Home / Korupkrim / Korupsi / Kriminal / Utama

Rabu, 15 Januari 2020 - 07:29 WIB

Misteri Kerugian Negara di Lahan Stadion Klabat

Manado – Tabloidjejak.co.id | Rencana pembangunan rumah susun Pemprov. Sulut, disebagian lahan Stadion Klabat, ternyata mengundang keributan atas rencana eksekusi lahan tersebut. Seputar kisruh lahan tersebut,  ditengarai telah menyebabkan terjadinya kerugian negara.  

Sesuai  informasi yang diperoleh dari LSM KPK dan masyarakat, ketika itu, bahwa tanah tersebut masih bermasalah antara kelarga Sorentu Wowat dengan Pemprov. Sulut. Pasalnya, klaim Keluarga Sorentu, masih ada sisa tanah yang belum dibayar, namun dikuasai Pemprov. Sumber tersebut kemudian memberikan beberapa dokumen terkait transaksi dengan pemprov. Sulut.

Dokumen tersebut : 1. Surat Perjanjian, 2. Surat Kuasa Khusus, 3. Surat legalisasi, 4. Berita Acara Musyawarah Damai, 5. Akta Pelepasan Hak, 6. Berita Acara Peneri maan Panjar Pembayaran Tanah, 7. Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2007, 8. Surat Kronologis, 9. Surat Keterangan Menyalahi Aturan, 10. Surat Keterangan/ Kesaksian.

Dari dokumen tersebut, kemudian tim tabloidjejak.co.id (dulunya tabloidjejak.com) bersama LSM KPK yang dipimpin Bertje Worotikan, menelusuri kebenaran dokumen tersebut keberbagai pihak terkait.

Namun sumber lain menyatakan, bahwa keseluruhan tanah tersebut telah dibebaskan pada tahun 1969 oleh Gubernur Worang untuk kegiatan MTQ. Hanya saja, karena ada tanah sisa pembebasan lahan yang tidak jelas kepemilikannya.

Dilahan tersebut, ada lahan GMIM yang telah diminta tukarkan dengan tanah pemda Prov. Sulut di Tateli. Juga karena banyak yang kosong  dan belum bersertifikat, ada yang dijual oleh Lurah dan ketua Yayasan kepada beberapa orang pengusaha.

Dan yang menarik ditemukan, adanya dokumen yang menerangkan adanya pelepasan hak seluas sekitar 10.000 M2 (Akta pelepasan hak No. 594.4/SK/01/VI/2007) kepada pemprov. Sulut, sehingga dinyatakan sisa luas tanah yang dimiliki Surentu 15.270 M2 -dari total lahan ‘konon’ milik Yohan Sorentu seluas 25.000 M2 lebih.

Ditemukan pula 2 dokumen transaksi tidak wajar tahun 2005. Yaitu : 1. Dokumen transaksi jual beli yang disepakati dengan ketua komisi A dan Sekertaris Komisi A, senilai Rp. 4.500.000.000,- 2. Dokumen transaksi yang disepakati dengan Biro Umum senilai Rp. 3.000.000.000,-.atas tanah yang sama. Sementara tanah yang dilepaskan tersebut sesuai nilai NJOP Rp. 9.341.800.000,- yang sepatutnya dibayarkan sebagaimana ketentuan dan perundang-undangan.

Yang sangat memiriskan, sesuai pengakuan “pemilik lahan : Yohanes Sorentu” hanya menerima pembayaran sebeasr 300 juta rupiah. Sehingga sisanya sekian miliar lebih lainnya, diduga diembat beberapa orang terkait transaksi tidak wajar tersebut.

Yohanes lebih lanjut menjelaskan, dia satu-satunya ahli waris anak dari Sorentu – Wowat. Ketika itu, dia tau hanya diatur oleh salah satu staff Biro Hukum Kantor Gubernur oknum CT, agar menerima pengacara yang mereka berikan yaitu bapak Koloay yang akan mengatur ganti rugi lahannya dengan Pemda Sulut. Bukti pemilikan yang dia ketahui hanya berupa foto copy.

Baca juga  PAD 36M Pemerintah Daerah Bisa Apa

Kemudian berdasarkan perjanjian dengan kuasanya, selanjutnya mereka yang mengurusnya, hingga terjadi pembayaran.yang dia terima hanya Rp. 300.000.000,-. Sisanya, saya tidak tahu dibagi dengan siapa-siapa saja. Namun ada juga wartawan yang menerima sebesar 50 juta diduga berinisial HM.

Bagaimana lahirnya dokumen transaksi bernilai 4,5 M dengan pihak Dewan Pemprov. Sulut, tim bergerak menemui Jemmy Lelet, SH ketua Komisi A, Franky Wongkar, SH sekertaris Komisi A. Menurut Jemmy (alm), terkait pembayaran stadion Klabat kepada pemilik lahan, kami telah melakukan pembahasan dengan semua pihak terkait, kemudian tindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan, selanjutnya dilakukan pembahasan ditingkat Komisi, kemudian diputuskan berdasarkan SK ketua DPRD Prov. Sulut.

Sementara Franky Donny Wongkar, SH, menjelaskan, ada laporan keluarga korban stadion Klabat yang merasa dirugikan, yang dibawa oleh pengacara, kemudian dilakukan pembahasan. Hasil musyawarah dan kesepakatan disampaikan kepada Gubernur.

Sesuai hasil musyawarah dengan gubernur, kemudian dilakukan pengkajian, setelah itu, diadakan persetujuan. Selanjutnya, pihak eksekutif melakukan pembayaran. Mengenai penetapan harga bukan DPRD Prov. Sulut, melainkan pihak eksekutif.

Terkait pembayaran stadion klabat, “torang terlibat dalam proses musyarwarah. Kalau ada komisi A yg tidak mengetahui, torang hanya berdasarkan SK Ketua Dewan”, Jelas Franky. “Bila ini tidak benar, Sorentu jebak depe diri sandiri”, tandasnya. Menurut Franky, dulu Polda so pangge, dan memang banyak korban dan katanya dorang so kembalikan. Soal kelanjutannya, “kan sudah selesai,” jelasnya.

Namun apa yang dijelaskan Jemmy dan Franky, dibantah keras mantan Ketua DPRD Prov. Sulut, Drs. Syahrial Damopolii, MM, bahwa terkait dengan soal ganti rugi tanah stadion klabat, “Saya tidak tau, “ tegasnya. Dan saya tidak pernah mengeluarkan SK soal penyelesaian tanah Stadion Klabat.

Syahrial menjelaskan lebih jauh, sesuai ketentuan, kalau melakukan pembahasan harus diteliti semua kebenaran data dan informasi dari masyarakat pelapor, apabila ada kebenaran, baru ditindaklanjuti langkah pembahasan selanjutnya. Kami Dewan tidak boleh membahas sesuatu yang tidak jelas.

Dan yang saya ketahui ketika itu, bahwa Stadion Klabat waktu itu, dalam rencana pembangunan/ rehab stadion ada masalah. “Cuma itu yang saya tau,” tegasnya, menolak terlibat atas transaksi tidak wajar atas lahan Stadion Klabat.

Baca juga  Pajak Daerah Minsel Penuhi Target 100%

Tak berhenti ditingkat dewan, Tim bergerak menemui beberapa sumber di Pemprov. Sulut, dan menemui dengan pihak Biro Perlengkapan yang ditemui Kepala Biro bapak Jimmy Rengkuangan, John Salaki dan seorang staf lainnya.

Selanjutnya, mereka menjelaskan, Pemprov. Sulut akan melakukan pengosongan/ pematangan dan clearing lahan atas Stadion Klabat. Didasarkan atas bukti kepemilikan, sebagai asset Pemprov. Sulut. Bukti kepemilikan disimpan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pada kesempatan itu, tim Biro Perlengkapan mengakui, benar tanah tersebut dibayar kepada pemiliknya Yohanes Surentu senilai 4,5 M. dan ada bukti perjanjian jual beli. “Saya sendiri yang membayar,” aku John Salaki, mantan bendahara Biro Umum.

Memang benar saya juga mendengar Yohanes Sorentu hanya menerima Rp. 300.000.000,-, “tapi itu bukan urusan kami,” John Salaki menerangkan lebih lanjut. Terkait bukti kepemilikan, kami siap perlihatkan nanti dilihat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. “Silahkan hubungi mereka,”  tandas Jemmy Rengkuangan.

Senin (12/3 2018), Tim Riset Korupsi dan HAM Tabloid JEJAK (tabloidjejak.com) mengadakan konfirmasi dengan kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov. Sulut Bapak G. Kawatu, SE, didampingi bapak Jimmy Pantow, menjelaskan, benar Sertifikat lahan Stadion Klabat ada pada kami.

Kemudian Gemmy meminta salah satu staffnya untuk mengambil sertifikat untuk untuk ditunjukkan kepada kami. Kemudian ditunjukkan 2 sertifikat masing-masing : 1.  sertifikat hak pakai No. 145 atas nama Pemprov. Sulut, tertanggal 23-9-1986 dengan luas lahan 19.646 M2, sesuai surat ukur No. 448/1983, tertanggal 7 Desember 1983, 2. Sertifikat hak milik No. 25 atas nama pemegang hak Johan Ferdinad Surentu dan Margarita Wowat dengan luas lahan 25.270 M2, tertanggal 16.07.2008, oleh oleh pejabat BPN. Kota Manado M. Sofyan Pomanto, SH. MH. 

Begitu dicermati dan ditanyakan mengapa, sertifikat hak milik No. 25 tahun 2008 tersebut, ternyata lahir diatas sertifikat hak pakai No. 145 tertanggal 23-9-1986 milik Pemprov. Sulut. Mereka tak bisa menjelaskan.

Demikian pula terkait sertifikat sesuai akta pelepasan hak No. 594.4/SK/01/VI/2007 atas pembebasan lahan seluas 10.000 M2 dari luas lahan 25.270 M2 yang “katanya,” milik Yohanes Sorentu seharga Rp 4,5 M, ternyata bukti sertifikat maupun bukti-bukti proses jual beli, mereka nyatakan, tidak terdapat pada Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah.

Semenara mantan Sekprov. Sulut : Ir. Rachmat Mokodongan, menjelaskan, sebenarnya Pemprov. memiliki 4 sertifikat diatas lokasi yang sama : Stadion Klabat. Suatu ketika, saya meminta 4 orang berbeda untuk melakukan konfirmasi/ klarifikasi ke BPN Prov. Sulut atas ke-empat sertifikat tersebut ke Kakanwil BPN.

Menurut Kakanwil BPN, sesuai keterangannya kepada empat (4) orang yang saya utus, menyatakan ke-empat sertifikat tersebut, semuanya benar.  Dimana bisa ada 4 sertifikat diatas lokasi yang sama, namun itu tidak dibenarkan, dan merupakan perbuatan oknum.

Kakanwil juga menjelaskan, terkait hak dan kewenangan pembuatan sertifikat, pihaknya berwenang membuat sertifikat diatas 2 ha, sementara BPN Kabupaten dan kota hanya 2 ha kebawah. Namun kenyataannya BPN Kota Manado mengeluarkan sertifikat yang lahannya lebih dari 2 ha. Padahal bukan kewenangannya dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Perbuatan itu, tidak dibenarkan, namun hal tersebut sebagai perbuatan oknum. **

Share :

Baca Juga

Hukum

Humas PN. Amurang Tertutup Soal Kasus Pelecehan Seksual

Hukum

Kasintel : Proyek Diawasi Langsung Kejari

Korupkrim

J&T Expres Amurang Lakukan Perbuatan Tidak Menyenangkan

Pemlayanpublik

Penarikan Kewenangan & Regulasi ke Provinsi & Pusat Rugikan Pemda Kabupaten

Korupkrim

Oknum JK Hukum Tua Ranoketang Atas Diduga Gelapkan Bantuan Desa

Korupkrim

Security Halangi Investigasi Replacement Fasilitas Pelabuhan Luwuk

Korupkrim

Kadis PUPR Minsel Berlindung Dibalik TP4D

Ceremony

Perayaan Natal Keluarga Besar Kejati Sulut Undang Bupati Tetty Paruntu