oleh

PAD 36M Pemerintah Daerah Bisa Apa

Amurang – Tabloidjejak.co.id. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang diperoleh dari hasil pajak, retribusi, hasil kekayaan Pemda yang dipisahkan, lain-lain PAD berupa bunga jasa giro dari rekening tiap-tiap biro, serta penyertaan modal, menurut Melky, sekitar 38 M, terlalu kecil untuk bisa dimanfaatkan bagi pembangunan Kabupaten Minsel.

Menurut Melky SSTP Kaban Keuangan Daerah Minsel yang ditemuai diruang kerjanya Kamis (13/2-2020),  sebenarnya masih banyak potensi PAD yang bisa digali, bila Pemda dimungkinkan mengembangkan inovasi, terlepas dari adanya potensi lainnya yang sudah ditarik ke Provinsi maupun pusat, asal regulasi tertentu memberi ruang apresiatif,” jelasnya.

Sementara menurut Evert Kalalo Kaban Pajak & retribusi Kab. Minsel, yang dihubungi terpisah yang ditemui diruang kerjanya, Senin (10/2-2020) menjelaskan bahwa disamping pendapat daerah dari pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, pajak penerangan jalan (PPJ), galian C, air bawah tanah dan wallet yang berjumlah sekitar 11 M lebih, masih ada juga pendapatan lain.

Dimana pendapatan tersebut berupa pendapatan PBB sebesar 2,9 M dari target 3.1 M atau hanya mencapai sekitar 90-an % dan dari BPHTB sebesar 2,7 M dari target 1,5 M atau mencapai 100 % lebih. Sehingga total perolehan dari PBB dan BPHTB, sekitar 5.6 M. Dimana tidak terpenuhinya target untuk perolehan PPB, disebabkan setelah melakukan pemutakhiran data, ada wajib pajak yang sudah meninggal dan penyebab lainnya dan tidak terpenuhi sebesar 7,8 %.

Sementara dana bagi hasil dari Provinsi, “berasal dari pajak kendaraan bermotor sekitar 4,6 M, SPBU sekitar 12,5 M, air permukaan 27 juta dan pajak rokok sekitar 9,3 M, atau total sekitar 16, 4 M lebih,” jelas ever.

Dengan jumlah pendapatan yang sangat kecil ini, “sebenar masih ada upaya lain yang bisa diperoleh,” tandas Evert. Sayangnya, topoksi sesuai aturan yang ada, Badan kami tidak boleh melakukan kegiatan melampaui topoksi yang telah ditentukan sesuai aturan yang ada.

Sehingga apa yang kami hasilkan saat ini, “yah seperti ini, tidak boleh melebihi apa yang sudah ditentukan berdasarkan aturan yang ada,” urai Evert. Namun ketika didebat, dengan nilai pendapatan yang sangat kecil ini, apa yang bisa dilakukan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku usaha ataupun masyarakat Minsel, Kaban tak dapat memberi jawaban, namun tetap bersikukuh apa yang menjadi topoksinya, Cuma itu yang bisa dikerjakannya.

Sementara Kabid Perbendaharaan Fendy Werupangkey, yang ditemui secara terpisah menjelaskan bahwa diluar dana bagi hasil provinsi, pihaknya juga memperoleh sumber pembiayaan daerah untuk pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan dari Pemerintah Pusat, antara lain berasal dari DAU, DAK dan DBH.

Khusus dana bagi hasil (DBH), terdiri dari Pajak dan Sumber daya Alam. Dimana pajak terdiri atas PPH dan PBB. Masing-masing untuk PPH berjumlah 2.312.964.000,- dan PBB berjumlah 5.029.442.154,- atau bila dijumlahkan sekitar 7.352.406.154,- rupiah.

Sementara untuk Sumber daya Alam, terbagi atas Mineral dan Batubara (Minerba), panas bumi, kehutanan dan perikanan. Masing-masing dana bagi hasilnya, Minerba 7.714.574.266, panas bumi 669.658.048, Perikanan 590.155.000, dan Kehutanan senilai 5.641.000, belum diambil, dengan total sekitar 8.980.028.314, rupiah.

Dan keseluruhan penerimaan khusus dana bagi hasil dari pemerintah pusat berjumlah 16.332.439.468 rupiah,” ujar Fendi. Bila ditambah dana bagi hasil dari Provinsi sekitar 16,4 M, sebagaimana dijelaskan Kaban Pendapatan pajak dan retribusi, maka dana bagi hasil yang diperoleh Pemda Minahasa Selatan, bisa dikisaran 32,7 M,” pungkas Fendy.     Sementara sumber pendapatan yang lagi serius dikontrol dan dikumpulkan data-datanya adalah pangkalan Elpiji dan jumlah kuota BBM di setiap SPBU yang berada di Minsel. Dimana menurut Kasie Administrasi Biro Ekonomi Pemda Minsel, sesuai data yang sementara diambil baru SPBU yaitu, jenis BBM Premium, Solar, Pertamax, Pertolait dan Dexalait. Sementara untuk memastikan kuaota Minsel, pihaknya, masih sedang dimintakan kuota sebenarnya dari Pertamina Wilayah VII Makasar. “Suratnya, telah kami kirimkan, namun belum memperoleh jawaban,” urainya. Prasetyo **

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed