oleh

BANGUN WADUK BOLMONG SEENAKNYA DILAHAN RAKYAT TAK JUGA DIBAYAR

BOLMONG – Tabloidjejak.co.id. Pembangunan waduk Bolmong yang berlokasi di Desa Pindol Kec. Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, tentunya bertujuan untuk membangkitkan produksi pertanian khususnya beras bagi masyarakat Bolmong khususnya Sulut umumnya.

Apalagi secara historis, Bolmong merupakan daerah lumbung berasnya Provinsi Sulawesi Utara. Sebab itu, Bolmong sangat layak dan pantas dibangun waduk yang terbilang besar. Sayangnya, disamping harapan besar tersebut, masyarakat sekitar desa harus mengurai air mata dan keluh kesah akibat tanahnya diambil untuk pembangunan waduk tersebut.

Masyarakat sekitar desa Pondol yang telah rela menjadikan daerahnya menjadi waduk yang akan mendukung peningkatan potensi produksi beras, yang telah merelakan tanahnya dilepas untuk pembangunan waduk, ternyata pengorbanannya diduga dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok tertentu.

Pasalnya, tanah yang diambil, ternyata belum dibayarkan dengan dasar sepakat ganti untung. Padahal sepatutnya, dasar menggunakan lahan tersebut, seharusnya sudah diselesaikan dulu pembayaran atas tanah milik rakyat, baru dilakukan pembangunan.

Namun faktanya, penggusuran dan penguasaan lahan dengan tanpa dasar oleh Balai Sungai Sulawesi Utara untuk proyek waduk tersebut, tidak dianggap oleh pelaksana maupun konsultan serta Balai sungai sebagai pemilik proyek.  

Menurut sumber wartawan tabloidjejak.co.id, bahkan MOU antara pihak Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sudah ditandatangani, namun para pemilik lahan belum juga diselesaikan pembayarannya.   

Proyek waduk yang patut diduga dibangun diatas lahan ‘rampasan’ tersebut, menurut sumber tersebut, direncanakan akan selesai tahun 2022. Bahkan terdengar luas ditengah-tengah masyarakat Bolmong, bahwa proyek tersebut akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.         

Akibat pembayaran yang masih menggantung atas mega proyek tersebut, kepada Tabloidjejak.co.id, LSM Merah Putih mengungkap keras dan mengecam atas perbuatan semena-mena semua yang terlibat dan bertanggungjawab atas proyek tersebut. Mereka juga meminta agar proyek tersebut dihentikan, sampai pembayaran atas lahan milik rakyat diselesaikan.

Sementara, upaya masyarakat meminta DPRD Kab. Bolmong agar melakukan Rapat Dengar Pendapat terkait dugaan telah terjadi perbuatan perampasan atas tanah milik rakyat tersebut, hingga kini belum memperlihatkan tanda-tanda penyelenggaraan RDP tersebut.   

Semetara ketua DPRD Kab. Bolmong Welti Komaling, SE, saat dikonfirmasi melalui ponselnya terkait rencana RDP, “tetap akan dilaksanakan, dan sementara ini harus melihat waktu yang tepat,” jelasnya. “Apalagi saat ini saya sedang tugas luar,” tandas ketua DPRD Bolmong.

Namun oleh LSM Merah Putih, menyesalkan lambatnya keputusan DPRD untuk melakukan RDP, dan menyatakan bahwa mereka kurang peka dengan penderitaan keadaan rakyatnya. “Kan mereka wakil rakyat dan bukan wakil perusahaan,” tandas LSM MP dengan pernyataan menyindir. ***  

Foto : totabuan.co

Peliput : Jansen Rarung

Editor : Henry Peuru

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed