oleh

Rekomendasi Kehumasan Ala PMD Kab. Minsel Diduga Berbau Eksploitasi Politik dan Pemerasan

MINSEL – Tabloidjejak.co.id. Rekomendasi kehumasan ala PMD Kab. Minsel yang ditandatangani oleh sekertaris PMD dan diberikan kepada sejumlah wartawan Minsel untuk memberitakan penyaluran BLT dan sejumlah bantuan dari Pemkab. Minsel, serta meminta pembayaran oleh Hukum Tua setiap desa yang dikunjungi wartawan menuai cemohan.

Betapa tidak rekomendasi yang merupakan katabelece, dijadikan sebagai senjata pamungkas untuk memberitakan pencitraan yang ternyata tidak sesuai fakta yang ada dibeberapa desa tertentu. Oknum Wartawan-wartawan tersebut, hanya mendengar secara sepihak dari Hukum Tua, tentang pemberian bantuan dan BLT terkait Covid-19, dan tidak melakukan recheck kepada masyarakat penerima, yang kadang berbeda dengan sebenarnya.

Adalah sejumlah masyarakat yang tidak memperoleh bantuan baik sembako maupun BLT, mengeluhkan sikap pilih kasih yang dilakukan Hukum Tua dan aparatnya. Dimana yang diberikan hanya orang dekat keluarga dan atau orang dekat kelompok atau partai tertentu.

Demikian pula ada pemerintah desa yang mengingformasikan sekian ratus penerima, namun sebenarnya, nama-nama yang sudah diumumkan tidak diberikan kepada penerima tersebut. Dengan alasan sudah menerima BST atau PKH. “Memangnya dorang tidak periksa waktu mencatat dan mengumumkan nama tersebut ?,” tandas tokoh masyarakat tersebut kepada Tim Tabloidjejak.co.id.       

“Kong karena sudah diumumkan sebagai penerima, dikemanakan uangnya,” tambahnya lagi. Kita curiga itu Cuma modus, supaya dorang boleh mo ambe itu doi. “Sebab banyak kejadian, ada yang depe nama sebagai penerima PKH dan lainnya, tapi hanya menerima beberapa kali, dan bahkan ada yang tidak pernah menerima sama sekali,” urai mereka yang dihubungi secara terpisah.

“Nah, fakta-fakta miring ini, hampir tidak ada yang diberitakan oleh wartawan,” tandas mereka. Lebih lanjut sumber tersebut, menceritakan bahwa ada sejumlah penyimpangan proyek yang dibiayai dana desa, maupun dari proyek yang dibiayai dari APBN, juga jarang diberitakan wartawan. 

Ketika diminta mengapa tidak dilaporkan kepada polisi atau Kejaksaan, mereka juga meragukan akan proses penegakkan hukum yang dinilai tidak benar. Soalnya, ada yang sudah dilaporkan, hingga kini tidak jelas kelanjutannya.

“Jadi semua berita pencitraan yang ada, seperti ini no,” padahal tidak sesuai fakta. Apalagi dengan pemberian rekomendasi serta terkesan memaksa Hukum Tua agar memberi sejumlah uang, disamping menggerogoti Dana desa, juga menyimpang dari APBDes yang telah disepakati masyarakat.

Wah kami curiga, eksploitasi kehumasan oleh pihak PMD ini, kuat dugaaan karena pesan orang kuat agar melakukan pencitraan yang kini berhadapan dengan hajatan Pilkada. So payah torang kalau bagini,” tandas sumber Tim tabloidJejak.co.id.

Dari rekomendasi ini, menyebar issue-issue permainan kotor hingga di media social, adanya sejumlah oknum wartawan yang memanfaatkan situasi memanipulasi permintaan hingga jutaan rupiah, dari yang ditetapkan pihak PMD kab. Minsel hanya 500 ribu rupiah.

Bahkan bukan hanya persoalan nilai atau jumlah uang yang dibengkakkan, tapi rekomendasi yang hanya diberikan untuk 2 desa permedia, digandakan hingga menjadi lebih dari 2 desa, sehingga oknum wartawan tersebut berkeliaran dibeberapa desa dengan meminta bayaran hingga jutaan rupiah.

Sementara beberapa hukum Tua, mengeluhkan permintaan pembayaran yang dinilai terlalu tinggi, yang tidak sesuai dengan penetapan anggaran yang dituangkan pada APBDes. Akibatnya, pembayaran oleh Hukum Tua menjadi pusing. Tak mau dibayar, so ada Rekomendasi. Mau dibayar tidak ditata dalam APBDes. Kalaupun ditata, tidak sebesar yang dimintakan. “Yah apa mau dikata,” torang lei tako.

Terkait cerita miring yang berkembang dibeberapa desa, menurut hukum Tua Pakuure III, bahwa cerita tersebut terlalu miris dan melukai kami sebagai Hukum Tua maupun aparat desa. “Sebab tidak semua Hukum Tua atau aparat berperilaku sebagaimana cerita yang berkembang ditengah-tengah masyarakat,” urainya membela diri.

Misalnya, khusus untuk desa Pakuure III, sebelumnya memang saya menetapkan bagi para penerima BLT berdasar hasil musyawarah desa, namun dalam perjalanan waktu, ternyata ukuran kemiskinan seperti BST yang diberikan Dinas Sosial ternyata diterima oleh orang berpenghasilan lebih yang terbilang cukup kaya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, saya mengundang aparat desa untuk melakukan evaluasi penetapan penerima BLT harus menyesuaikan dengan ukuran/ criteria seperti penerima BST yang juga tentunya saya sesuaikan dengan kuota pemerintah sebesar 30 % dari Dana Desa kami yang lebih dari 800 juta.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami berikan keseluruhan kuato yang telah diamanatkan Pemerintah pusat, sehingga diperoleh dana BLT sekitar 260 juta, dan kami bagi untuk penerima 1.800.000 perkk per3 bulan, yang patut diterima seratus lebih orang. Dan untuk proyek yang akan dikerjakan tahun ini sesuai yang direncanakan, saya batalkan demi kepentingan masyarakat Pakuure III dalam menghadapi pendemi Covid-19. ***

Peliput : Jantje

Editor  : Henry  

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed