, sebesar Rp. 16.000.000,- yang merupakan dana sisa penghasilan tetap Hukum Tua sebesar 9 juta rupiah ditambah dana Pemilihan hukum Tua yang tidak jadi dilaksanakan sebesar 7 juta rupiah. Namun anehnya, dana silva tersebut entah menguap kemana,” ujar sumber.***

Peliput : Jantje & Parsetyo

Foto : sumber Google

Editor : Henry P        

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed