oleh

BOS Pendidikan Kab. Minut Terparkir Guru Honor Menjerit

MINUT – Tabloidjejak.co.id. Polemik tertundanya realisasi penyerahan SK usai pelantikan sejumlah Kepala Sekolah, yang diduga terhambat karena tidak memenuhi ketentuan yang diamanahkan Permendikbud no. 6 tahun 2016. Akibatnya, untuk penyaluran dana BOS tahap III, ikut mengalami hambatan.       

Kondisi dana BOS yang terhambat hingga harus terparkir di Baban Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, kini berbuntut pada pembayaran gaju guru honor selama 2 bulan ini dibeberapa Sekolah yang kepala sekolahnya belum menerima SK Kepala Sekolah, harus ikut tertunda. Kondisi ini membuat guru-guru honor harus menjerit, padahal mereka telah mengabdikan diri demi kemajuan pendidikan di Kab. Minahasa Utara, sudah sekian lama.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kab. Minut, saat dikonfirmasi terkait polemic yang menimpa guru honor serta berbagai permasalahan pendidikan yang ikut terseret dan melumpuhkan kegiatan belajar mengajar, kepada wartawan, dengan entengnya menjawab, masih menunggu instruksi pimpinan. “Bupati masih berada diluar daerah,” tandas Styvi Watupongoh, saat bersua di Kantor Bupati.


Kegaduhan atas kelalaian OPD sehingga membuat kesalahan pada pelantikan sejumlah Kepala Sekolah pada tanggal 27 September 2021 lalu, kini menjadi pembicaraan dimana-mana. Guru honorpun harus mengencangkan ikat pinggang selama bulan September  dan Oktober 2021.   

Keresahan ini, membuat orang tua murid yang juga menerima dampak atas polemic tersebut, lantas menuding, bahwa pihak

birokrasilah yang dianggap biang ketidak beresan menata manajemen pemerintahan serta tata kelolah administrasi yang buruk. Riak yang terus bergulir ini, kini berujung pada sentilan ketidak mampuan pimpinan daerah memenej pemerintahannya.   

  
“Kami berharap masalah Kepsek yang belum ada SK ini secepatnya ada kejelasan. Sehingga pembiayaan kegiatan sekolah bisa berjalan termasuk honor kami yang diambil dari dana BOS,” ungkap guru honor yang namanya tak mau ekspose. “Jangan hanya karena kepentingan ditingkat atas, lantas kami yang hanya guru honor harus jadi korban dengan adanya keterlambatan pembayaran tunjangan,”  tandas guru honor lebih lanjut.

Menurut salah seorang mantan Kepala sekolah yang tak ingi namanya diekspose, bahwa di Sekolah yang dipimpinnya, untuk guru honor hanya Rp350 ribu, namun saya sering membuat kebijakan untuk tambahannya. Dan itupun, tergantung kinerja guru honor. “Kalau rajin akan diberikan lebih sebagai stimulus yang diambil dari dana pribadi,”  tuturnya.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini belasan Kepsek di Kabupaten Minahasa Utara yang sementara menjalankan tugas pasca dilantik akhir September lalu, belum mengantongi SK Bupati dan tidak bisa mencairkan dana BOS tahap III. Padahal, asesmen nasional berbasis komputer (ANBK) sudah terjadwal pada tanggal 15 November 2021.

Menanggapi persoalan ini, pemerhati pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara, Noris Tirayoh lantas angkat bicara. Menurutnya, akibat kualitas manajemen OPD yang buruk, banyak orang harus jadi korban. Karenanya, Noris berharap agar Bupati Joune Ganda, harus mengambil alih dan segera melakukan pembenahan manajemen pemerintahannya.***

Peliput : Jansen Rarung

Editor : Prasetyo

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed