oleh

APBD Kab. Minsel 2020 Tersandera Kelompok 16 Abaikan Kepentingan Masyarakat

Amurang – Tabloidjejak.co.id. APBD Pemerintah Daerah Kab. Minahasa Selatan tahun 2020, sangat penting sebagai landasan kegiatan Pemerintah daerah dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan melalui tahapan yang dilakukan sebagaimana tuntutan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dimana dimaksudkan agar semua kegiatan pemerintah berjalan sesuai koridor yang sudah direncanakan bersama dan diatur sesuai peraturan dan undang-undang yang ada. Namun setelah seluruh mekanisme perencanaan program sudah dilalui bersama anggota dewan sebelumnya, akhirnya harus kandas ditangan anggota dewan baru tahun 2020 – 2025.

Padahal menurut sumber tabloidjejak.co.id, pembahasannya, tinggal pemantapan dan sinkronisasi program RAPBD selanjutnya evaluasi dan penetapan APBD tahun 2020. Namun langkah ini mentok, ditangan kelompok 16 (PDIP-PERINDO-DEMOKRAT-PAN) yang tak mau melanjutkan proses tersebut dengan alasan belum dibahas ditingkat AKD Dewan. Sementara AKD yang dibentuk, merupakan bentukan versi kelompok 16 yang tidak sah, menurut sumber kelompok lainnya.

Pihak kelompok 14 sendiri menyatakan bahwa versi kelompok 16 tidak sah, karena masih dalam tahapan lobi, yang telah menawarkan pembentukan AKD secara proporsional. Namun, tawaran tersebut tidak diindahkan dan langsung melakukan pembentukan AKD sendiri tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ketua dan salah satu wakil ketua lainnya. Apalagi saat itu, terjadwal untuk rapat pimpinan Dewan.

Hingga memasuki ruang waktu evaluasi yang ditentukan sesuai peraturan dan undang-undang, Kelompok 16 tetap menolak melakukan pembahasan, yang memuncak terjadinya kekisruhan dan keributan saat paripurna Dewan. Hingga terus molor melewati tahapan waktu yang ditentukan untuk evaluasi RAPBD pun terlewati begitu sia-sia.

Waktu yang tidak bisa dilakukan kompromi lagi dan evaluasi yang tertolak ditingkat Provinsi, akhirnya memaksa Pemda Minsel harus mengambil inisiatif sendiri dalam pertanggungjawabannya kepada masyarakat Minsel untuk menerbitkan APBD yang disahkan melalui peraturan Bupati, agar masyarakat secepatnya bisa merasakan program-program Pemerintah Daerah Minsel.

Sayangnya, langkah penerbitan Perbup sebagaimana ditentukan undang-undang, lagi-lagi dimentahkan  pihak Pemprov Sulut, dengan menawarkan musyawarah kembali, tanpa memberikan solusi dasar hukum yang jelas, sehingga pihak Pemda Minsel tidak berani mengambil resiko hukum terkait tawaran Pemprov, yang memberikan syarat agar dokumen tersebut harus ditandatangani oleh 3 pimpinan dewan Minsel.

Akibat perseteruan 3 pimpinan yang belum akur, upaya meloloskan APBD 2020 melalui Perbup sebagai jalan satu-satunya yang dianggap sah secara hukum, makin terseok. Padahal menurut sumber tabloidjejak.co.id, kebiasaan dokumen APBD hanya ditandangani hanya oleh ketua Dewan saja.

Karena saat ini dokumen APBD tidak dapat ditandatangani oleh ketiganya, sesuai arahan Pemprov, akhirnya, Pemda Minsel harus bertandang ke Kementrian Dalam Negeri untuk melakukan konsultasi terkait APBD Minsel tahun 2020 yang terus terperosok melanglang waktu. Sementara beberapa tokoh masyarakat Minsel yang melihat dagelan kosong yang tidak lucu tersebut menyatakan sangat menyayangkan sikap kelompok 16 yang nilai keras kepala yang terlalu mementingkan kelompoknya dari pada memikirkan kepentingan masyarakat yang jauh lebih besar.    **

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed