oleh

BPN Kab. Minsel Beri Keterangan Bohong Diduga Bangun Konspirasi Buat Dokumen Palsu

Tabloidjejak.co.id – MINAHASA SELATAN. Kisruh pembuatan sertifikan tanah baik secara sendiri maupun melalui program Nasional yaitu PRONA, ternyata tidak jarang disiasati untuk mengambil keuntungan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang kini menjadi ngetop dengan label baru : MAFIA TANAH, ternyata bikin gerah. Tidak peduli pejabat tinggi Negara-pun, ikut ditipu para bandit-bandit, yang ternyata bertumbuh di BPN yang membangun jaringan dengan mafia eksternal.

Akibat ulah yang sempat menghebohkan Jakarta dengan memakan korban ibu seorang mantan Menteri,  kemudian membuat geram KAPOLRI Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo yang kemudian meminta segera memberantas para MAFIA TANAH yang telah sangat meresahkan rakyat.

Namun anehnya, kegeraman KAPOLRI ini, tak membuat takut para Mafia Tanah ini, adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, ulah para Mafia Tanah ini, telah menimbulkan pertikaian dan kerugian pemilik tanah diwilayah Moinit Desa Tawaang Timur Kec. Tenga, Kab. Minahasa Selatan.

Adalah Yulin Tumbuan Cs, pemilik tanah diwilayah Moinit dengan No. Register 462 folio 135 Desa Tawaang Timur, yang merasa tanahnya, diutak atik para Mafia Tanah, yang diduga jebolan BPN dan Pengacara local oknum YL, kini harus bersitegang di PTUN Manado.  

Dalam persidangan atas gugatan Yulin Cs, pihak BPN Kab. Minahasa Selatan dihadapan Majelis Hakim PTUN Manado, memberi jawaban bahwa prosedur terbitnya sertifikat No. 233 atas pemohon tergugat Wolter Tatum Tumbuan, semua telah memenuhi syarat dengan melengkapi dokumen-dokumen yang ditentukan berdasarkan undang-undang, sehingga terbitlah sertifikat No. 233 tersebut.

Adapun yang dilengkapi, yaitu : 1. Foto copi KTP, foto copi KK, foto copi SPPT/PBB, Bukti Alas Tanah (Akta Hibah), SKPT, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan Meterai. Selanjutnya, pihak BPN melakukan pemberitahuan ke Pemerintah Desa dan Pengumuman selama 2 bulan. “Bahkan juga telah dilakukan mediasi,” tandas Aldo oknum BPN Kab. Minahasa Selatan.   

Menjawab keterangan pihak BPN, pihak penggugat, kemudian menyatakan bahwa selama ini, tidak ada pemberitahuan atau pengumuman yang mereka ketahui dan dengar baik dari Pemerintah Desa maupun pihak BPN, apalagi melakukan mediasi dengan pihaknya sebelum penerbitan sertifikat terjadi. Cuma memang ada panggilan “katanya” MEDIASI baru-baru ini atau sekitar bulan desember 2020, setelah berperkara.

Penjelasan tidak adanya pemberitahuan BPN Kab. Minahasa Selatan kepada Pemerintah Desa Tawaang Timur, saat pengurusan sertifikat hingga terbitnya sertifikat No. 233 pada tanggal 02-07-2019, diungkapkan Pengacara Penggugat, dengan memberikan bukti melalui Surat Keterangan dari mantan Plt. Hukum Tua Jahja J. Tampi, SE yang memegang jabatan sejak Agustus 2017 hingga tahun 2021, yang berisi pernyataan, bahwa tidak pernah menerima pemberitahuan dari BPN Kab. Minsel, maupun pengumuman terkait pembuatan sertifikat tersebut baik dari Desa maupun oleh BPN.

Penjelasan ini juga, dikuatkan oleh Sekertaris Desa Tawaang Timur Marvin Saroinsong, yang memberi keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis Hakim pada persidangan Rabu, 6-6-2021 di PTUN Manado, bahwa Plt. Hukum Tua Jahja J. Tampi, SE, benar menjabat sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, dimana Sekdes hadir pada pelantikan Hukum Tua di Kantor PMD Kab. Minahasa Selatan pada tanggal 9 Agustus tahun 2017. Juga secara terpisah menjelaskan pada wartawan Tabloidjejak.co.id, bahwa Pemerintah Desa Tawaang Timur, tidak pernah menerima pemberitahuan dari BPN Kab. Minsel maupun melakukan pengumuman terkait pembuatan maupun terbitnya sertifikat No. 233.

Sekdes Tawaang Timur Marvin Saroinsong dalam kesaksiannya dibawah sumpah dihadapan Majelis Hakim, memang memberi pengakuan tentang Cap yang dilakukan atas surat bertanggal, bulan tahun 2019 yang ditandatangani Yulian Mandey bukan Hukum Tua saat itu, dibawa oknum pengacara YL, pada sekitar bulan Juni tahun 2021 dirumahnya.

Rencananya Marvin Saroinsong akan mencabut keabsahan surat tersebut, namun majelis hakim yang sudah melihat gelagat tersebut, kemudian menegaskan, bahwa bukan yang memberi Cap yang bertanggungjawab, namun yang menandatangani surat tersebut yang bertanggungjawab. Dan disini bukan tempatnya dipermasalahkan, namun itu menjadi Rana Hukum lain nantinya.  

Akibat penjelasan Sekdes Tawaan Timur ini, kini kian membongkar adanya surat yang diduga dipalsukan oleh konspirasi Mafia Tanah, atas munculnya sejumlah (3) Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Yulian Mandey, STh yang bukan Hukum Tua Tawaang Timur saat pembuatan sertifikat No. 233.

Kuat dugan surat yang dipalsukan adalah Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT), yang diduga ditandatangani oleh oknum anggota DPRD Kab. Minsel berinisial YM yang berkonspirasi dengan oknum2 Mafia Tanah yang mengatasnamakan Hukum Tua Tawaang Timur pada bulan Juni 2021, untuk melengkapi dokumen-dokumen sebagai syarat pembuatan sertifikat No. 233, yang ternyata belum dibuat saat pembuatan sertifikat tersebut.

Manipulasi dan atau pembuatan surat-surat yang diduga palsu, terungkap juga dari keterangan saksi Vera Lumintang dihadapan majelis hakim, bahwa dia pernah disodori surat/ blangko kosong pada tanggal 15 juni 2021 sekitar jam 7 pagi, yang hanya tertulis Minahasa Selatan untuk ditandatangani, yang kemudian ditunjukkan oleh pihak BPN, terkait salah satu surat kelengkapan untuk pembuatan sertifikat yang dibenarkan oleh Vera Lumintang atas surat yang ditunjukkan BPN tersebut dibawa oleh oknum pengacara YL.    

Permainan Mafia Tanah yang diduga oknum Robby yang pernah memalsukan tanah di wilayah Moinit desa Tawaang Timur ini, juga diduga ikut memainkan perubahan/ manipulasi lokasi tanah register No. 462 Folio 135, yang berada didepan Sekolah Politehnik Pelayaran atau disebelah kiri jalan bila mengarah ke Kota Amurang dengan memindahkan lokasi tanah tersebut keseberang jalan atau sebelah kanan bila menuju ke Kota Amurang.

Terungkapnya manipulasi/ perubahan lokasi dari oknum Robby ini, berdasarkan kesaksian mantan Hukum Tua tertua Desa Tawaang Eddy Rumagit (saksi penggugat) dan Sekertaris desa Tawaang Jopi Lumi (saksi Tergugat), yang mengakui benar lokasi lahan Register No. 462 Folio 135, berada disebelah kiri jalan bila menuju kota Amurang adalah milik Mercurius Tumbuan –orang tua Yuilin Cs-, yang saat ini jadi permasalahan.

Dimana menurut mantan Hukum Tua Desa Tawaang Eddy Rumagit, bahwa tanah Register No. 462 Folio 135, salah satunya berbatasan dengan Waroka. Sementara tanah yang ditunjukkan Robby Manorek, tidak ada tanah milik Waroka.

Pengakuan Yopi Lumi mantan Sekdes Tawaang dihadapan majelis hakim PTUN Manado, dalam penjelasannya, bahwa tanah tersebut (tanah Reg. 462 Folo 135) yang pernah dimintakan oleh Decky Mercurius Tumbuan sebagai pemilik tanah, untuk segera ditertibkan oleh Pemdes Tawaang. Dimana kedua mantan petinggi Desa Tawaang ini lebih paham, dan mematahkan keterangan Robby Manorek.

Demikian pula keterangan Yopi Lumi, didepan majelis hakim PTUN Manado, bahwa tanah-tanah yang kini menjadi dipersengketakan adalah tanah ladang yang merupakan tanah warisan. Dimana menjadi lain dari keterangan Tergugat sesuai bukti yang diberikan kepada majelis hakim, merupakan tanah hibah dari 3 orang anak Oskar Tumbuan. Namun aneh menurut kiky, kok dari 7 bersaudara, hanya 3 orang yang memberi Hibah ?. “Ini kan janggal,” tutur Kiky.   

Sehingga jelas dari proses persidangan yang berlangsung di PTUN Manado, bahwa pihak BPN ketahuan telah menerbitkan sertifikat No. 233 yang diduga kuat, ASLI tai PLASU, dengan tidak memenuhi mekanisme dan syarat-syarat kelengkapan dokumen sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dimana terungkap beberapa dokumen tertanggal bulan tahun 2019, tarnyata baru dibuat dan ditandatangani pada bulan Juni tahun 2021, yang apalagi ditandatangani bukan Hukum Tua yang sepatutnya, disertai Cap atas nama Pemerintah desa Tawaang Timur, sehingga jelas terjadi perbuatan pidana pemalsuan beberapa surat tertentu dan menggunakannya, sebagaimana dimaksud pasal 263, 264 KUHP jo 55 KUHP.

Dari konstruksi peristiwa yang terjadi, Mafia Tanah tersebut diduga kuat merupakan konspirasi besar dan luas dari oknum-oknum BPN, oknum pengacara YL, oknum Anggota Dewan YM, oknum WTT, serta oknum lainnya, dalam pembuatan sertifikat No. 233 yang terbit pada tanggal 02-07-2019.***

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed