oleh

Dokumen LPJ Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2018 Desa Tondey Satu Diduga Palsu

MINSEL – Tablidjejak.co.id. Dugaan pemalsuan sejumlah surat untuk melengkapi dokumen LPJ 2018, LPJ 2019, RAPBDes maupun APBDes, diduga melibatkan konspirasi besar dan luas, hingga ke tingkat Kecamatan maupun Dinas PMD Kab. Minahasa Selatan.

Konspirasi besar dan luas ini makin memperkuat dugaan berbagai pihak, disebabkan adik dari PLT. Hukum Tua desa Tondey Satu Nitta Lumapow, adalah kepala Dinas PMD Kab. Minahasa Selatan, memiliki pengaruh hingga lolosnya dokumen yang tidak lengkap untuk diteliti dan diperiksa keabsahannya.

Sepatutnya, menurut sumber Tabloidjejak.co.id, sebagai kepala dinas, tahu benar tentang mekanisme dan hubungan LPJ yang menjadi jaminan terkait Rancangan APBDes dan penetapan ABDes serta pencairan dana ADD dan Dana Desa untuk menyediakan dokumen yang lengkap dan benar.

Apalagi polemic desa Tondey Satu sudah bermasalah dan dilaporkan sejak tahun 2018 akhir dan sudah beberapa kali dilaporkan, baik  ditingkat Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten baik langsung maupun melalui forum tertentu seperti Rakorcam.

Kami sekarang ini menjadi tahu bahwa ada pemalsuan sejumlah surat maupun Cap, setelah diberi pihak Pemdes pada tanggal 10 Juni 2020, setelah mediasi terakhir dilakukan langsung oleh Sekertaris PMD, Altin Sualang.

Perjuangan kami yang cukup panjang dan melelahkan ini, akhirnya membuahkan hasil, dengan memperoleh LPJ tahun 2018 dan LPJ tahun 2019, yang akhirnya, kami ketahui ada sejumlah surat yang dipalsukan, termasuk dugaan pemalsuan tanda tangan, termasuk pemalsuan Cap BPD.

Menurut Ricki Manese, SH, bahwa terkait dengan diterimanya LPJ tahun 2018, setelah melihat dan mencermati sejumlah surat yang ada dalam dokumen LPJ tahun 2018, kami menjadi kaget, karena kami tahu, BPD tidak pernah melakukan kegiatan Musyawarah untuk membahas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) tahun 2018.

Dimana diantaranya, adanya surat undangan BPD Tondey Satu, tanpa nomor surat tertanggal 22 Januari 2019, yang ditujukan kepada Hukum Tua desa Tondey Satu, tidak pernah saya buat dan tanda tangani. Karena disamping saya sebagai sekertaris seharusnya memegang Cap, selama ini kami belum punya Cap karena tidak pernah diberi dana terkait pengadaan ATK maupun untuk dana operasional, sehingga tidak memiliki Cap.

Demikian pula terkait adanya tanda tangan pada surat undangan tersebut, bukanlah tanda tangan saya. Artinya, kuat dugaan tanda tangan saya sudah dipalsukan. Dimana tehnik mereka dalam memalsukan tandan tangan saya, hampir seluruh nama maupun tanda tangan ditutupi Cap Palsu.

Selanjutnya kami cermati, pada surat risalah rapat tertanggal 23 Januari 2018, saya sebagai sekertaris, tidak ada tanda tangan, begitu juga dalam surat Berita Acara yang menuliskan pemimpin Rapat Ivone B. Lumowa. SP dan Nara Sumber Nita D.F. Lumapow, tidak ada tanda tangan saya.

Lebih janggal lagi, ada surat daftar hadir dalam mengikuti “katanya” Musyawarah BPD untuk pembahasan LPJ, kok yang hadir hanya 4 anggota BPD, padahal dalam Risalah Rapat, dituliskan peserta rapat : 1. BPD Tondey, 2. Pemerintah Desa tondey, 3. LPM desa Tondey dan 4. Tokoh-tokoh masyarakat desa. Mana tanda tangan peserta lainnya.      

Dan surat daftar hadir, -yang musyawarahnya tidak pernah BPD selenggarakan, kemungkinan diambil pada saat kami mengambil gaji sejumlah Rp. 250.000,-per anggota BPD, yang kemudian mereka pergunakan sebagai dokumen LPJ. Terlihat dari tulisan tangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes 2018.

Kalaupun pernah dilakukan Musyawarah desa, terkait dengan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes tahun anggaran 2019, itupun menurut ketua BPD, tidak semua dokumen saya tanda tangani, karena LPJ tahun 2018, belum diberikan, karena kami ketahui ada silva tahun 2018 yang harus dilihat jumlahnya, untuk diisi pada APBDes, sehingga peluang perubahan APBDes dimungkinkan.

Anehnya, dokumen untuk APBDes tahun 2019, sudah ditetapkan dan dicairkan baik dana dari ADD maupun DD, serta perubahan terkait masuknya dana Pamsimas tahun 2019.  Dan saya tidak pernah ketahui dan serahkan Ranperdes kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan desa,” ujar ketua BPD Tondey Satu.

Dan terkait Ranperdes terkait Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun 2018, tidak pernah dibahas dan dilaksanakan melalui Musyawarah Desa oleh BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. “Kalau sekarang dokumen LPJ menyatakan diadakan Musyawarah Desa, maka itu bohong, dan surat-surat dalam dokumen yang ada adalah palsu,” tandas Hanly.

Sebab menurut Undang-undang Peraturan Menteri Desa PDTT 16 tahun 2019, dalam penyelenggaran Musyawarah Desa, harus dibentuk panitia sebagaimana pasal 21. Selanjutnya pasal 29 ayat 1 menyebutkan pimpinan Musyawarah Desa adalah Ketua BPD, ayat 2. Salah satu dari anggota BPD dan/atau unsure masyarakat ditunjuk sebagai sekretaris Musyawarah Desa, 3. Dalam hal pimpinan berhalangan hadir, pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua BPD atau anggota BPD lainnya,4. Dalam hal pimpinan berhalangan hadir sebagaimana dimaksud  pada ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis dan diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.

“Sebagaimana daftar hadir dalam dokumen LPJ, saya dan wakil ketua BPD tidak pernah hadir,” urai Hanly ketua BPD, yang kemudian menambahkan, saya maupun wakil pun tidak pernah membuat surat untuk tidak hadir dalam Musdes terkait pembahasan LPJ tahun 2018, sebagaimana sepatutnya dalam penyelenggaraan Musdes, sesuai pasal 29 ayat 3 Permendes PDTT 16 tahun 2019.

Jadi semua surat yang dibuat dalam dokumen pembahasan tentang LPJ Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun 2018 yang dibuat adalah palsu, karena memang kegiatan Musyawarah Desa tentang pembahasan LPJ tahun 2918, tidak pernah dilaksanakan,” tandas Hanly ketua BPD Tondey Satu. ***     

Peliput : Jantje & Henry

Editor  : Henry

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed