oleh

Pemdes Tondey Satu Lapor ke Polres Minsel BPD Lapor ke Polda Sulut

MINSEL – Tabloidjejak.co.id. Setelah sebelumnya Hukum Tua desa Tondey Satu dan aparatnya melaporkan Ketua BPD dan kawan-kawan ke Polres Minahasa Selatan terkait perbuatan pencemaran nama baik, kini BPD bersama SMTSDK balik melaporkan terkait Korupsi yang diduga terjadi ditubuh Pemerintah Desa Tondey Satu ke Polda Sulut.

Menurut Hukum Tua Nita Lumapow bahwa dia membawa aparat desa lainnya terkait pencemaran nama baik Pemerintah desa, namun Kasie Pelayanan Maikel Sukarauw berkata lain, bahwa yang dilaporkan pencemaran nama baik Hukum Tua. Sehingga kami berharap mereka segera diproses secara hukum.

“Atas laporan Pemdes tersebut, disamping juga dikarenakan sudah sekitar 1 bulan laporan dugaan penyelewengan ditubuh Pemdes terkait 4 buah proyek yang tidak jelas pelaksanaannya maupun pertanggungjawabannya di Inspektorat Kab. Minahasa Selatan, tidak jelas kelanjutannya, dengan terpaksa, kami harus melaporkan ke Polda Sulut,” tandas Hanly.

Laporan masyarakat yang tergabung dalam kelompok perjuangan yang menamakan diri : Solidaritas Masyarakat Tondey Satu Demi Keadilan (SMTSDK) dan BPD telah dimasukan ke Polda Sulut, Selasa, (7/7-2020), usai sehari sebelumnya senin (6/7-2020) melakukan konsultasi terkait berkas apa saja yang perlu dimasukkan di Polda Sulut.

Begitu cepat sejumlah dokumen yang dibutuhkan dapat diselesaikan pemberkasannya. “Hanya dalam sehari, langsung kami masukkan, ” tandas Hanly. “Sebab memang sudah sejak minggu (5/7-2020) tim berada di Kota Manado, sambil menggandakan dokumen yang dibawa, dan akhirnya semua dapat dituntaskan,” jelasnya lebih lanjut.

SMTSDK dan BPD yang merasa laporannya ditingkat Kabupaten diabaikan, kini berharapkan, pihak penyidik Polda akan lebih reaktif dan transaparan untuk segera melakukan proses pemeriksaan atas laporan mereka.

Saat melaporkan sejumlah penyelewengan yang terjadi di desa mereka di Polda Sulut, menurut salah satu pelapor kepada Tabloidjejak.co.id, bahwa mereka dipanggil lagi untuk datang ke Polda pada hari Jumat (10/7-2020). Disamping kemungkinan untuk melengkapi berkas yang kurang, juga mungkin terkait akan dilakukan analisa hukum.

Namun sumber tabloidjejak.co.id, menyatakan bahwa dia kurang jelas terkait apa-apa saja yang dilaporkan dan untuk apa kembali pada hari Jumat, termasuk terkait apakah masih ada berkas yang masih kurang untuk dilengkapi, saya tidak tahu persis. “Mohon ditanyakan saja langsung kepada ketua BPD, biar jelas,” urainya.

Oleh ketua BPD Hanly Mogogibung yang dihubungi secara terpisah, menjelaskan bahwa saat melapor, mereua focus melaporkan soal dugaan korupsi terkait temuan penyelewengan dana atas beberapa proyek desa.

Sementara soal pemalsuan dokumen LPJ, menurut Hanly Mogogibung diharapkan akan dapat dikembangkan oleh penyidik atas dokumen-dokumen LPJ yang berpotensi palsu yang telah kami masukkan. “Jelasnya mungkin ada hal yang akan berkembang lagi saat kami kembali pada hari Jumat (10/7-2020) nanti ke Polda Sulut. ” Kami dimintakan untuk datang lagi pada Jumat ini,” ujar Hanly. ***

Peliput : Jantje & Henry

Editor  : Henry P.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed