oleh

Rahmad Djalil Pertanyakan Penggunaan Gedung Dispenda/ KORPRI oleh Kejaksan Negeri Banggai

LUWUK BANGGAI – Tabloidjejak.co.id. Penggunaan gedung Kantor Dispenda/ KORPRI oleh pihak Kejaksaan Negeri Banggai, hingga kini mengundang pertanyaan dan menjadi pembicaraan berbagai pihak, baik LSM, Aktivis, Akademisi maupun cendekiawan Luwuk Banggai, mulai dari Kampus-kampus, hingga keberbagai tempat tongkrongan dirumah-rumah kopi.

Pasalnya, setahu mereka, gedung tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Banggai yang dibangun dengan menggunakan dana APBD dan diperuntukkan bagi Dispenda/Korpri. Disamping itu pula, ada 2 instansi daerah yang kini tidak memiliki gedung yaitu Dinas Sosial dan PUPR. Artinya, kebutuhan daerah saja belum terpenuhi, “kok sudah diberikan ke Kejaksaan Negeri Banggai yang masih memiliki gedung sendiri,” tandas Rahmad Djalil. “Ini patut dipertanyakan, ada apanya,” ujar Djalil curiga yang lebih lanjut menegaskan, bahwa apalagi, Banggai cukup banyak dugaan terjadi korupsi.

Rahmad Djalil yang ditemui di Kantor Pengadilan Negeri Luwuk kamis, (23/07/20) menyebutkan bahwa “dihari Ulang Tahun Adiyaksa, Kejari Banggai, kini sangat berbahagia, karena telah mendapatkan kado istimewa berupa pemberian aset Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam bentuk Gedung Kantor Kejaksaan yang baru”. Tutur Mad Jalil begitu sapaan akrabnya.

Hanya saja, patut dipertanyakan soal mekanisme penyerahan aset Pemerintah Daerah yang kuat dugaan telah terjadi kesalahan dan penyimpangan prosedur. Sebab kalau dikatakan hibah, sambung Mad Jalil, itu harus punya dasar dan terikat dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dan kalau dikatakan tukar guling, bangunan yang mana yang ditukar guling itu untuk masyarakat Kabupaten Banggai. “Sehingga, ini kemudian yang menjadi tanda tanya bagi kita semua, ada apa dibalik semua itu,” urai Djalil. Kan lembaga vertical ada pembiayaannya sendiri dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN.

Disini saya tidak menyalahkan pihak Kejaksaan, siapa sih yang tidak mau dikasih kue ?. “Yang harus jadi pertanyaan tidak diminta tapi diberi. Ada apa Pemda Kabupaten Banggai kemudian memberikan kepada Kejaksaan ?. “Apa mau menutupi sesuatu atau bargaining tertentu ?,” tanya Mad Djalil.

“Sebab mengurangi Aset Daerah adalah korupsi, ini bukan lagi mengurangi tapi menghilangkan menjadi nol”. Tandas Mad Jalil.

Mad Jalil mengharapkan dalam hal ini Masyarakat  Adat kiranya kiranya jangan tebang pilih, kita harus berani mempertanyakan hal ini kepada Pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat. “Janganlah perjuangannya tumpul keatas tapi tajam kebawah,” tegasnya.

Foto      : Muis

Penulis : Muis     

Editor   : Henry

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed